Rabu, 27 Juni 2012 - 11:47 WIB
Menuju Papua Yang Aman, Damai dan Sejahtera
Oleh : Ibnu Purna, Wakil Sekretaris Kabinet
- Dibaca: 2840 kali



Berbagai konflik kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini di tanah Papua  memunculkan berbagai kontroversi akibat statemen politis para pengamat dan parpol yang cenderung memojokkan pemerintah dengan tuduhan, antara lain pemerintah tidak memberi perhatian pada pembangunan Papua,  pemerintah pusat tidak mempunyai kebijakan komprehensif dalam penanganan Papua, dan lainnya.

Pernyataan itu bernada provokasi dan menandakan bahwa pengirim pesan sesungguhnya tidak memahami konteks Papua secara benar dan komprehensif. Padahal jelas sekali pemerintah telah meletakkan kebijakan dasar sebagai panduan pembangunan di Papua, yaitu (1) penegakan kedaulatan NKRI yang berbasis penghormatan atas keragaman, kekhususan rakyat dan wilayah Papua; (2) optimalisasi UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua; (3) kebijakan memihak (affirmative policies) atas hak-hak dasar rakyat Papua sebagai sebuah sebuah diskriminasi positif dalam upaya memenuhi hak-hak dasar  orang Papua seperti akses ke perguruan tinggi bermutu, karir di birokrasi dan TNI/POLRI maupun pengusaha asli orang Papua; (4) strategi kebijakan dan program disertai pembiayaan untuk pemberdayaan rakyat dan percepatan pembangunan Papua; dan (5) penghormatan HAM, mencegah tidak kekerasan dari kelompok separatis dan aparat keamanan di luar batas kewajaran (Penjelasan lengkap, lihat tulisan Velix V Wanggai, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah berjudul "Kebijakan bagi Papua" yang dimuat di koran Sindo, 10 Juni 2012).

Jika kita mau membaca dan memahami pendekatan kebijakan tersebut, maka sulit rasanya untuk mengatakan kebijakan itu tidak komprehensif, karena di sana ada misi peneguhan Papua dalam NKRI secara final, ada regulasi khusus dan kebijakan memihak serta penghormatan HAM sebagai ruh pembangunan tanah Papua. Pendek kata, itulah grand design pembangunan Papua. Atas dasar argumen tersebut, maka perlu saya tegaskan bahwa pendekatan kebijakan pemerintah sudah komprehensif dan menjadi komitmen untuk menempatkan Papua sebagai prioritas dalam lintas pembangunan nasional.

Seperti halnya dengan berbagai daerah tertinggal di Indonesia, secara umum daerah-daerah di wilayah Papua memang dihadapkan pada enam masalah utama, yaitu rendahnya gerak pertumbuhan ekonomi, keterbatasan SDM, assesabilitas masyarakat terbatas, karakteristik sosial budaya, dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam mendorong pembangunan, serta untuk wilayah Papua rentan dengan konflik kekerasan. Atas dasar itulah, pemerintah pusat melakukan berbagai intervensi kebijakan dan program yang memberi prioritas dan memihak untuk percepatan pembangunan wilayah Papua.

Dalam banyak hal desain pembangunan wilayah Papua memang perlu dirumuskan dan dilakukan secara hati-hati, karena Papua mempunyai regulasi khusus melalui UU No 21/2001. Dalam konteks undang-undang tersebut, pemerintah pusat telah memberi pengakuan kultural melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi masyarakat Papua dalam PP No 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua. Bahkan pemerintah pusat telah menerbitkan Desain Dasar Penataan Daerah 2010-2025 untuk pembangunan Papua dalam jangka panjang. . Semua ini merupakan bagian dari upaya serius pemerintah untuk membentuk wilayah Papua sebagai pusat pembangunan, baik ekonomi, sosial maupun budaya.

Dorongan percepatan pembangunan di Papua terus dilakukan melalui pembentukan Unit Percepatan dan Perluasan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) serta menempatkan Papua-Kepulauan Maluku sebagai poros pengembangan ekonomi. Selain itu, melalui berbagai kementerian, pemerintah pusat juga terus mendorong pembangunan yang berbasis potensi lokal. Semua orientasi program tersebut merupakan strategi percepatan pembanguan infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua sejajar dengan daerah lainnya di Indonesia.

Namun, pada saat yang sama pemerintah juga mengakui bahwa implementasi dari kebijakan dan program tersebut juga dihadapkan pada berbagai kendala kultural yang harus dikelola secara hati-hati. Masalah dimensi sosial dan budaya inilah yang seringkali menimbulkan persoalan keamanan di Papua, karena kultur masyarakat setempat relatif masih menempatkan budaya lokal sebagai panduan dalam aktivitas keseharian. Masyarakat lebih percaya pada kepala suku dibanding  norma regulasi pemerintahan. Kebijakan pemerintah dan aparat keamanan seringkali diabaikan untuk ikut pada perintah kepala suku. Dampaknya, regulasi pemerintah dalam berbagai dimensi pemerintahan dan pembangunan seringkali disubordinasi pada titik terendah.

Kondisi diatas seringkali memicu konflik di sana, kelompok masyarakat mudah terprovokasi dengan isu yang tidak berdasar. Konflik yang berlangsung di Papua, tidak saja konflik vertikal seperti bentrok antar aparat keamanan dan masyarakat, tapi sering juga terjadi konflik horisontal seperti perang antar suku atau antar kelompok. Bentrokan diantara aparat keamanan dan masyarakat, atau bentrokan diantara kelompok masyarakat mudah sekali disulut sehingga sering menimbulkan konflik yang berkepanjangan.  Kondisi seperti inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh para kelompok kepentingan untuk mengambil “keuntungan politik”.  Bagi mereka  atau pihak asing yang tidak ingin melihat Indonesia kuat dan solid atau mereka yang ingin mengeruk kekayaan  Papua yang kaya akan sumber alamnya,  maka kelompok ini akan selalu berusaha menghembuskan nafas-nafas separatis pada penduduk asli Papua.

Atas dasar itu semua, pemerintah tentunya sangat berhati-hati dalam mengelola Papua. Pendekatan yang dilakukan tidak saja pendekatan keamanan, tapi pada saat yang bersamaan harus juga dilakukan  pendekatan kultur budaya dan moral. Pendekatan semacam ini sangat diperlukan,
karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan berbagai ragam budaya dan bahasa yang memiliki karakteristik sendiri-sendiri.  Setiap daerah, termasuk Papua, memiliki pendekatan  tersendiri sesuai karakteristik daerahnya masing-masing.

Oleh karena itu, kita semua sebagai anak bangsa perlu lebih cermat dan berhati-hati dalam membuat pernyataan terkait kondisi Papua, seperti “pemerintah tidak memberi perhatian dan mengabaikan pengelolaan pembangunan di Papua dengan membiarkan terjadinya konflik”. Pernyataan seperti itu selain tidak berdasar juga kontra produktif dengan upaya dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai anak bangsa, semua harus memahami bahwa banyak pihak yang tidak senang dengan eksistensi Papua dalam NKRI, karena Papua adalah bagian dari kebesaran Indonesia. Contohnya, masih saja ada gerakan politik internasional yang terus berupaya mempertanyakan keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. Meskipun PEPERA adalah pilihan sah bagi rakyat Papua dalam menentukan nasibnya, Papua sudah final dalam NKRI dan tidak ada lagi pihak yang bisa mempertanyakan eksistensi Papua dalam NKRI. Karena itu, tidak mungkin pemerintah membiarkan Papua tanpa percepatan pembangunan sesuai aspirasi masyarakat Papua. Bahkan untuk daerah ini, pemerintah sudah mengucurkan dana yang besar untuk percepatan Pembangunan Papua. Hanya masalahnya,  apakah anggaran dana yang besar tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat luas di Papua. Ini tentunya perlu forum tersendiri untuk menjawabnya.

Kebijakan Pemerintah pusat di bawah Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tidak bisa dinilai serta merta untuk mencapai titik optimal. Pembangunan memerlukan rentan waktu yang cukup untuk merealisasikan semua agenda percepatan pembangunan di Papua. Kerangka pendekatan pembangunan di Papua sudah cukup baik, namun kita semua dapat berkontribusi untuk memberi masukan kepada pemerintah tentang strategi implementasi kebijakan yang lebih optimal.

Satu hal yang perlu kita pahami secara serius, bahwa untuk merealisasikan semua agenda penanganan Papua secara komprehensif memerlukan iklim keamanan yang kondusif. Oleh karena itu, kita semua sebagai anak bangsa perlu membantu pemerintah dalam mewujudkan tanah Papua sebagai tanah yang aman dan  damai. Hal ini sangat penting sebagai landasan utama untuk pelaksanaan seluruh agenda pembangunan guna mensejahterakan masyarakat di Papua. Semoga.