Kamis, 05 Januari 2012 - 08:17 WIB
Kebijakan Luar Negeri Presiden SBY 2011
Oleh : Thanon Aria Dewangga
- Dibaca: 1964 kali


Politik Luar Negeri Indonesia dilaksanakan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea II dan IV menegaskan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat berhak menentukan nasibnya sendiri, serta berhak mengatur hubungan kerja sama dengan Negara lain.

Pengertian Politik Luar Negeri Indonesia terdapat dalam UU No. 37 tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) tentang hubungan luar negeri yang menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri Indonesia adalah “Kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah RI yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

UU No. 37 tahun 1999 pasal 3 dan pasal 4 menegaskan, bahwa prinsip politik luar negeri kita adalah bebas aktif dan dilaksanakan melalui proses diplomasi yang kreatif, aktif dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian serta rasional dan luwes dalam pendekatan.

Prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam perspektif Bung Hatta pernah disampaikan melalui slogan politik luar negerinya, yang menyatakan bahwa frase tersebut bukan hanya sebuah retorika tetapi ada makna penting yang tersimpan di baliknya. Makna pertama ialah politik luar negeri bebas aktif tidak bisa dilepaskan dari nila-nilai pancasila yang tertanam di dalamnya. Kedua, bahwa politik luar negeri bebas aktif harus bertujuan sebagai penyelamat dan penuntun bangsa Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Ketiga, bahwa dalam pencapaian guna mendapat apa yang menjadi kepentingan nasional bangsa Indonesia diperlukan kebijakan-kebijakan yang bersifat independen, dan yang terakhir bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia harus dibangun secara praktis melalui pencarian solusi yang sesuai dengan its own national interest dan melihat pada situasi juga fakta yang ada.

Perkembangan politik luar negeri akhir-akhir ini sangat dinamis, demikian pula tantangan yang dihadapi saat ini bersifat multidimensi. Di bidang politik-keamanan, ekonomi-keuangan serta, pada saat yang sama,  tantangan-tantangan non tradisional yang bersifat lintas batas, disamping belum pulihnya perekonomian dunia sejak krisis ekonomi dan keuangan global tahun 2008 dan 2009. Tantangan non tradisional seperti perubahan iklim, krisis energi dan pangan, bencana alam serta instabilitas politik. Hal tersebut tentu memerlukan solusi kerjasama internasional.

Aktivitas Presiden SBY 2011

Presiden selaku Kepala Negara menjalankan praktek-praktek diplomasi yang bersifat bilateral dan multilateral sesuai dengan amanat UU 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dalam pasal 6, yang menyatakan bahwa kewenangan penyelengagraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Ri di tangan Presiden. 

Tahun 2011 dapat dikatakan tahun tersibuk dalam percaturan hubungan luar negeri Indonesia dalam konteks bilateral maupun multilateral. Baru saja Indonesia memainkan peranan penting sebagai Ketua ASEAN Tahun 2011 dimana dalam kepemimpinannya mampu mendorong tercapainya 3 (tiga) prioritas keketuaan Indonesia, yaitu:

1). Kemajuan yang signifikan dalam pencapaian Komunitas ASEAN 2015;

2).Terpeliharanya kondisi kawasan ASIA Pasifik yang aman dan stabil;

3). Menggulirkan visi ASEAN untuk sepuluh tahun mendatang sesuai dengan tema “ASEAN Community in a Global Community of Nations”

 

Ketiga prioritas tersebut menjadi pegangan selama tahun 2011, dimana pada penyelenggaraan KTT ASEAN ke 19 dan KTT lainnya di Nusa Dua Bali, dihasilkan kurang lebih 61 kesepakatan di tingkat kepala negara dan menteri. Selain itu, Indonesia juga memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukkan arsitektur kawasan di Asia Pasifik melalui konsep dynamic equilibrium, dan berperan aktif dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik. Dalam skope yang lebih luas, Indonesia dikenal sangat konsisten dalam memastikan pembahasan kepentingan negara-negara berkembang dalam forum G-20, dengan memberi perhatian pada kasus keuangan di Euro Zone sebagai antisipasi kemungkinan perluasan dampak krisis tersebut.

Sepanjang tahun 2011, praktek diplomasi RI lebih banyak diarahkan bukan saja untuk dapat mengatasi tantangan tetapi juga mengubah tantangan menjadi peluang. Hal ini dikaitkan dengan dinamika yang berkembang di dunia saat ini seperti yang telah digambarkan di atas. Upaya yang dilakukan antara lain dengan:

a). Memproyeksikan kepemimpinan dan aktif dalam penanganan berbagai tantangan di kawasan maupun global;

b). Melakukan pendekatan yang prinsipil, visioner, namun tetap pragmatis serta antisipatif dalam merespon perkembangan yang terjadi; 

c). Mengupayakan solusi, menjembatani kesepahaman dan mendorong adanya konsensus.

 

Kunjungan Presiden ke Luar Negeri dan Tamu Negara

Hazairin Pohan, pejabat senior di Kementerian Luar Negeri  menyampaikan bahwa kunjungan kenegaraan menjadi peristiwa terpenting dalam hubungan bilateral. Karena itu, muatan substansi, pengaturan keprotokolan dan sekuriti, sangat sensitif. Dia menjadi bagian terpenting dari keseluruhan kerangka hubungan dan kerjasama bilateral. Diplomasi membuka jalan baru, memelihara dan bahkan meningkatkan spirit kerjasama, atau juga meredam jika diperkirakan akan terjadi gejolak. Maka, pembatalan suatu kunjungan perlu dilakukan sedemikian rupa agar tidak counter-productive.

Pada dasarnya kunjungan bilateral dibagi atas 3 tingkatan, yakni: (1) state visit, atau kunjungan kenegaraan, (2) official visit, atau kunjungan resmi, dan (3) working visit, atau kunjungan kerja. Ketiga jenis kunjungan ini menjadi praktik internasional dan dipahami sama oleh semua negara-negara di dunia.

Kunjungan Presiden ke luar negeri sama pentingnya dengan kunjungan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan dari negara sahabat ke Indonesia. Namun demikian, di era reformasi saat ini banyak sekali kritikan terhadap pemerintahan Presiden SBY yang dianggap terlalu menghambur-hamburkan anggaran untuk kunjungan ke luar negeri. FITRA, salah satu LSM yang aktif mengkritisi transparansi anggaran kementerian/Lembaga menyatakan bahwa anggaran perjalanan dinas Presiden dan semua kementerian beserta DPR yang mencapai Rp 19,5 triliun terlalu boros.

Catatan perjalanan Presiden selama tahun 2011 menurut data dari kementerian Luar Negeri adalah sebagai berikut:

  1. Kunjungan Kenegaraan ke India tanggal 24-26 Januari 2011 dan Kunjungan Kerja ke Swiss dalam rangka menghadiri World Economic Forum tanggal 26-29 Januari 2011;
  2. Kunjungan Kenegaraan ke Brunei Darussalam tanggal 24-25 Februari 2011;
  3. Kunjungan Kerja ke Swiss dalam rangka menghadiri 100th Session of ILC tanggal 13-15 Juni;
  4.  Kunjungan Kerja ke Jepang tanggal 16-18 Juni 2011;
  5. Kunjungan Kerja ke Perancis dalam rangka pertemuan UNESCO dan KTT G-20 tanggal 2-4 November 2011; dan
  6. Kunjungan Kerja ke Honolulu, Amerika Serikat dalam rangka menghadiri KTT APEC ke 19 tanggal 13-14 November 2011

Hal yang menarik adalah efektivitas dan efisiensi Kunjungan Presiden ke luar negeri yang hanya melakukan 5 kali trip namun tercatat melakukan 2 kali pertemuan dalam kunjungan bilateral, 6 kali menerima kunjungan kehormatan dalam kunjungan bilateral, dan 21 pertemuan bilateral dalam kunjungan multilateral.

Untuk kunjungan Tamu Kepala Negara/Pemerintahan di tahun 2011 tercatat dalam data Kementerian Luar Negeri 17 kunjungan bilateral, yang terdiri dari 6 Kepala Negara, 10 Kepala Pemerintahan dan 1 Administrator Organisasi PBB. Selain itu tercatat Indonesia di tahun 2011 melaksanakan 5 (lima ) pertemuan internasional yang melibatkan Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.  

Kunjungan ke luar negeri dan Kunjungan Tamu Negara yang demikian padat di tahun 2011 menjadi indikator pentingnya peran Indonesia di mata dunia internasional yang sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.  Pengakuan masyarakat internasional terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dilakukan antara lain dengan memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan stabilitas, perdamaian dan kesejahteraan di kawasan. Salah satu indikatornya adalah padatnya kegiatan kunjungan ke luar negeri dan kehadiran Kepala Negara/Kepala Pemerintahan ke Indonesia, yang menjadi bukti pengakuan meningkatnya peran Indonesia di mata dunia internasional.

Harapan kita tentunya dengan semakin meningkatnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia juga sejalan dengan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

----------------------

*) Thanon Aria Dewangga,

Kedeputian Persidangan Kabinet