Rabu, 04 Juli 2012 - 13:42 WIB
Benarkah SBY Gagal Hapuskan Diskriminasi?
Oleh : Ibnu Purna
- Dibaca: 3965 kali



Harian Media Indonesia (3/7/2012) memuat berita berjudul "SBY Dinilai Gagal Hapuskan Diskriminasi". Alasannya Presiden SBY dinilai telah kehilangan kesempatan dalam menjalankan mandat menghapuskan diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Sudah delapan tahun berkuasa, tetapi SBY tidak mampu mengatasi kekerasan agama yang terus terjadi dan dibiarkan. Judul berita tersebut didasari atas laporan Setara Institute, mengenai masalah diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Menurut laporan tersebut, sepanjang Januari hingga Juni 2012, terjadi 129 peristiwa dengan 179 tindakan kekerasan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Dari data itu, 68 bentuk tindakan dilakukan aktor negara, di antaranya 19 tindakan penyegelan tempat ibadah, dan 16 pembiaaran. Selain itu, 111 bentuk tindakan dilakukan aktor antarnegara, di antaranya 33 tindakan intoleransi, 12 penyesatan, dan 10 pelarangan ibadah.

Dengan data di atas, Setara Institute menyimpulkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah kehilangan kesempatan dalam menjalankan mandat menghapuskan diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Sudah delapan tahun berkuasa, tetapi SBY tidak mampu mengatasi kekerasan agama yang terus terjadi dan dibiarkan.

Benarkah penilaian Setara Institute itu? Sedemikian intolerankah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berazaskan Pancasila, dimana tegas-tegas dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang didasari atas ”Ketuhanan Yang Maha Esa”  dan "Persatuan Indonesia". Indonesia memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda (suku, bahasa dan agama) tapi tetap satu yaitu bangsa Indonesia.

Menjawab pertanyaan diatas tersebut, saya teringat statement mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, yang pada sekitar satu setengah bulan lalu beredar secara berantai dari satu email ke email lain, dari satu Blackberry Message (BBM) ke BBM yang lain, bahkan dari satu pesan pendek (SMS) ke SMS lain. Selanjutnya rillis dan pesan berantai tersebut secara lengkap dimuat dalam wawancara KH Hasyim Muzadi dengan Majalah Gatra edisi 13 Juni 2012. Wawancara tersebut didasarkan atas pengalaman pribadi beliau dalam terjun langsung menangani kehidupan beragama, baik di Indonesia maupun diluar negeri.

Waktu itu selaku Sekjen International Conference of Islamic Scholar (ICIS) KH. Hasyim Muzadi menanggapi rekomendasi Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, 23 Mei lalu, yang menuding adanya intoleransi beragama di Indonesia. Sidang tinjauan periodik universal II di Dewan HAM PBB, intoleransi beragama di Indonesia dibeberkan delegasi dari beberapa negara seperti Austria, Norwegia, Belanda, Jerman, India, dan Italia. Ia dengan lantang mengatakan: “Selama berkeliling dunia, saya belum menemukan negara muslim manapun setoleran Indonesia.”

KH. Hasyim Muzadi yang menjabat sebagai Presiden World Conference on Religions for Peace (WCRP) itu menilai, intoleransi agama di beberapa negara Eropa lebih buruk daripada Indonesia. “Indonesia lebih baik toleransinya ketimbang Swiss, yang sampai sekarang tidak memperbolehkan menara masjid. Juga lebih baik dari Prancis yang mempersoalkan jilbab. Indonesia pun lebih baik dari Denmark, Swedia, dan Norwegia, yang tidak menghormati agama, karena di sana ada Undang-Undang Perkawinan Sejenis,” ungkap Hasyim.

Mengenai sejumlah kasus aktual yang dijadikan indikasi intoleransi agama di Indonesia, seperti Ahmadiyah, GKI Yasmin Bogor, penolakan diskusi Irshad Manji, dan Konser Lady Gaga, KH. Hasyim Muzadi merasa perlu meluruskan penilaian  negatif itu.

Kalau yang dipakai ukuran masalah Ahmadiyah, menurut KH. Hasyim Muzadi, memang karena Ahmadiyah menyimpang dari pokok ajaran Islam namun selalu menggunakan stempel Islam. “Seandainya Ahmadiyah merupakan agama tersendiri, pasti tidak dipersoalkan oleh umat Islam Indonesia,” tuturnya.

Untuk kasus GKI Yasmin di Bogor, Hasyim mengaku sudah berkali-kali kesana, namun nampaknya mereka tidak ingin selesai. Mereka lebih senang Yasmin menjadi masalah nasional dan dunia untuk kepentingan daripada menyelesaikan masalah. Padahal soal pendirian tempat ibadah ini,bukan hanya pendirian gereja di Bogor atau di tempat lain yang mayoritas warga muslim dipersulit, di Kupang (NTT) pun kata Hasyim pendirian masjid juga ditolak oleh masyarakat dan DPRD. Bahkan di Manokwari (Papua), masjid juga didemo.

Soal Irshad Manji dan Lady Gaga, KH. Hasyim Muzadi mengajukan pertanyaan, “Bangsa mana yang ingin tata nilainya dirusak? Kecuali mereka yang ingin menjual bangsanya untuk kebanggaan intelektualisme kosong.”

Kalau ukurannya HAM, lanjut KH. Hasyim Muzadi, di Papua ada banyak TNI/Polri/Imam Masjid yang berguguran tidak ada yang bicara HAM. Karena itu, Hasyim mengingatkan pentingnya melihat semua masalah secara komprehensif, jangan parsial. “Saya ingin bangsa ini menyadari kepentingan bangsanya,” saran KH. Hasyim Muzadi.

Tidak Ada Intoleransi Beragama di Indonesia

Tulisan singkat ini hanya ingin menunjukkan bahwa tidaklah benar kalau pemerintahan SBY dinilai gagal hapuskan diskriminasi atau tidaklah benar kalau dikatakan Indonesia sebagai negara yang intoleran dalam kehidupan beragama. Pendapat KH Hasyim Muzadi, yang tentunya juga mewakili sebagian masyarakat Indonesia yang diam, adalah sebuah pandangan yang menentang apabila dikatakan Indonesia adalah negara yang intoleran. Pendapat KH Hasyim Muzadi jelas bukan pendapat yang asal bunyi.  Dalam kapasitasnya selaku Presiden World Conference on Religions for Peace (WCRP) dan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), juga  pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Depok, Jawa Barat, pasti KH Hasyim Muzadi memiliki data berdasarkan pengalaman beliau sendiri selama ini dalam kehidupan beragama, baik di dalam maupun di luar negri.

Pendapat KH Hasyim Muzadi ini juga sejalan dengan pendapat Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj  seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Selasa (29/5/2012). "Tidak ada intoleransi beragama di Indonesia. Kalau luar menyoroti pembangunan Gereja Yasmin yang masih sulit, luar juga harus tahu pembangunan beberapa masjid di Papua juga mengalami kesulitan," tegas Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.

Menurut KH Said, tak hanya di Papua, tepatnya di Manokwari, kesulitan pembangunan masjid di sejumlah daerah di mana Islam menjadi golongan minoritas, juga terjadi. Salah satunya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut, NU mendorong dilakukannya dialog bersama, dan semua pihak mengesampingkan kepentingan kelompoknya.

Untuk kerukunan antarumat Islam, Kyai Said menyebut kondisi di Indonesia justru merupakan yang terbaik di dunia. Peran serta civil society yang baik, menjadi salah satu yang menjadikan kerukunan antarumat beragama dan umat Islam terlaksana.

Pertumbuhan Rumah Ibadah di Indonesia

Untuk mengetahui apakah pemerintah gagal menghapuskan diskriminasi, memang indikatornya harus jelas dan dibahas  secara komprehensif. Misalnya kalau dilihat dari aspek kuantitas, ternyata persentase pertumbuhan masjid di Indonesia lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rumah ibadah non Islam.  Kepala Pusat Kerukunan Beragama Kemenag RI, Abdul Fatah, menyatakan berdasarkan data tahun 2010, pada tahun 1997 hingga 2004 jumlah gereja Katolik bertambah 153 persen dari 4.934 menjadi 12.473, gereja Protestan 131 persen dari 18.977 menjadi 43.909,  jumlah Vihara bertambah 368 persen dari 1.523 menjadi  7.129, jumlah pura Hindu naik 475,25 persen dari  4.247 menjadi 24.431, sedangkan masjid hanya bertambah 64 persen dari  392.044 menjadi 643.843.

Abdul Fatah juga menyampaikan jumlah penduduk dan rumah ibadah di Indonesia. “Jumlah umat Islam 207.176.162 sedangkan jumlah masjid 239.497, jumlah umat Kristen 16.528.513 dengan jumlah gereja Kristen 60.170, jumlah umat Katolik 6.907.873 dengan jumlah gereja Katolik 11.021, jumlah umat budha 1.703.254 dengan jumlah vihara 2.354, jumlah umat Hindu 4.012.116 dengan jumlah pura 24.837, dan jumlah umat konghucu 117.091 dengan jumlah kelenteng 552,” kata Abdul Fatah (Republika, 3/6/12)

Berdasarkan data Kementerian Agama diatas tampak bahwa persentase pembangunan Masjid Malah Kalah dengan Gereja, dimana Masjid hanya bertambah 64% sedangkan Gereja malah tambah sekitar 152%. Rendahnya pertumbuhan masjid dibandingkan dengan rumah ibadah lainnya merupakan bukti bahwa agama lainnya memperoleh hak yang sama untuk membangun rumah ibadah. Perizinan pembangunan rumah ibadah tidak susah. Buktinya pertumbuhan rumah ibadah lainnya bertambah.

Sementara itu  Mantan wakil presiden, Jusuf Kala (JK), juga mengajui bahwa pembangunan gereja di Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan, melebihi pembangunan masjid. ‘’Pesatnya pembangunan gereja itu tak lepas dari kebijakan pemerintah,’’ kata JK, saat menjawab pertanyaan peserta Muktamar XIV di Pesantren Benda, Kota Tasikmalaya (Republika, 26/9/2010).

Bahkan, kata JK, gereja terbesar di Asia berada di Indonesia, tepatnya di Pekan Raya Jakarta (PRJ). Aset tanah yang dijadikan gereja di PRJ Kemayoran tersebut, imbuh dia milik pemerintah. Selain perkembangan pembangunan gereja di Indonesia pesat, kata dia, fisik bangunan geraja yang dibangun itu rata-rata besar dibanding masjid.

Saat ini, lanjut JK, pembangunan tempat ibadah selalu menimbulkan persoalan. Ia menilai, konflik dalam pembangunan rumah ibadah tersebut jangan ditafsirkan sebagai sikap anti terhadap agama lain. Yang dipersoalankan, imbuh dia, yaitu proses pembangunan tempat ibadahnya. ‘’Bukan persoalan ibadahnya, tapi prosedur pembangunan tempat ibadahnya,’’kata JK, yang selain menjabat Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla kini juga menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI).

Berdasarkan pengalaman, lanjut JK, konflik antar agama di Indonesia selain dipicu oleh pembangunan rumah ibadah juga karena kepentingan politik. Ia mencontohkan konflik di Maluku, Ambon, dan Poso, dipicu oleh kepentingan politik lokal. Setiap kali pilkada digelar, kata dia, selalu diikuti oleh konflik antar agama.

Dari data dan pengalaman diatas, baik yang dikemukakan KH Hasyim Muzadi, KH Said Aqil Siroj, Kementerian Agama maupun mantan Wapres Jusuf Kalla, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap perkembangan agama yang ada di Indonesia.

Data lain yang menunjukkan bahwa pemerintahan SBY  tidak melakukan diskriminasi dapat dilihat dari latar belakang agama para anggota  Kabinet Indonesia Bersatu II. Dari 35 anggota Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) yang ada, sekitar 6 anggota atau 17 persen beragama non muslim. Ini menunjukkan bahwa Presiden SBY tidak melakukan diskriminasi dalam menunjuk para pembantunya. Bahkan dari etnis Tionghoa dan Arab juga terwakili dalam daftar anggota KIB II. Jadi kalau dikatakan pemerintahan SBY gagal menghapus diskriminasi, rasanya terlalu mengada-ada.

-------------------------------------------------