Jumat, 10 Agustus 2012 - 05:03 WIB
Perpres Tanah Sudah Diteken: Investasi Akan Dipacu
Oleh : Oleh : Ibnu Purna
- Dibaca: 3353 kali



Pada saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet tanggal 6 Agustus 2012 di Kementerian Pertanian, Presiden menyampaikan berita baik dengan wajah berseri-seri. BPS menyampaikan hasil survey bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal ke II tumbuh sebesar 6,4%. Menurut Presiden, ini pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tergolong tinggi dikala ekonomi dunia dilanda krisis. Memang benar ekspor turun tapi investasi meningkat signifikan. Apabila hambatan investasi dihilangkan tentu peluang investasi akan semakin meningkat. Kalau investasi meningkat tentunya kesempatan kerja akan semakin bertambah yang pada gilirannya akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat. Juga pertumbuhan ekonomi Indonesia jelas bisa tumbuh diatas 6,4%. Tapi syaratnya iklim investasi memang harus lebih baik. Iklim investasi yang kondusif, memang menjadi syarat mutlak apabila kita ingin investasi cepat tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Namun harus diakui bahwa iklim investasi di Indonesia saat ini belum begitu kondusif seperti yang diharapkan. Hal ini antara lain dinyatakan oleh  Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofyan Wanandi. Angan-angan percepatan investasi,  menurut Sofyan akan sulit terwujud sepanjang pemerintah belum mampu menyelesaikan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh pihak swasta, seperti menyelesaikan masalah pembebasan lahan tanah, izin pinjam pakai kawasan hutan, penerbitan izin usaha pertambangan dan birokrasi daerah. Masalah pembebasan lahan nampaknya  mendapat penekanan yang pertama oleh Sofyan Wanandi.

MP3EI Tersandung Lahan

Hal yang sama kini juga sedang dihadapi pemerintah dalam mewujudkan proyek-proyek MP3EI. Dalam pelaksanaan Master Plan Pembangunan Percepatan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang tidak menggantungkan pada APBN, Menko Perekonomian menjelaskan bahwa selama tahun 2012, untuk infrastruktur ada 39 proyek dengan nilai investasi Rp195,9 trilliun, sektor riil ada 50 proyek di mana nilai investinya Rp294,8 triliun. Sehingga total sekitar Rp490,7 triliun, angka ini adalah angka yang sudah divalidasi dari sekitar Rp600 triliun per Maret 2012.

Meskipun, dari kelompok kerja regulasi, sudah ada 30 regulasi yang telah diperbaiki. Kemudian, ada juga regulasi yang sedang diperbaiki serta ada beberapa aturan yang diidentifikasi untuk diperbaiki. Dari 30 regulasi yang diperbaiki, ada satu Undang-Undang, beberapa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Namun Menko Perekonomian mengakui bahwa salah satu kendala yang terbesar adalah terkait ketersediaan lahan yang siap pakai.

Pembangunan Tol dan Infrastruktur Lainnya Terhambat

Saat menyajikan paparan pada Sidang Kabinet Terbatas di PT Angkasa Pura II tanggal 2 Agustus 2012,  Menteri PU melaporkan adanya 7 ruas jalan tol yang pembangunannya belum selesai akibat belum tuntasnya pembebasan lahan. Ruas jalan tol tersebut terdiri dari: (1). Cikampek- Palimanan (116 km) progres pengadaan tanah 96,31%; (2).  Pejagan-Pemalang -Batang-Semarang (171,5 km), progres pengadaan tanah masih rendah; (3). Semarang-Solo (72,64 km), pogres pengadaan tanah 28,31%; (4). Solo-Ngawi-Kertosono (177,12 km), progres pengadaan tanah 53%; (5). Kertosono-Mojokerto (40,5 km), progres pengadaan tanah 73,2 %; (6). Surabaya-Mojokerto (36,27 km) progres pengadsan tanah 51,14 km; dan (7). JORR W2 Utara (Ulujami-Kebon Jeruk) sepanjang 7,67 km, progres pengadaan tanah 82,86%.

Menurut Menteri PU, keterlambatan pembangunan tol-tol diatas sebagian besar disebabkan masalah pengadaan tanah (tidak bisa dipastikan jangka waktu penyelesaian, dan harga yang ditawarkan masyarakat melebihi appraisal), konsinyasi tidak semuanya bisa dieksekusi sehingga konstruksi tidak bisa berjalan dan dampak terhadap pencairan kredit terkait dengan penyelesaian  pengadaan tanah.

Berbicara pembangunan jalan tol, tak bisa dipungkiri Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tertangga, baik di kawasan regional maupun international. Berdasarkan data BPJT, dalam kurun waktu 31 tahun belakangan ini, kita hanya mampu membuat jalan tol sepanjang 690 Km atau bila diambil rata-ratanya jalan tol dibuat hanya 25 Km pertahunnya. Hampir seluruh ruas tol atau 90 persen tanah yang digunakan untuk jalan tol terhambat pembebasan lahannya . Akibatnya, pembangunan jalan tol di Indonesia tertinggal dengan negara lain. Misalnya dibandingkan dengan Malaysia.  Negara itu berhasil membangun jalan tol lebih kurang 1.200 Km, Jepang mampu membuat 11.220 Km dan yang cukup mengagumkan, panjang jalan tol yang dibangun RRT telah mencapai 100.000 Km.

Kendala pembebasan lahan bukan hanya terjadi di jalan tol saja, tapi juga di pembangunan infrastruktur lainnya. Misalnya PT Angkasa Pura II masih menghadapi kendala untuk membangun Kota Bandara seperti pembebasan lahan untuk pengembangan bandara, jalan tol, serta jalur kereta api. Pembebasan lahan salah satunya dibutuhkan untuk mengembangkan landasan pacu ketiga sertabTerminal IV Bandara Soekarno-Hatta. Bila sampai 2015 lahan tersebut belum juga dibebaskan, Angkasa Pura II akan membangun multiple airports ( Koran Tempo, 9/8/12, hal. B5). Disinilah penting terbitnya  Peraturan Presiden yang dibuat untuk mempercepat pembebasan lahan tersebut.

Perpres Pengadaan Tanah Sudah Diteken

Saat memberikan keterangan pers seusai sidang kabinet di PT Angkasa Pura II tanggal  2 Agustus 2012, Presiden SBY menyatakan bahwa kita banyak sekali merugi. Ketika ditahun-tahun reformasi ini ekonomi Indonesia tumbuh baik, investasi terbuka untuk pengusaha swasta, anggaran pun tersedia baik APBN maupun APBD,  sayang calon investor yang akan berinvestasi baik dari dalam maupun luar negeri sering terhambat dan kandas karena tidak mudahnya untuk menuntaskan pembebasan lahan ataupun tanah.

Kini kita  sudah punya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Agustus lalu, sebagai pelaksanaan amanat Pasal 53 dan Pasal 59 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Perpres ini mengatur tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, sampai dengan penyerahan hasil.

Dalam Perpres yang sudah ditunggu-tunggu para pelaku pembangunan dan masyarakat ini, paling tidak dari segi bidang instrument dan aturannya, diharapkan pembebasan lahan dapat diimplementasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga pembebasan lahan yang tertunda dapat segera dinegosiasikan. Tidak seperti sekarang ini, pembebasan lahan yang dilaksanakan penerintah ( termasuk BUMN) bisa memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Oleh karena itu, semuanya itu tetap berpulang pada para pelaku pembangunan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN maupun swasta. Bisakah mereka menyelesaikan masalah, manakala pembebasan lahan dan tanah itu sendiri tidak berjalan dengan efektif. Meskipun untuk kepentingan umum, bisakah rakyat tidak dirugikan dan bahkan mendapatkan imbalan yang lebih baik dengan adanya pembebasan lahan yang telah diprogam oleh pemerintah. Kalau tidak, akhirnya Perpres tersebut tinggal sekedar aturan saja.

Oleh karena itu, kalau  kita ingin percepatan investasi dapat berlangsung di Indonesia. Kita ingin tidak tertinggal dari negara-negara lain yang terus mengembangkan infrastrukturnya sehingga ekonomi mereka tumbuh dan kesejahteraan rakyatnya juga meningkat. Maka pilihan kita adalah mari kita manfaatkan Perpres Pengadaan Tanah yang baru saja terbit semaksimal mungkin. Kalau kendala pembebasan tanah dapat segera teratasi, maka investasi akan semakin meningkat, penciptaan kesempatan kerja akan bertambah dan tentunya kemiskinan akan semakin berkurang di Indonesia, sebagaimana kita harapkan bersama.

Semoga.