Kamis, 02 Agustus 2012 - 08:41 WIB
Dibawah Bayang-Bayang Legislatif
Oleh : Ibnu Purna
- Dibaca: 2395 kali



Dalam konperensi pers seusai sidang kabinet terbatas bidang keuangan, pajak, dan bea cukai,  di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/7), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti besarnya peran dan wewenang DPR-RI dalam penentuan anggaran, sehingga membuat APBN tidak leluasa mengikuti perkembangan, membuka peluang terjadinya penyelewengan, dan juga menjadi sumber bertele-telenya masalah implementasi penggunaan pinjaman asing.

Misalnya, Presiden menunjuk contoh kewenangan DPR dalam menentukan prosentase anggaran untuk sektor tertentu, seperti pendidikan harus 20%, kesehatan 5%, DAU 26% dari PDN, RUU Desa 5%, RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 5%, RUU Kepulauan 55% dan RUU Jalan 10%. “Untuk sektor tertentu. Ini harus kita kontrol dengan baik. Kita berharap DPR RI bersama pemerintah  memiliki pandangan yang sama.  Kalau itu dibiarkan masing-masing RUU apalagi menjadi undang-undang, meminta jatah sekian persen dari APBN, APBN kita bisa bangkrut,” kata SBY. “Maka  biarkanlah sistem penganggaran itu mengikut dari rencana pembangunan jangka menengah  maupun pembangunan tahunan dalam bentuk RKP dan APBN,” harap Kepala Negara lagi.

Besarnya kekuasaan legislatif dalam menentukan besarnya anggaran dimuat dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kekayaan Negara. Di UU ini DPR memiliki  hak untuk melakukan fungsi anggaran dan pengawasan yang secara tegas diatur dalam Pasal 15, bahkan APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 sangat jelas besarnya peranan DPR dalam menyetujui APBN yang diusulkan. Anggaran APBN yang diusulkan tidak hanya bersifat global gelondongan, tapi terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal inilah yang menjadi dasar bagi DPR, melalui Komisinya masing-masing, untuk menyetujui usulan anggaran yang diusulkan mitranya sebagai lembaga/ instansi yang dibiayai oleh APBN seperti KPK.

Menurut Menteri Keuangan, saat paparannya yang disampaikan pada Sidang  Kabinet Terbatas tanggal 27 Juli 2012 di gedung Kementerian Keuangan, pembahasan yang terlalu rinci ditingkat komisi, sampai dengan satuan 3 (kertas kerja) inilah yang menimbulkan kerawanan dan adanya kecenderungan transaksional. Pernyataan Menkeu tersebut kini bisa kita buktikan dengan mulai banyaknya bermunculan anggota legislatif yang menjadi tersangka atau terdakwa karena menggerogoti dana APBN.

Bertele-tele

Dalam kesempatan Konferensi Pers usai Sidang Kabinet Terbatas tanggal 27 Juli 2012 di Kementerian Keuangan , Presiden juga menyampaikan kritikan dunia atau lembaga-lembaga internasional terhadap proses disbursement ataupun  implementasi penggunaan pinjaman yang kadang-kadang memakan waktu yang panjang, mondar-mandir DPR-Pemerintah, DPR-Pemerintah.

“Ini bisa dibicarakan baik-baik dengan DPR. Jangan sampai  dunia atau lembaga-lembaga internasional terus mengkritik kita  yang menganggap mengapa kok bertele-tele hanya untuk disbursement atau implementasi dari pencarian pinjaman itu,” kata Presiden.

Kalau kita menyimak penjelasan Menteri Keuangan, yang melatarbelakangi pernyataan Presiden diatas, mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan utang, ternyata proses pinjaman itu memang cukup ruwet. Proses penarikan peminjaman yang mengikat (tied loan) dan pinjaman yang akan diteruskan ke BUMN yang mendukung pencapaian target MP3EI harus mendapat persetujuan DPR secara berlapis, mulai dari Banggar, Komisi Teknis Terkait sampai Komisi XI. Oleh karena itu solusi yang dilakukan Menteri Keuangan, antara lain mengurangi pinjaman dan mengutamakan skema penjaminan pemerintah secara selektif dan penerbitan SBSB untuk mendanai proyek ( Project Financing Sukuk).

Pemberian Bintang

Pemberian bintang pada alokasi anggaran disini, bukan diartikan diberikan penghargaan. Bahkan bisa diartikan sebaliknya, yaitu ditunda atau diblokir  pencairan alokasi anggarannya kecuali mendapat persetujuan dari komisi tekait di DPR. Misalnya saja dalam hal kasus pembangunan gedung Komisi Penberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Dari sisi penyediaan anggaran sebenarnya sudah tidak menjadi masalah karena menurut Menteri Keuangan,  alokasi pembangunan gedung baru KPK sebenarnya sudah ada.

Usulan KPK untuk membangun gedung barunya, beserta argumentasi untuk mendukung rencana pembangunan gedung dimaksud, tentunya juga sudah dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Jadi usulan pembangunan gedung tersebut sudah diuji kelayakan nya.

Hanya saja dalam kesimpulan rapat antara Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan, dengan Badan Anggaran DPR RI, ternyata rencana alokasi dana untuk pembangunan gedung baru KPK diberi bintang. Artinya pembangunannya ditunda terlebih dahulu, kecuali sudah mendapat persetujuan dari DPR RI, dalam hal ini Komisi III DPR sebagai mitra KPK.

Amandemen UUD 1945

Besarnya wewenang legislatif yang selalu membayangi kegiatan eksekutif, termasuk di bidang anggaran, adalah sebagai akibat adanya amandemen UUD 1945 di era reformasi, setelah kejatuhan pemerintahan Orde Baru.  Menurut Moh Mahfud MD, Ketua MK dalam bukunya berjudul "Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen Konstitusi", dahulu kekuasaan membentuk UU teletak di tangan Presiden, namun sekarang berada di DPR sehingga sebagai lembaga perwakilan rakyat DPR menjadi lebih berdaya. Berbeda 180 derajat dengan masa Orde Baru atau Orde Lama. Di era reformasi ini, dalam waktu hanya sekitar tujuh tahun, sudah terdapat lebih dari 20 UU yang lahir berdasarkan hak inisiatif DPR. Pada zaman Orde Lama yang berlangsung 6 tahun dan Orde Baru yang berlangsung 32 tahun tak satupun lahir UU yang berasal dari hak inisiatif DPR. Dalam praktik politikpun, Presiden sekarang tidak lagi dapat berbuat sewenang-wenang seperti dulu.

Atau kalau meminjam istilah Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM dalam bukunya berjudul "Indonesia Optimis", dari sisi konstitusi Presiden Soeharto menikmati kewenangan konstitusional dari apa yang sering diklasifikasikan sebagai executive heavy constitution. Sebaliknya, Presiden SBY memerintah berdasarkan konstitusi hasil perubahan yang telah membatasi banyak kewenangan Presiden. Karena pada kenyataannya, salah satu semangat dasar dari perubahan UUD 1945 di tahun 1999-2002 adalah pembatasan kekuasaan Presiden.

Pembatasan kekuasaan Presiden, antara lain tampak pada pengelolaan anggaran. Meskipun UU telah membatasi wewenang pemerintah dalam mengelola anggaran, namun berbagai kendala yang dihadapi pemerintah saat ini, khususnya yang berkaitan dengan peran DPR, sudah sepatutnya dibicarakan bersama dan dicari solusinya. Misalnya, antara lain  perlu ada pembagian yang tegas antara kebijakan strategis yang perlu dibahas di DPR dan kebijakan operasional yang merupakan wewenang pemerintah, serta menghindari pencantuman alokasi anggaran dengan persentase tertentu dari APBN dalam setiap penyusunan RUU.

Legislatif yang sesuai fungsinya selalu membayangi kegiatan pemerintah, termasuk dalam pengawasan anggaran, tentunya dapat memberikan perhatian yang sangat serius terhadap fleksibilitas pemerintah dalam mengelola anggaran, tentunya dengan tetap memperhatikan rambu-rambu peratuan perundangan yang berlaku. Karena anggaran pemerintah yang tepat alokasi, tepat waktu dan tepat sasaran akan sangat berperan besar dalam menentukan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Semoga.