Kamis, 28 Juni 2012 - 11:01 WIB
Faktor Koordinasi Kementerian/Lembaga Dengan Pemda dalam Penyusunan Kebijakan
Oleh : Syahrion Teridel, DPOK
- Dibaca: 2242 kali



Gerakan reformasi tahun 1998 yang disuarakan oleh mahasiswa dan didukung oleh segenap komponen masyarakat, bangsa dan negara, adalah penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara dan pembangunan nasional yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat melalui mekanisme demokrasi. Salah satu bentuk dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang demokratis tersebut, adalah pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara dan pembangunan nasional.

Isu yang senantiasa mengemuka sepanjang perjalanan sejarah penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara dan pembangunan nasional di era reformasi adalah Pemerintah Pusat belum rela untuk melepaskan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya. Sebaliknya pemerintah daerah belum siap untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dan pembangunan di daerahnya.

Secara jujur harus diakui, bahwa isu tentang ketidakrelaan sebagian komponen pemerintah dan ketidaksiapan segenap pemerintah daerah dalam menyelenggarakan keuasaan pemerintahan negara dan pembangunan nasional secara demokratis dan terdesentralisasi atau otonomi daerah tersebut benar adanya. Pada saat ini sejumlah Kementerian dan Lembaga Non Kementerian (K/LNK) sebagai komponen Pemerintah di Pusat pun menunjukan ambiguitas dalam mendukung penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara dan pembangunan nasional dimaksud. Hal tersebut tersirat dalam himbauan Menteri Dalam Negeri kepada para Menteri/Pimpinan LNK di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II tanggal 19 April 2011, agar sebelum menerbitkan berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan/atau surat edaran Menteri yang ditujukan kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia K/L diharapkan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.

Himbauan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri tersebut, bukanlah sesuatu yang tidak berdasar. Sebab pasal 222 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan, bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Didorong oleh keinginan untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang bersih dan berwibawa, Direktorat Jenderal Energi dan Batu Bara pada akhir Februari tahun 2012 lalu mengeluarkan Surat Edaran kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia, agar tidak melakukan pemungutan sumbangan dari pihak ketiga kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Baru di wilayahnya, walaupun sudah diatur berdasarkan peraturan daerah setempat.

Terkait hal tersebut Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan himbauan kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota  yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah segera merevisi dan menyesuaikannya dengan semangat UU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Tujuannya adalah menekan laju ekonomi biaya tinggi yang menghambat iklim investasi daerah.

Untuk memberikan arah bagi daerah dalam merancang dan merevisi peraturan daerah tentang sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri menghimbau para Gubernur, Bupati dan Walikota untuk tidak mencantumkan ketentuan mengenai besaran sumbangan yang dapat diberikan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah namun hanya mengatur mekanisme penerimaan sumbangan dan pengadministrasian sumbangan yang diterima.

Himbauan Mendagri tersebut perlu disikapi oleh para Menteri dan Pimpinan LNK secara arif dan bijaksana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah secara terpadu.

                                                -------------------------------------------