Kamis, 23 Agustus 2012 - 13:26 WIB
Kebijakan Pembangunan di Tanah Papua*)
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 4168 kali



Menyambut peringatan  Hari Ulang Tahun ke-67  Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2012, seperti tahun-tahun sebelumnya diawali dengan Pidato kenegaraan  Presiden RI  pada Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, serta pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/keterangan pemerintah Atas RUU tentang RAPBN Tahun Anggaran 2013 beserta Nota Keuangannya pada Rapat paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI tahun 2012-2013. Berbagai aspek termuat dalam pidato Presiden tersebut namun ada hal yang menarik untuk disimak yaitu konsistensi komitmen Presiden SBY terhadap pembangunan di tanah Papua.

Papua, Tanah Damai atau “Papua, Land of Peace” merupakan komitmen yang
ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Diawali saat Presiden diberikan amanah untuk memimpin Republik ini tahun 2004 beserta Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I sampai dengan sekarang saat didampingi oleh Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

Staf khusus Presiden RI bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah beberapa saat lalu juga menegaskan ada lima posisi dasar (standing position) Pemerintah bagi Papua, yaitu:

(1)  Menguatkan kedaulatan NKRI dengan tetap menghormati keragaman dan kekhususan rakyat dan wilayah Papua;

(2)  Menata dan mengoptimalisasi pelaksanaan UU No. 21/2001 perihal Otonomi Khusus bagi Papua;

(3)  Melakukan affirmative policies sebagai sebuah diskriminasi positif dan rekognisi atas hak-hak dasar rakyat Papua, seperti akses ke perguruan tinggi bermutu, karier di birokrasi dan TNI/Polri, maupun pengusaha asli Papua;

(4)  Mendesain strategi, kebijakan, dan program, termasuk pembiayaan guna percepatan pembangunan wilayah dan pemberdayaan rakyat Papua; dan

(5)  Mengedepankan penghormatan atas HAM dan mengurangi tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis Papua maupun yang dilakukan oleh oknum aparat negara diluar batas kepatutan.

Untuk lebih mendalami kebijakan Presiden SBY terhadap pembangunan di tanah Papua, ada poin menarik yang disampaikan Presiden SBY dalam Pidato kenegaraan beberapa waktu lalu, yaitu:

Desentralisasi Asimetris

Potensi negara Indonesia sangat besar, akumulasi dari potensi berbagai daerah yang berada dalam kedaulatan NKRI, termasuk Papua. Dalam pidato kenegaraan, Presiden menyatakan bahwa “potensi pasar dalam negeri, harus kita optimalkan. Biaya logistik harus terus kita turunkan. Hambatan-hambatan bagi kegiatan usaha, investasi, dan pembangunan infrastruktur, harus kita atasi dan kita singkirkan”. Di saat  stabilitas politik relatif terjaga, demokrasi dan penghormatan kepada hak asasi manusia  dijunjung tinggi, kemajemukan merupakan warna tersendiri di dalam potret ke-Indonesiaan yang dihormati dan dihargai keragaman itu dengan memberi ruang dalam payung desentralisasi dan otonomi daerah.

Pemerintah memberlakukan desentralisasi asimetris di Yogyakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Desentralisasi yang tengah berjalan, sesungguhnya tidak mengalami perubahan prinsip. Yang dilakukan oleh pemerintah, hanyalah pengaturan ulang agar lebih baik dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam diskusi terbatas, A.A.G.N. Ari Dwipayana (Pengajar Jurusan Politik dan pemerintahan UGM) menyatakan bahwa berpijak pada hasil dari sejumlah riset dan workshop CSO’s Forum menunjukkan bahwa desain tunggal desentralisasi di tengah keberagaman karakteristik dan kebutuhan lokal tidak menjadi jawaban aats variasi tantangan lokal Indonesia. Hal ini terkait dengan kebutuhan daerah yang memiliki karakteristik khusus seperti daerah perbatasan, daerah rawan bencana, kawasan dengan keunikan budaya dan lain-lain. Secara khusus Ari Dwipayana membenarkan adanya desentralisasi asimetris dengan argumen legal konstitusional, argumen empirik dan argumen komparatif. Desentralisasi asimetris bagi Indonesia seakan menjawab dua kebutuhan sekaligus yaitu untuk menjawab persoalan lokal/daerah dan sekaligus menjawab tantangan globasilasi.

Komitmen Pembangunan di Papua 

 “Saudara-saudara kita di tanah Papua, senantiasa berada di hati kita semua, pemerintah menyadari adanya kompleksitas persoalan yang memerlukan langkah-langkah spesifik, mendasar, dan menyeluruh. Kita satukan langkah untuk mempercepat pembangunan bagi rakyat Papua. Oleh karena itu, Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat adalah kerangka dasar kita dalam mengelola pelayanan publik, pembangunan, dan pemerintahan daerah”. Kutipan pidato kenegaraan tersebut seakan menguatkan komitmen Pemerintah bahwa telah diterapkan pendekatan yang terintegrasi untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua dalam bingkai NKRI, yang sudah barang tentu menjadi tugas kolektif semua komponen bangsa dari Sabang sampai Merauke.

Pemerintah pun telah mengambil inisiatif mempercepat pembangunan di tanah Papua, dengan agenda dan dukungan anggaran yang diperlukan. Untuk memastikan bahwa pembangunan di Papua dan Papua Barat berjalan sesuai rencana dan kebijakan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, pemerintah membentuk UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat), dengan tugas untuk memastikan terjadinya sinergi, sinkronisasi dan koordinasi semua pelaku pembangunan.

Dari sisi anggaran,            untuk mencapai berbagai sasaran strategis dalam RAPBN tahun 2013, alokasi anggaran transfer ke daerah direncanakan mencapai Rp 518,9 triliun. Ini berarti mengalami peningkatan Rp 40,1 triliun atau 8,4 persen dari pagu anggaran transfer ke daerah dalam APBN-P 2012. Anggaran sebesar itu akan dialokasikan masing-masing untuk dana perimbangan Rp 435,3 triliun, serta dana otonomi khusus dan penyesuaian Rp 83,6 triliun. Di bidang DAK, dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, diberikan prioritas dan perhatian khusus kepada daerah-daerah tertinggal dalam pengalokasian anggaran DAK. Dengan kebijakan itu, maka distribusi alokasi DAK ke daerah tertinggal meningkat dari sebelumnya Rp 10,5 triliun dalam APBN-P 2012, menjadi Rp 13,06 triliun dalam RAPBN tahun 2013.

Dana Otonomi Khusus direncanakan sebesar Rp 13,2 triliun, atau naik Rp 1,3 triliun dari pagu APBN-P 2012. Dana sebesar itu akan dialokasikan masing-masing untuk Provinsi Papua Rp 4,3 triliun; Papua Barat Rp1,8 triliun; dan Aceh Rp 6,1 triliun. Selain diberikan dana otonomi khusus, kepada Provinsi Papua dan Papua Barat juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp 1 triliun. Harapan kita semua agar Dana Otonomi Khusus ini dapat dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat kita manfaatkan secara optimal untuk mengejar ketertinggalan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat, dan perlu dilakukan pengawasan yang lebih efektif dalam pemanfaatan Dana Otonomi Khusus.

 

Penutup

Permasalahan penting yang dihadapi dalam pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang masih rendah. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia serta keterisolasian daerah yang hingga saat ini belum sepenuhnya dapat ditembus jalur transportasi darat.  Untuk mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, perlu diintensifkan langkah-langkah pengurangan angka kemiskinan melalui peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di kedua provinsi itu, dilakukan penyediaan tenaga pengajar yang berkualitas dalam jumlah yang mencukupi. Untuk menembus keterisolasian, perlu dilakukan pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan darat yang menembus dari pesisir selatan hingga ke pegunungan tengah. Dengan cara itulah, secara sistematis kita dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat.

 

*) (Thanon Aria Dewangga, Disarikan dari Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Sidang Paripurna Bersama DPR dan DPD tanggal 16 Agustus 2012)