Senin, 06 Februari 2012 - 08:34 WIB
Hukum Prismatik dan Kebutuhan Masyarakat Indonesia yang Majemuk
Oleh : Arief Khumaedy
- Dibaca: 1051 kali


Perkembangan kajian hukum di Indonesia saat ini sangat variatif. Pada umumnya kajian  berpijak pada pada madzab normatif positivistik atau madzab yang memotret wajah hukum yang tampil dalam perilaku masyarakat. Beberapa waktu terakhir muncul varian aliran hukum progresif yang mengkrititisi  pola penegakan hukum yang  menempatkan manusia sebagai alat dari hukum atau  mendorong hukum sebagai alat bagi kesejahteraan manusia. Kemudian terdapat aliran critical legal studies yang berupaya menjelaskan tentang faktor sosial yang mempengaruhi performance  hukum di Indonesia. Prof Nurhasan Ismail memberikan kajian yang  mengkritisi kondisi sosial ekonomi sebagai akibat negatif berlakunya hukum modern di Indonesia dengan mengabaikan nilai kearifan lokal yang sebenarnya dapat menjadi instrumen bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat sebagai pengejawantahab amanah UUD 1945.

Kajian Prof Nurhasan Ismail ini dilatar belakangi oleh kemajuan pembangunan ekonomi, yang disamping telah membuat pertumbuhan  ekonomi semakin meningkat seperti terlihat maraknya kegiatan di semua sector, namun juga dampak negative  di balik keberhasilan pembangunan ekonomi seperti:  (1) terjadinya kesenjangan dalam pemanfaatan sumber-sumber daya alam. Sumber daya alam dikuasai oleh sekelompok kecil orang, sedangkan mayoritas warga hanya memanfaatkan sumber daya yang relatif terbatas. (2) Realitas penduduk  miskin yang masih tinggi  yang masih  menjadi problem bangsa Indonesia. Survei BPS tahun 2010 mencatat terdapat 31,02 juta orang miskin. (3) Masih berlangsungnya konflik struktural  yang dipicu oleh kebijakan negara yang mendorong terjadinya kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan di daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Konflik struktural ini melibatkan masyarakat local, pelaku usaha skala besar, pemerintah atau pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan.

Mencermati perkembangan  fenomena diatas, menurut kaum positivistik dampak negatif tersebut  akibat dari penyimpangan pelaksanaan hukum. Ekses negatif muncul dikarenakan  ketidakmampuan pelaksana hukum dari pengaruh kekuatan  sosial, ekonomi maupun politik yang membelokkan pelaksanaan hukum pada kepentingan tertentu yang bukan merupakan tujuan hukum.

Sedangkan aliran hukum kritis memandang bahwa permasalhan ini bukan hanya penyimpangan pelaksanaan hukum, namun juga subtansi hukum yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan rakyat.  Argumentasinya adalah: (1) pembentukan hukum di Indonesia terbawa arus "modernity trap", yaitu hukum yang harus  dibangun dari nilai sosial modern jika dimaksudkan untuk pendorong kemajuan. Pendapat ini menyatakan hukum harus dipisahkan dari nilai sosial tradisional yang dinilai sebagai penghambat kemajuan. (2) Pembentukan hukum di Indonesia didasarkan pada penyederhanaan pemikiran akibat dari ketidakmampuan pembentuk hukum menjabarkan keberagaman nilai sosial dan hukum yang ada dalam masyarakat ke dalam subtansi hukum negara. Pembentuk hukum dengan mempermudah melaksanakan "transplantansi” hukum dari negara maju tanpa uji kesesuaian untuk diterapkan di negara berkembang. Pembentukan Hukum Indonesia tidak dibangun sebagai sistem hukum karena subtansinya tidak dijabarkan dari keberagaman budaya hukum masyarakat. Pada dasarnya hukum merupakan produk budaya masyarakat ditempatinya, sehingga hukum negara maju tidak dapat  serta merta diberlakukan di negara berkembang. 

Prof Nurhasan menduga terdapat tiga penyebab terjadinya dampak sampingan negatif pelaksanaan hukum di Indonesia ini, yaitu: (1) hukum modern mengandung prinsip uniform yang menekankan  adanya sistem hukum yang berlaku bagi semua wilayah negara dan kelompok masyarakat yang berbeda budayanya. Unifikasi hukum ini hanya mengakui hukum negara sebagai pedoman perilaku. Sedangkan hukum adat tidak diakuinya sebagai pedoman perilaku. 

(2) Hukum modern merupakan hasil dari proses transaksional, yaitu subtansi hukum ditentukan atas dasar kesepakatan diantara wakil-wakil kelompok yang terlibat pembuat hukum. Hasilnya berupa pertukaran kepentingan, baik  semua kelompok, kepentingan kelompok yang terlibat atau dominasi kepentingan oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Pertukaran  kepentingan jika pembentukannya berlangsung secara demokratis dengan keterlibatan semua kelompok yang ada. Namun, pembentukan hukum selama ini prosesnya hanya melibatkan  unsur unsur birokrasi negara  dan elit-elit politik yang diwarnai dominasi kepentingan tertentu.

(3) Hukum modern mengandung nilai universalistik yang menekankan prinsip umum dan mengabaikan perbedaan atau kondisi khusus dalan kehidupan. Prinsip hukum seperti ini menempatkan  setiap orang memiliki  kedudukan yang sama, memberikan hak, kewajiban, akses yang sama. Setiap orang membawa beban persyaratan dan  prosedur yang sama untuk memperoleh akses dan hak-haknya. Jika prinsip kesamaan ini diterapkan  dalam masyarakat yang memiliki kemampuan bersaing yang relatif seimbang akan cenderung memiliki dampak positif bagi semua kelompok. Namun jika prinsip hukum persamaan diterapkan dalam masyarakat majemuk dengan kemampuan bersaing yang berbeda maka dampaknya tentu berbeda terhadap setiap kelompok. Kelompok yang kuat akan memperoleh keuntungan sedangkan kelompok yang memiliki kemampuan bersaing yang lemah cenderung menerima dampak negatif, seperti terpinggirkan atau tertutupnya akses. Masyarakat majemuk seperti di Indonesia memiliki potensi seperti ini, yang ditandai munculnya kecemburuan sosial yang mendorong sikap berkonflik dengan negara dan kelompok yang kuat sosial ekonominya.

Mendasarkan pada realitas kemajemukan Indonesia, maka politik pembangunan hukum Indonesia  harus didasarkan pada perpaduan antara prinsip-prinsip yang bersumber dari nilai sosial modern dan kearifan lokal secara selektif. Karakter hukum yang demikian ini disebut dengan hukum prismatik.

Dalam konteks konstitusi rujukan hukum prismatik adalah UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2). Di dalam pasal ini telah  mengakomodasikan penggunaan nilai kearifan dalam hukum sebagai dasar pembangunan hukum nasional. Semangat konstitusi ini juga dijabarkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 1 sampai dengan Pasal 15, intinya mendorong agar hukum sumber daya agraria dibangun atas dasar perpaduan antara nilai sosial modern seperti individualis, universalis, dan pencapaian prestasi dengan nilai tradisional seperti kolektivitas, partikularistik dan kondisi khusus setiap kelompok masyarakat. 

Dengan perpaduan antara prinsip-prinsip dari nilai sosial modern dan kearifan lokal, hukum prismatik dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan 2 (dua) kelompok kepentingan yang berbeda, yaitu: 1)   hukum  dijabarkan dari nilai-nilai sosial yang berbeda agar di satu pihak mendorong  pada kemajuan namun di pihak lainnya  tidak membiarkan terdapat kelompok yang tertinggal atau termarjinalkan; 2)   hukum mendorong kelompok yang kuat melakukan kegiatan atas dasar persaingan, namun hukum harus mendorong negara memberikan perhatian terhadap kelompok yang lemah dalam rangka  mencegah terjadinya kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar

--------------------------------------------

(Bahan tulisan ini diambil dari pidato  Pengukuhan Guru Besar Bagi Prof.Dr Nurhasan Ismail, SH, M.Si, 12 Desember 2011)

*) Anggota Desk Informasi Setkab