Senin, 14 Mei 2012 - 08:49 WIB
Apakah Kebijakan Moratorium Pembentukan Daerah Otonom Telah Berakhir?
Oleh : M.Y. Raso n Yunita Imelda T.
- Dibaca: 1153 kali



Desentralisasi yang dilaksanakan sejak tahun 1999 telah mengakibatkan maraknya pembentukan daerah otonom baru. Selama sepuluh tahun terakhir (1999-2009) telah terbentuk 205 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang meliputi 7 Provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota, sehingga jumlah daerah otonom di Indonesia menjadi 524 daerah otonom, yang terdiri atas 33 provinsi, 389 kabupaten dan 93 kota, tidak termasuk 6 daerah administratif di DKI Jakarta.

Dampak yang ditimbulkan dari pembentukan daerah otonom baru adalah lonjakan beban APBN yang sangat besar. Pada 2003, Pemerintah Pusat menyediakan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 1,33 triliun bagi 22 DOB hasil pemekaran sepanjang tahun 2002. Jumlah tersebut melonjak dua kali lipat pada tahun 2004, dimana pemerintah harus mentransfer Rp. 2,6 triliun alokasi DAU bagi 40 DOB. Sementara pada tahun 2010, pemerintah harus mengucurkan dana sebesar Rp. 47, 9 triliun sebagai DAU untuk daerah-daerah pemekaran. (Dikutip dari sumber: Laporan Kementerian Keuangan, Notulensi Rapat, Sekretariat Negara, 27 April 2012).

Sejak beberapa tahun terakhir memang ada kebijakan moratorium pembentukan daerah otonom baru, ironisnya usulan pembentukan daerah otonom baru mulai muncul kembali. Pada 2012, usulan pembentukan DOB yang disampaikan masyarakat/pemda di Kementerian Dalam Negeri, yaitu sebanyak 170 usulan, yang terdiri atas 33 usulan pembentukan provinsi, 123 usulan pembentukan kabupaten, dan 14 usulan pembentukan kota.

Selain usulan yang disampaikan masyarakat/pemda, Komisi II DPR-RI mengajukan usul inisiatif 19 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru. Panja DPR meminta untuk dihentikannya moratorium pemekaran daerah otonom baru, meskipun Revisi Perubahan Rancangan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum selesai.

Terkait dengan adanya 19 RUU Inisiatif DPR-RI tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri meminta dan menghimbau Komisi II DPR-RI agar tetap melakukan moratorium terhadap pemekaran daerah otonom baru sampai dengan penyelesaian Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Ada beberapa pertimbangan yang mendorong untuk tetap dilakukannya moratorium terhadap 19 usulan pemekaran daerah yang telah diajukan DPR, antara lain:

1. Sejalan dengan kebijakan moratorium pemekaran daerah, Kementerian Dalam Negeri menyusun Desain Besar Penataan Daerah (Desartrada) di Indonesia Tahun 2010-2025 sebagai kebijakan nasional yang berperan sebagai roadmap penataan daerah otonom di Indonesia. Desartada ini memberikan pijakan yang lebih komprehensif bagi perumusan prosedur dan tata cara baru pembentukan daerah otonom yang lebih rasional seperti;

a) Pembentukan daerah otonom melalui proses “daerah persiapan” yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan setelah usai tiga hingga lima tahun di evaluasi, jika memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonom dapat ditetapkan dengan Undang-Undang.

b) Destrada mempertimbangkan berbagai dimensi yang mencakup dimensi geografi yang relatif bersifat statis, dimensi demografi yang dinamis, serta kebijakan strategis nasional.

c) Desartrada juga memuat estimasi jumlah Daerah Otonom Baru, yaitu dari Tahun 2010-2025 akan terdapat pertambahan 11 DOB provinsi dan 54 DOB kabupaten/kota, yang pembentukannya akan dilaksanakan secara bertahap dan sangat terencana.

Pokok Materi Desartrada tersebut berada dalam substansi perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 yaitu dengan melakukan penyesuaian prosedur dan tata cara pembentukan, penggabungan dan penyesuaian daerah.

2. Evaluasi Daerah Otonom Baru

    Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, dapat diketahui bahwa:

a)  Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan terhadap 57 DOB yang berusia di bawah tiga tahun, menyangkut aspek-aspek pembentukan organisasi perangkat daerah; pengisian personil; pengisian keanggotaan DPRD; penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan; pembiayaan; pengalihan asset, peralatan dan dokumen; pelaksanaan penetapan batas wilayah; penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan; penyiapan rencana umum tata ruang wilayah; dan pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan.

Hasil evaluasi perkembangan 57 DOB Tahun 2010 sebagai berikut:

 1)    Baik          : 0 DOB (0%);

2)    Sedang       : 23 DOB (84,2%);

3)    Kurang Baik : 9 DOB (15,8%);

4)    Tidak Baik   : 0 DOB (0%).

Evaluasi perkembangan terhadap 57 DOB untuk semester pertama tahun 2011 sedang dilakukan.

b)  Evaluasi 205 Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP) terdiri atas 4 faktor yang menjadi tujuan otonomi daerah yaitu faktor kesejahteraan masyarakat, tata pemerintahan yang baik, pelayanan publik dan daya saing.

Hasil evaluasi 205 EDOHP telah diumumkan pada hari Ulang Tahun Otonomi Daerah tanggal 25 April 2011 di Bogor, sebagaian besar kinerja DOB tidak memuaskan.

Apabila tuntutan pemekaran daerah otonom baru oleh DPR-RI sulit dibendung, maka disarankan agar setiap pemekaran dilakukan secara sangat selektif. Diutamakan untuk misalnya: daerah perbatasan dengan negara lain atau untuk ibukota yang provinsi yang masih terletak di kecamatan, seperti Provinsi Sulawesi Barat yang ibukotanya berada di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Sofifi, Kota Tidore dan Provinsi Papu Barat yang ibukotanya berada Distrik Manokwari di Kabupaten Manokwari. (Asdep1/DPOK, Sumber: Kemendagri).