Jumat, 29 Juni 2012 - 14:11 WIB
Usulan Gedung Baru KPK Dibintangi DPR, Bisakah Pemerintah Digugat?
Oleh : Ibnu Purna, Wakil Sekretaris Kabinet
- Dibaca: 1884 kali



Menarik pendapat yang dilontarkan Ramson Siagian, Direktur State Budget Watch di harian Kompas (29/6/2012) berkaitan dengan pembintangan rencana pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ia mengatakan bahwa masyarakat bisa menggugat pemerintah mengingat anggaran tersebut sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ditambahkannya bahwa tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa anggaran dalam APBN yang diberi  tanda bintang oleh DPR artinya tidak dapat dicairkan, karena kebijakan pemberian tanda bintang dalam anggaran tidak dikenal dalam hukum Indonesia.

Pendapat diatas sebenarnya merupakan perwujudan kekesalan yang antara lain mewakili gerakan masyarakat untuk mendukung pembangunan gedung baru KPK. Kalau Ramson Siagian menyerukan untuk menggugat pemerintah, maka Ilian Deta Artasari, Koordinator Koalisi Saweran Gedung KPK justru menuding Komisi Hukum DPR RI yang mempersulit pembangunan gedung baru KPK.  Menurut Ilian, DPR seharusnya memberi fasilitas untuk kepentingan penegak hukum, bukan malah mempersulit (Koran Tempo, 29/6/2912).

Pendukung gerakan moral masyarakat untuk mendukung pembangunan gedung baru Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya akan terus menggulir. Selama Komisi III DPR-RI belum menyetujui pembiayaan gedung baru tersebut, maka selama itu pula masyarakat pendukung anti korupsi akan terus bergerak. Kini berbagai sumbangan dari berbagai kota sudah muncul, mulai dari mahasiswa, pengamen, pedagang kaki lima, hingga Menteri.

Menanggapi gerakan moral ini, Didi Irawadi Syamsuddin, yang juga anggota Komisi III DPR RI mengakui bahwa DPR tidak boleh meremehkan sumbangan atau saweran rakyat untuk pembangunan gedung baru KPK. Pasalnya, saweran merupakan pesan moral bahwa rakyat memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam pemberantasan korupsi.Citra Komisi III semakin terpuruk apabila tidak segera merespons reaksi publik untuk segera menyetujui pembangunan gedung KPK (Kompas.com, 27/6/2012).

Padahal,  pimpinan KPK, sebagaimana diungkapkan lebih lanjut oleh Kompas.com, menyebut gedung yang saat ini ditempati KPK di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, sudah tak lagi memadai untuk menampung seluruh pegawai KPK sekitar 730 orang. Saat ini, gedung itu ditempati 650 orang. Sisanya, mereka terpaksa berkantor di dua gedung lain. Apalagi, KPK berencana menambah pegawai untuk memenuhi tuntutan masyarakat, terutama DPR, dalam pemberantasan korupsi. Idealnya, pegawai KPK sekitar 1.200. Pihak KPK membandingkan dengan jumlah pegawai KPK di Malaysia yang mencapai 5.000 orang dan Hongkong mencapai 3.600 orang. Belum lagi kondisi gedung yang sudah berumur 31 tahun. Menurut penjelasan konsultan, umur bangunan dan kondisi kelebihan kapasitas itu berbahaya untuk 2-3 tahun ke depan.

Penjelasan pihak KPK, total biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung di tanah seluas 27.600 meter persegi mencapai Rp 225,7 miliar. Rincian anggarannya yakni biaya pekerjaan fisik senilai Rp 215 miliar, konsultan perencana Rp 5,48 miliar, manajemen konstruksi Rp 4,38 miliar, dan pengelolaan kegiatan Rp 766 juta. Jika disetujui, anggaran akan dikucurkan dalam waktu tiga tahun mulai dari 2012 sampai 2014. Tahap pertama, akan dikucurkan Rp 16,7 miliar.

Dari sisi penyediaan anggaran sebenarnya sudah tidak menjadi masalah karena menurut Menteri Keuangan,  alokasi pembangunan gedung baru KPK sebenarnya sudah ada. Usulan KPK untuk membangun gedung barunya, beserta argumentasi untuk mendukung rencana pembangunan gedung dimaksud, tentunya juga sudah dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Jadi usulan pembangunan gedung tersebut sudah diuji kelayakan nya. Hanya saja dalam kesimpulan rapat antara Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan, dengan Badan Anggaran DPR RI, ternyata rencana alokasi dana untuk pembangunan gedung baru KPK diberi bintang. Artinya pembangunannya ditunda terlebih dahulu, kecuali sudah mendapat persetujuan dari DPR RI, dalam hal ini Komisi III DPR sebagai mitra KPK.

Beberapa orang teman yang mengikuti pemberitaan tentang dana pembangunan Gedung KPK yang diberi bintang, bertanya kepada saya, mengapa DPR bisa memberi bintang, apa haknya dan bagaimana mekanismenya. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kali mari kita baca Pasal 20 A pada Ayat (1) dan Ayat (2).  Ayat (1) menyatakan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Kemudian Ayat (2) menegaskan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Berdasarkan kedua ayat pada pasal 20 A diatas, maka jelaslah bahwa DPR memang memiliki fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Kedua ayat diatas muncul sebagai hasil dari perubahan kedua UUD 1945.

Agar amanah UUD 1945 tersebut bisa diimplementasikan, maka Pemerintah bersama DPR menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kekayaan Negara. Hak DPR untuk melakukan fungsi anggaran dan pengawasan antara lain secara tegas diatur dalam Pasal 15, khususnya ayat (5) sebagai berikut:

(1) Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.

(2) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR

(3) DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.

(4) Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan

(5) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

(6) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan ayat (5) pada Pasal 15 diatas, sangat jelas besarnya peranan DPR dalam menyetujui APBN yang diusulkan. Anggaran APBN yang diusulkan tidak hanya bersifat global gelondongan, tapi terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal inilah yang menjadi dasar bagi DPR, melalui Komisinya masing-masing, untuk menyetujui usulan anggaran yang diusulkan mitranya sebagai lembaga/ instansi yang dibiayai oleh APBN seperti KPK.

Meskipun sebelumnya KPK sudah mengajukan usulan anggaran kepada Kementerian Keuangan, dan sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Namun tetap saja rencana anggaran KPK tersebut harus dibahas dan disetujui terlebih dahulu oleh Komisi III DPR yang menjadi mitra KPK. Oleh Komisi III DPR hasil pembahasan kemudian dibawah ke Badan Anggaran DPR untuk dibahas bersama Kementerian Keuangan sebagai wakil dari pemerintah. Hal inilah yang mendasari pernyataan Kementerian Keuangan bahwa rencana pembiayaan Pembangunan gedung baru KPK sebenarnya sudah diusulkan oleh KPK dan  dialokasikan oleh Kementerian Keuangan.

Hanya saja berdasarkan kewenangan DPR, sebagaimana diungkapkan dimuka, maka Badan Anggaran DPR ( tentunya dengan permintaan Komisi III DPR ) bisa mengusulkan untuk ditunda dulu pembangunannya yaitu dengan memberi bintang. Pemberian tanda bintang tersebut hanya sebagai tanda saja bahwa usulan anggaran tersebut belum disetujui oleh DPR. Namun tanda bintang tersebut bisa saja dihapus asal diadakan pembahasan yang intensif kembali antara Komisi III DPR dengan KPK, sehingga DPR berubah pikiran untuk menyetujui.  Tapi apakah KPK atau Komisi III DPR mau melakukan pendekatan untuk membahas kembali hal ini,  itu soal lain. Apalagi kalau masalah  ini sudah muncul di media massa secara meluas.

Kembali kepada pernyataan Ramson Siagian, Direktur State Budget Watch di atas,  bahwa masyarakat bisa menggugat pemerintah mengingat anggaran pembangunan gedung baru KPK sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka sangat jelas bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, DPR memang diberi wewenang untuk menyetujui APBN secara terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Dengan demikian, rasanya salah alamat kalau dalam hal ini pemerintah yang digugat. 

Mudah-mudahkan tulisan singkat ini bisa membuka cakrawala pemikiran kita dan langkah-langkah yang perlu ditindaklanjuti dalam menyikapi pemberian tanda bintang oleh DPR atas usulan rencana pembangunan gedung KPK.

Semoga.