Kamis, 03 Mei 2012 - 08:05 WIB
Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2011
Oleh : M.Y. Raso dan Yunita Imelda
- Dibaca: 2621 kali



Dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2011 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2010 secara nasional.

EKPPD dilakukan oleh evaluator yang terdiri wakil-wakil dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Bappenas, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian Negara, Sekretariat Militer, dan Sekretariat Kabinet. Yang melaksanakan tugas evaluator dari Kantor Sekretariat Kabinet adalah Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional, Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Proses pelaksanaan evaluasi menggunakan sistem pengukuran kinerja yang mencakup:

  1. Indikator Kunci Keberhasilan (IKK);
  2. Pengumpulan data kinerja Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  3. Metodologi pengukuran kinerja;
  4. Analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja;
  5. Penilaian Desk Evaluation berdasarkan data capaian kinerja yang dimuat dalam LPPD Tahun 2010, dilanjutkan dengan verifikasi dan dilengkapi dengan cara common sense survey;
  6. Status kinerja dan skore masing-masing disusun berdasarkan total indeks kinerja 33 Provinsi, 346 Kabupaten dan 86 Kota termasuk diantaranya 103 daerah otonom baru hasil pemekaran yang telah berusia diatas 3 sampai dengan di bawah 10 tahun dan/atau yang telah wajib menyampaikan LPPD kepada pemerintah.

Laporan Hasil EKPPD secara nasional yang dilakukan dan telah disepakati oleh Tim Teknis Nasional EPPD, menghasilkan Total Indeks Prestasi Kinerja dan Peringkat Kinerja Pemda dengan status dikelompokkan Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang dan Rendah, dengan pengelompokkan sebagai berikut:

a. Peringkat kinerja seluruh daerah Provinsi secara Nasional dikelompokkan berprestasi Tinggi dan Sedang;

b. Peringkat kinerja seluruh daerah Kabupaten secara Nasional dikelompokkan berprestasi Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang dan Rendah;

c.  Peringkat kinerja seluruh daerah kota secara Nasional dikelompokkan berprestasi Sangat Tinggi, Tinggi, dan Sedang;

Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Kinerja Pemerintahan Daerah dimaksud, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 ditetapkan:

1) Tiga provinsi yang berprestasi terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

2) Sepuluh kabupaten yang berprestasi terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

3) Sepuluh Kota yang berprestasi terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengumuman hasil Evaluasi Tim, diumumkan pada tanggal 25 April 2012 di Jakarta, di Hotel Borobudur. Acara peringatan tersebut dibuka oleh Wakil Presiden yang memberikan sambutan dengan tema “Kita Tingkatkan Kualitas Otonomi Daerah Untuk Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menuju Kesejahteraan Masyarakat”.

Hasil penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah terbaik adalah sebagai berikut:

Tingkat Provinsi

1. Provinsi Jawa Timur; 2. Provinsi Jawa Tengah; 3. Provinsi Sulawesi Selatan.

Tingkat Kabupaten :

1. Kabupaten Sleman; 2. Kabupaten Wonosobo; 3. Kabupaten Boyolali; 4. Kabupaten Karanganyar; 5. Kabupaten Jombang; 6. Kabupaten Luwu Utara; 7. Kabupaten Kulon Progo; 8. Kabupaten Pacitan; 9. Kabupaten Sukoharjo; 10. Kabupaten Bogor.

Tingkat Kota :

1. Kota Yogyakarta; 2. Kota Magelang; 3. Kota Tangerang; 4. Kota Semarang; 5. Kota Samarinda; 6. Kota Bogor; 7. Kota sukabumi; 8. Kota Depok; 9. Kota Makassar; 10. Kota Cimahi. (Asdep1/DPOK.)

(Sumber: Erabolasi dari Laporan dari Tim EPPD).

-   oOo   -