Senin, 16 Januari 2012 - 08:57 WIB
Jalan Panjang Menuju KPU dan Bawaslu Independen
Oleh : Syahrion Teridel
- Dibaca: 1827 kali


Dari sudut pandang positif tentang penegakan dan peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia terlihat bahwa masyarakat, bangsa, negara, dan pemerintah Indonesia sedang bergerak ke arah peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi. Hal tersebut nampak dari komitmen dan kinerja Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Budiono bersama segenap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2009-2013 dalam merampungkan pembahasan, pengesahan dan pengundangan sejumlah Undang-undang (UU) di bidang politik.

Namun demikian sangat disayangkan bahwa tidak sedikit pula anak bangsa di seantero negeri ini yang memiliki kecenderungan untuk melihat dan berpikir dari sudut pandang negatif tentang sesuatu hal, termasuk terhadap komitmen dan kinerja Pemerintah beserta DPR-RI dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan demokrasi melalui penyempurnaan dan pelaksanaan peraturan perundangan-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut adalah RUU tentang penyelengaraan Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang dipandang sebagai indikator utama dalam pelaksanaan dan peningkatan kualitas demokrasi.

Wacana

Walaupun mengalami keterlambatan dari target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010 dan kemudian dilimpahkan dalam Prolegnas Tahun 2011, akhirnya Pemerintah dan DPR-RI berhasil mengesahkan dan mengundangkan berlakunya UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Meski demikian, UU ini juga memperoleh pandangan negatif dari sebagian masyarakat. Salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan dan disuarakan adalah mengenai independensi Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut, baik KPU maupun Bawaslu.

Terkait hal tersebut, tidak sedikit nada-nada negatif yang disuarakan oleh pihak-pihak tertentu bahwa Presiden SBY dan Wakil Presiden Budiono mempunyai kepentingan dan agenda untuk tidak meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan umum, terutama mengurangi tingkat independensi penyelenggara pemilihan umum itu sendiri. Alasan yang dikemukan  bermacam-macam, di antaranya adalah pesanan dan titipan dari Partai Demokrat (PD) mengingat Presiden SBY adalah Ketua Dewan Pembinanya, serta kepentingan untuk melanggengkan apa yang mereka sebut dengan “Politik Dinasti Sarwo Edi” untuk maju dan melangengkan kekuasaan pada pemilihan umum tahun 2012 yang akan datang. Suatu analisa yang terasa dicari-cari dan dikait-kaitkan meskipun Presiden SBY sudah menyatakan secara tegas, bahwa Istri dan atau pun anak-anaknya tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Kebanyakan dari mereka yang senang mencari-cari alasan dan argumen yang seolah-olah menyebut diri sebagai pandangan ilmiah menyatakan, bahwa kemungkin Presiden SBY dan Ibu Ani Yudyono beserta anak-anaknya tidak berkepentingan dan memiliki agenda untuk maju dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, namun bagaimana dengan Partai Demokrat yang telah berhasil mengantarkan Presiden SBY menempati posisi yang sangat terhormat di negeri ini selama dua masa kepresidenan?

Analisa itu mengarahkan pada wacana lain bahwa sebagai seorang “politisi” yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, Presiden SBY tidak akan membiarkan PD, sebagai Partai Politik yang dibentuk dan dibesarkannya untuk berjuang sendirian dalam situasi perpolitikan nasional yang semakin tidak menentu ini. Perjalanan sejarah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati sebagai mantan Anggota KPU, tidak lupa pula dipakai sebagai bumbu penyedap analisa bahwa Partai Demokrat memang sangat berkepentingan dengan penyelenggara pemilihan umum tahun 2012-2017, dan pasti akan menitipkannya kepada Presiden SBY.

Walaupun diserang dan dicerca dengan berbagai pernyataan yang bernada negatif di, Presiden SBY dan Wakil Presiden Budiono beserta Para Menteri KIB II tetap menunjukan komitmen yang tinggi dalam menegakkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan demokrasi sebagaimana terlihat dari arahan dan petunjuk yang disampaikannya dalam sidang-sidang kabinet ketika membahas sejumlah RUU bidang politik. Bukti-bukti itu mungkin tidak dapat diakses oleh publik saat ini, namun mudah-mudahan suatu saat dokumen-dokumen penting tersebut terpampang dalam sebuah museum demokrasi di lingkungan Sekretariat-Sekretariat Lembaga Kepresidenan.

Independensi KPU dan BAWASLU

Nampaknya cara berpikir dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang negatif cukup banyak berkembang dalam masyarakat, sebab keterlibatan Pemerintah dalam Tim Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu masih dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Padahal dalam Pasal 12 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengara Pemilihan Umum secara tegas disebutkan, bahwa dalam rangka pengisian jabatan Anggota KPU dan Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu, Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Tim seleksi bertugas membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang selanjutnya diajukan kepada DPR. Tim seleksi tersebut terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat, sebagaimanan telah dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tanggal 2 Desember 2011 lalu.

Dalam Keppres tersebut, Tim dipimpin oleh Mendagri Gamawan Fauzi sebagai Ketua merangkap anggota dan Dirjen Kesbangpol Kemendagri Tanribali Lamo sebagai Sekretaris merangkap anggota. Anggota Tim terdiri dari sejumlah pakar dibidang ilmu sosial dan ilmu politik yang tidak diragukan lagi keahlian dan kepakarannya, antara lain adalah Prof. Dr. Azzumardi Azra, Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., Anis Baswedan, Ph.D, Prof. Dr. Pratikno, Prof. Ramlan Surbakti, MA.Ph.D, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. R. Siti Zuhro. MA, dan Dr. Imam Prasodjo, MA. Selain itu, Presiden juga menunjuk Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.

Terkait dengan nama Menteri KIB II yang disebutkan terakhir, yang kebetulan adalah Sekretaris Dewan Pembina PD, semakin meyakinkan bagi pihak-pihak tertentu bahwa analisisnya telah mendekati kebenaran, yaitu PD telah berhasil memegang kendali arah pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014. Suatu hal yang kurang disadari adalah bahwa keberadaan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dalam Tim Seleksi tersebut adalah mewakili Pemerintah, dan hanya kebetulan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin berasal dari dan menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina PD.

Dari argumen mereka tersebut kiranya dapat diajukan pertanyaan mengenai bagaimana jika Patrialis Akbar masih menjabat Menteri Hukum dan HAM? Maka sudah dapat diduga bahwa analisis yang diajukan akan dikaitkan dengan perkawinan antara Edhie Baskoro Yudhoyono (putra bungsu Presiden SBY) dengan Siti Ruby Aliya Rajasa (putri Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang merupakan partai dari Patrialis Akbar). Lantas di mana mereka meletakkan komitmen, sikap dan tindakan tokoh-tokoh dunia pendidikan yang menjadi anggota Tim Seleksi KPU dan Bawaslu  tersebut? Pantaskah komitmen, sikap dan tindakan para pendekar demokrasi tersebut diabaikan, karena ingin dilihat kritis pada Pemerintahan KIB II pimpinan Presiden SBY ?

Apabila peraturan perundangan dijalankan secara benar, maka independensi KPU dan Bawaslu tidak perlu diragukan, sebab sejak dari pencalonan Anggota KPU sudah disyaratkan untuk independen. Sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam pasal 11 huruf l, bahwa setiap calon anggota KPU bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih.

Selain itu peluang pengawasan oleh masyarakat telah pula dibuka sedari awal, yaitu ketika Tim Seleksi mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Jika lolos pun masih ada proses seleksi yang harus dhadapi calon anggota KPU, yaitu proses fit and proper di Komisi II DPR.

Pada saat ini Tim Seleksi Anggota KPU baru saja memulai tahapan kerja menyeleksi para calon Anggota KPU. Selayaknya kita berdoa dan berharap agar mereka berhasil menjaring calon Anggota KPU yang terbaik, terampil dan berkomitmen dengan keindependenannya sampai akhir masa bhaktinya. Jika sudah terpilih calon-calon yang dianggap layak, biarlah para anggota Komisi II DPR menuntaskan proses seleksi itu sebelum kemudian Presiden menetapkan dan melantik anggota-anggota KPU dan Bawaslu terpilih.

(Polhukam/PHI/PUMOTDA/Rion)