Jumat, 27 April 2012 - 15:37 WIB
Kasus Lumpur Lapindo: Sejauh Mana Tanggung Jawab Pemerintah dan Swasta?
Oleh : Ibnu Purna, Wakil Sekretaris Kabinet
- Dibaca: 2031 kali



Beberapa minggu lalu beberapa koran nasional memuat berita tentang korban Lapindo Sidoarjo yang menuntut agar PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) segera melunasi ganti rugi tanahnya. Menurut koran Rakyat Merdeka (20/4/12), ratusan korban Lapindo berencana ke Jakarta untuk menemui pimpinan PT MNL untuk menanyakan penyelesaiannya.

Sekitar enam tahun terakhir ini, memang persoalan lumpur Lapindo senantiasa mewarnai pemberitaan media. Lumpur Lapindo timbul tenggelam  merupakan berita aktual yang dapat diberitakan dalam berbagai dimensi, baik itu dimensi ekonomi, bencana alam, sosial, budaya, maupun politik.

Dalam hal keberagaman perspektif dan analisis terhadap Lapindo, memang tidak ada yang salah karena semua pihak sesungguhnya mempunyai kebebasan untuk memberi penilaian terhadap suatu kasus dalam konteks penyelenggaraan demokrasi sekarang ini. Persoalannya adalah, jika suatu penilaian diberikan dalam bobot politik yang tendensius justru akan berdampak buruk terhadap penyelenggaraan negara. Apalagi kalau persoalan lumpur Lapindo tersebut tidak dipahami secara jernih, sehingga porsi pemberitaan yang besar justru pada bobot politisnya. Dampaknya tentu saja akan memperkeruh masalah lumpur Lapindo itu sendiri.

Berdasarkan data Kementerian PU bulan April 2012, ada beberapa kondisi objektif atas kasus lumpur Lapindo yang perlu diketahui untuk menghindari prasangka negatif. Pertama, terkait dengan penanganan masalah sosial kemasyarakatan, di mana sesuai dengan rencana PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) pada 30 Maret 2010 menetapkan untuk melakukan pelunasan pembelian tanah dan bangunan yang direncanakan selesai Desember tahun 2012, sebesar Rp. 3.830.568.730.620 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 tentang Peta Area Terdampak (PAT) awal. Selanjutnya PT MLJ juga merencanakan pembelian tanah dan bangunan per April 2012 sebesar Rp. 3.409.206.170.252, dan untuk rencana ini mencapai realisasi sebesar 89 %. Secara keseluruhan dari dua agenda rencana yang disebutkan tersebut dapat direalisasikan oleh PT MLI per April 2012 sebesar Rp. 2.911.801.629.454 atau 76,01 %, artinya terjadi keterlambatan realisasi sebesar Rp. 497.404.540.798 atau 12,99 %. Jika data ini ditotalkan maka kekurangan realisasi pembayaran PT MLJ sebesar Rp. 918.767.101.166 atau 23,99 %. Tambahan, bahwa kasus PAT tahun 2007 ini meliputi 641 Ha, 13.237 Kepala Keluarga (KK), dan 39.947 jiwa.

Kedua, progres pembelian tanah dan bangunan oleh BPLS di wilayah 3 (tiga) desa yaitu Kedungcangkring, Besuki, dan Pejarakan, termasuk untuk fasilitas umum/sosial, sesuai Perpres Nomor 48 tahun 2008 mengikuti tahapan pembayaran PT MLJ. Dalam hal ini realisasi per April 2012 mencapai Rp. 508.097.357.976 atau 80,94 % dari target penyelesaian sebesar RP. 627.782.942.810. Artinya masih tersisa 19,06 % yang belum terealisasi, namun pemerintah tetap optimis terhadap penyelesaian sisa pembayaran karena penanganan masalah sosial kemasyarakatan ini direncanakan selesai pada tahun anggaran 2012. Tambahan lagi, bahwa penanganan pembelian tanah dan bangunan warga dengan satuan yang telah dijelaskan tersebut meliputi 70 Ha, 1.790 Kepala keluarga, dan 6.094 jiwa.

Ketiga, Perpres Nomor 40 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 68 tahun 2011  tentang PAT 9 (sembilan) Rukun Tetangga (RT) melalui penanganan BPLS per Maret 2012 telah menyalurkan bantuan uang jaminan bulan ketiga kepada warga 9 RT dan pembayaran 20 % pembelian tanah dan bangunan di wilayah 3 RT di Kelurahan Siring dan Jatirejo direncanakan pada pertengahan Maret 2012. Sedangkan pembayaran 20 % pembelian tanah dan bangunan di wilayah 3 RT di Kelurahan Mindi belum dapat dilaksanakan karena masih adanya resistensi warga 18 RT di Kelurahan Mindi. Dalam konteks kasus ini, BPLS merencanakan pembayaran 80 % akan dilakukan pada Mei 2012. Secara keseluruhan persoalan penanganan masalah sosial kemasyarakatan direncanakan selesai pada tahun anggaran 2012 dengan total biaya Rp. 436.797.455.650 dan bantuan sosial berupa kontrak rumah 2 tahun, tunjangan hidup 6 bulan, dan biaya evakuasi Rp. 15.954.468.000. Perlu pula diketahui bahwa pertimbangan sebagai daerah yang dianggap tidak layak huni didasarkan pada rekomendasi gubernur setempat dari hasil studi Tim Kajian Kelayakan Permukiman yang meliputi 9 RT dan 3 Desa, yaitu Siring Barat, Jatirejo, dan Mindi serta mencakup 31 Ha, 761 KK, dan 2.942 jiwa.

Keempat, tentang wilayah tidak aman di luar Peta Area Terdampak (PAT) Hasil kajian Tim Terpadu (65 RT), hingga 5 April 2012 telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang BPLS. Atas dasar Perpres tersebut pembayaran bantuan sosial akan dibayarkan pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 55.761.200.000. Pembayaran jual beli tanah dan bangunan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu untuk 65 RT (329 Ha) diperkirakan sebesar Rp. 2.171.944.760.000, dan pada tahun 2012, sesuai APBN-P telah teralokasi dana uang muka sebesar 20 % untuk pembelian tanah dan bangunan bagi 65 RT (sekitar Rp. 435 milyar) sehingga ada optimism bahwa masalah penanganan pembayaran bantuan sosial oleh BPLS dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2012 ini.

Berdasarkan data yang diungkapkan di atas, jelas bahwa pemerintah sangat serius dan konsisten dalam penanganan lumpur Lapindo,  di mana kewajiban pihak swasta yang bertanggungjawab terhadap terjadinya masalah lumpur Lapindo telah dipagari dengan norma  peraturan yang cukup tegas dan mengikat. Namun, pemerintah juga menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk penyelesaian penanganan lumpur Lapindo dengan segera dapat dipahami dan diterima, tetapi di lain pihak,  publik diharap dapat menyadari bahwa terapi penyelesaian lumpur Lapindo memerlukan kecematan dan pendekatan komprehensif agar setiap tahapan penanganan tidak menimbulkan persoalan baru dari aspek hukum, ekonomi, sosial-budaya, dan hak-hak warga negara itu sendiri.

Berbagai peraturan presiden yg diterbitkan, menunjukkan bahwa  kebijakan-kebijakan penanganan Lumpur Lapindo selama ini telah dilakukan dengan baik melalu penegasan antara tanggungjawab pemerintah dan PT MLJ sebagai pihak swasta yang harus bertanggungjawab.

Itulah sebabnya pendapat dan analisis yang terkadang muncul dengan tendensius dalam pemberitaan media perlu dicermati secara hati-hati oleh semua pihak, karena bagaimanapun juga tidak sedikit analis yang memberikan penilaian bahwa persoalan lumpur Lapindo terkadang melewati batas-batas rasional untuk dimanfaatkan sebagai komoditas politik. ​

Padahal permasalahan lumpur Lapindo sebenarnya sudah sangat jelas, yaitu masih adanya warga di area terdampak yang belum menerima ganti rugi dari PT MLJ. Perusahaan ini masih harus membayar kekurangan ganti rugi sebesar Rp. 918 Miliar atau 24 %. Sepanjang kekurangan ini belum diselesaikan oleh PT MLJ, maka lumpur Lapindo akan selalu bergolak. Sayangnya gejolak lumpur Lapindo tersebut sering menjadi bola liar, yang bisa dipakai menjadi amunisi politik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.