Senin, 25 Juni 2012 - 13:09 WIB
Kontroversi Grasi Corby
Oleh : Roby Arya Brata, DPOK
- Dibaca: 3125 kali



Pemberian grasi kepada Schapelle Corby, terpidana narkoba 20 tahun penjara warga negara Australia, dengan pengurangan hukuman 5 tahun berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22/G/2012 tanggal 15 Mei 2012 telah menimbulkan kontroversi dan berita hangat di Indonesia dan Australia (lihat The Sydney Morning Herald, 25 Mei 2012).

Gelombang protes dan penolakan masyarakat terhadap pemberian grasi tersebut kini semakin kuat. Pemberian grasi tersebut dianggap telah melukai rasa keadilan masyarakat dan memperlemah perjuangan melawan kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa. Penolakan atau kritik terhadap pemberian grasi berasal dari berbagai elemen masyarakat. Organisasi antinarkoba “Granat” yang diketuai Henri Yosodiningrat dan Yusril Ihza Mahendra berencana menggugat Keppres pemberian grasi tersebut.

Isu publik yang menjadi perdebatan adalah: 1) Apa yang menjadi alasan Presiden dalam pemberian grasi tersebut; dan 2) Apakah Keppres pemberian grasi itu dapat menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)?

Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil Pemerintah adalah pejabat yang berkompeten menjawab isu tersebut, baik kepada DPR maupun masyarakat. Proses penerbitan Keppres tersebut dilakukan di Sekretariat Negara, sedangkan proses pengadmistrasian/pelaksanaan pemberian grasi dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Pemerintah harus dapat menjelaskan alasan dan kepentingan nasional yang akan dilindungi dengan pemberian grasi tersebut. Pemberian grasi adalah hak prerogatif konstitusional Presiden berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, yaitu Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”.

Karena itu, seharusnya pemberian grasi tersebut telah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Melalui asas reprositas (reprocity) dan niat baik (good will) yang berlaku dalam hukum dan pergaulan internasional, Australia sewajarnya secara timbal balik dapat mendukung kepentingan-kepentingan nasional Indonesia khususnya di luar negeri, dan  melakukan hal yang sama atau setidaknya memberikan keringanan khususnya kepada para tahanan atau terpidana warga Indonesia di Australia.

Apakah Keppres pemberian grasi tersebut dapat digugat? Dalam suatu negara demokrasi konstitusional (constitutional democracy)  seperti Indonesia, penggunaan kekuasaan oleh penguasa atau pejabat publik haruslah dapat dibatasi dan dikontrol (checks and balances). Hanya dalam negara dengan kekuasaan absolut suatu tindakan penguasa tidak dapat diuji dan dibatalkan keabsahannya.

Secara prinsip, dalam negara hukum tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum (above the law). Dalam negara hukum, yang berdaulat adalah hukum (the rule of law), bukan penguasa, raja atau presiden. Karena itu, setiap tindakan dan keputusan penguasa harus dapat diuji keabsahannya. Tindakan dan keputusan itu tidak boleh melanggar atau melampaui kewenangan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang beradab.

Meskipun Presiden bertindak sebagai “Kepala Negara” dalam memberikan grasi tersebut, Keppres pemberian grasi tersebut merupakan bentuk ketetapan  atau beschikking yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini Presiden. Keppres tersebut telah memenuhi unsur “kongkrit, individual dan final” sehingga dapat menjadi obyek gugatan di PTUN.

Karena itu, apabila kemudian gugatan tersebut dikabulkan oleh PTUN Pemerintah/Presiden RI harus dapat memberikan alasan-alasan hukum yang kuat untuk menjustifikasi pemberian grasi tersebut. Ada empat alasan yang dapat diajukan.

Pertama,  pemberian grasi tersebut merupakan hak prerogatif konstitusional Presiden berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Kedua, pemberian grasi tersebut merupakan keputusan yang sulit dan diambil setelah melalui pertimbangan yang cukup lama, khususnya setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Ketiga, melalui asas reprositas dan niat baik yang diakui hukum internasional, grasi tersebut diberikan untuk melindungi kepentingan nasional khususnya perlindungan warga negara Indonesia yang ditahan atau menjadi terpidana di Australia. Dan keempat, grasi (pardon) juga diberikan oleh Malaysia, negara yang dikenal keras dalam menghukum pelaku kejahatan narkoba, di antaranya kepada banyak warga negara Indonesia yang terlibat dalam kejahatan narkoba.

Dalam sejarah negara-negara berdaulat, pemberian grasi sebagai salah satu bentuk pengampunan (clemency) telah menimbulkan kontroversi. Seringkali kontroversi itu timbul karena pemberian grasi tersebut dilakukan secara tidak adil, tidak konsisten, dan diskriminatif.

Namun demikian, kontroversi pemberian grasi kepada Corby memberikan beberapa pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Pertama, perlu dipertimbangkan mengamandemen UUD 1945 untuk menghapus hak Presiden memberikan grasi terhadap kejahatan-kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) seperti narkoba, korupsi dan terorisme. Kedua, alternatifnya, pemberian grasi terhadap kejahatan luar biasa itu harus berdasarkan prosedur dan kriteria yang ketat.

Ketiga, undang-undang tentang grasi harus diubah. Perubahan itu menegaskan keputusan presiden tentang pemberian grasi merupakan keputusan administrasi negara yang dapat menjadi obyek gugatan di PTUN. Selain itu, hakim PTUN harus dapat menguji dan mempertimbangkan apakah keputusan administrasi negara tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas, seperti perlindungan bangsa terhadap dampak kejahatan narkoba dan korupsi.

----------------------------