Rabu, 29 Agustus 2012 - 09:11 WIB
Pembangunan Yang Berkerakyatan
Oleh : Fransisca Alyanti*)
- Dibaca: 3829 kali



Secara kasat mata, kesuksesan sebuah negara sering dilihat dari baiknya infrastruktur di kota-kota besar negara itu. Bangunan yang tinggi dan megah, tata kota yang rapi dan bersih, pengaturan tata ruang yang menawan juga pemenuhan pelayanan dasar masyarakat seolah menggambarkan kesejahteraan negara. Tengok saja ibu kota negara-negara yang ada. Seluruh ibu kota ditata apik dengan mengupayakan pemandangan infrastruktur yang megah, menawan dan pemandangan yang membuat kita yakin bahwa penduduknya sejahtera dan makmur.  

Upaya  mewujudkan citra sejahtera, tidaklah cukup lewat penampilan ibu kota negara yang megah dan menawan. Pemerataan pembangunan di kota maupun di desa pun perlu dilakukan. Pemerintah Indonesia lewat program pembangunan nasional berupaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas lingkungan. Pembangunan nasional Indonesia ini dilaksankan melalui strategi pro growth, pro poor, pro job, dan pro environtment yang terbagi-bagi pada setiap kementerian dan lembaga dalam program kerja jangka panjang yang berkelanjutan. Sebagai salah satu kementerian negara, Kementerian Pekerjaan Umum pun melakukan berbagai upaya pembangunan untuk ikut mensukseskan program pembangunan nasional seperti pembangunan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya dan tata ruang.

Pembangunan di Bidang Sumber Daya Air

Pembangunan di bidang sumber daya air yang tidak sesuai dengan hubungan timbal balik antara air dan lahan akan berdampak pada pemanfaatan daratan banjir yang tanpa pengaturan dan resiko banjir. Tertutupnya lahan oleh lapisan kedap air dapat mengakibatkan berkurangnya infiltrasi air hujan ke dalam tanah. Jika ini terus menerus terjadi aliran air di permukaan tanah akan meningkat. Upaya pengendalian bajir akan menjadi tidak ada artinya dibanding dengan kerugian yang besar akibat banjir. Turunnya kapasitas pulung sungai karena pendangkalan dan/atau penyempitan oleh sedimentasi, sampah ataupun gangguan aliran juga akan berdampak pada okupasi lahan di sempadan sungai.

Beberapa isu aktual yang terkait dengan pembangunan di bidang sumber daya air diatas, berusaha ditangani pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam kurun waktu 2010 - 2014, dengan program-program, seperti:

  1. Program di bidang ketahanan pangan, malalui  peningkatan atau pembangunan saluran irigasi seluas 503.000 ha, juga rehabilitasi irigasi seluas 1.378.000 Ha. Sampai dengan tahun 2011 telah dibangun 201.000 ha saluran irigasi dan 981.000 ha irigasi direhabilitasi. Tahun ini pemerintah tengah mengupayakan merehabilitasi 451.000 ha saluran irigasi.
  2. Program ketahanan air. Program ini akan dilakukan lewat pembangunan 19 waduk. 200 embung/situ dan rehabilitasi 300 embung, meningkatkan kapasitas tambung sumber air sebanyak 25,6 milyar m3. Dan program penyediaan air baku dengan kapasitas sebesar 57,1 m3/detik.
  3. Mengurangi luas kawasan yang terkena dampak banjir. Program ini dilakukan dengan pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir sepanjang 1.000 km yang sampai 2011 telah diselesaikan 960 Km prasarana pengendali banjir dan akan dilanjutkan dengan pembangunan kembali sepanjang 506 Km sampai tahun 2014. Upaya rehabilitas prasarana dan sarana pengendalian banjir pun akan dilakukan sepanjang 750 km sampai tahun 2014.

Jika pembangunan di bidang sumber daya air ini dapat direalisasikan pada tahun 2014, dampak pemanfaatan daratan banjir yang tanpa pengaturan akan teratasi. Dengan demikian resiko banjir yang selama ini menyengsarakan dan menimbulkan kerugian moril maupun materil dapat ditekan.

Pembangunan di Bidang Bina Marga

Pembangunan di bidang bina marga terkait dengan peningkatan kehandalan jalan. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan 65,53% jalan nasional berada pada kondisi baik pada tahun 2014.  Daya tahan jalan dipengaruhi oleh muatan dari pengguna jalan. Muatan yang berlebihan akan secara signifikan meningkatkan daya rusak kendaraan yang juga memperpendek umur pelayanan jalan. Untuk pengendalian beban berlebih, diperlukan pengaturan melalui pembatasan beban lalu lintas dengan konsep Muatan Sumbu Terberat (MST). Upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan beban rencana dari MST 8 Ton menjadi MST 10 Ton yang dimulai pada jalur Pantura Jawa dan Jalintim Sumatera. Pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum juga mengupayakan peningkatan pengawasan untuk menjamin kualitas konstruksi jalan, menerapan extended warranty period (EWP) menjadi 2 tahun dan memperluas penerapan sistem kontrak performance based contract (PBC).

Sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan kelancaran arus orang dan barang, beberapa program di bidang Bina Marga dilakukan melalui:

  1. Pembangunan Jalan baru sepanjang 1.799 kilometer dan jembatan sepanjang 45.645 meter
  2. Peningkatan struktur/pelebaran jalan sepanjang 17.525 km
  3. Rehabilitasi/ pemeliharaan berkala jalan sepanjang 4.830 km.

Pembangunan Bina Marga juga terkait dengan program-program pemerintah di jaringan jalan tol. Isu mengenai jalan tol sering dikaitkan dengan masalah pengadaan tanah yang tidak bisa dipastikan jangka waktu penyelesaiannya juga harga yang ditawarkan masyarakat yang melebihi appraisal. Tidak hanya itu konsinyasi jalan tol juga tidak semuanya bisa dieksekusi sehingga konstruksi tidak bisa berjalan. Belum lagi dampak pencairan kredit yang terkait dengan penyelesaian pengadaan tanah. Walaupun dalam tantangan penyelesaian yang cukup rumit, selama Periode 2010 – 2014, terdapat 8 proyek jalan tol yang dikerjakan.  Beberapa masih dalam proses pengadaan tanah seperti tol Cikampek – Palimanan dan JORR W2 Utara. Tol Palimanan – Pejagan dan Surabaya – Mojokerto juga masih dikerjakan dan ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2014. Upaya pembuatan jalan ini diharapkan dapat membantu arus transportasi dan distribusi barang dan berdampak pada perkembangan perekonomian Indonesia.

Pembangunan di Bidang Cipta Karya

Tahun 2012 ini masih ditemukan bahwa pelayanan-pelayanan dasar masyarakat di Indonesia masih belum terpenuhi khususnya di bidang air minum, sanitasi, kawasan kumuh, angka kemiskinan dan belum tertibnya penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan kawasan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengupayakan program peningkatan pelayanan dasar masyarakat sebagai bagian dari target pencapaian MDGs, penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat/ PNPM perkotaan juga meningkatkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan.

Program peningkatan pelayanan dasar masyarakat akan dilakukan melalui peningkatan akses air minum, peningkatan akses sanitasi melalui pembangunan infrastruktur air limbah di 421 kawasan dan pengurangan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawsan permukiman perkotaan di 1.189 kawasan dan rusunawa 250 twin blok.

Program penanggulangan kemiskinan akan dilakukan dengan program P2KP di 10.948 kelurahan, pembangunan infrastruktur pedesaan di 25.362 desa dan penyediaan infrastruktur dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan dengan berbasis sumber daya lokal di 237 kecamatan.

Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan 263 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) gedung di tahun 2014 dan memfasilitasi pengembangan bangunan negara di 244 kabupaten/ kota sebagai target program menertiban bangunan gedung. Sementara itu untuk menata lingkungan PU juga akan melalukan revitalisasi kawasan pemukiman di 1.288 kawasan.

Pembangunan di Bidang Penataan Ruang

Seiring dengan pertemuan RIO+20 yang baru-baru ini dihadiri Presiden RI, pemerintah tengah mengupayakan pembangunan berkelanjutan yang berbasis penataan ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang menjadi acuan dilaksanakannya program-program pembangunan di bidang penataan ruang. Terdapat 4 program yang telah dilaksakanan dari 2010 dan akan terus dilanjutkan sampai 2014, seperti program:

  1. Penyelesaian pengaturan penataan ruang, yang dilakukan melalui peraturan pemerintah, peraturan presiden, kepeutusan presiden dan penraturan menteri.
  2. Peningkatan Pembinaan RTRW Provinsi/kabupaten.kota dan lelembagaan PR daerah, melalui pembinaan 33 RTRW provinsi, 398 RTRW kabupaten dan 93 RTRW kota juga pembinaan kelembagaan penataan ruang provinsi/ kabupaten. Kota (BKPRD) di 32 provinsi.
  3. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui implementasi kota hijau yang telah berhasil memfasilitasi green planning & design untuk 60 kabupaten/kota. Selain itu juga dilakukan implementasi kota pusaka dan implementasi desa lestari. Pemerintah menargetkan untuk memfasilitasi 28 kawasan desa lestari sampai akhir 2014.
  4. Peningkatan pengawasan penataan ruang. Upaya pengingkatan pengawasan ini akan dilakukan dengan melatih penyidik PNS dan melakukan pengawasan teknis penataan ruang di 32 provinsi.

Pembangunan berkesinambungan di seluruh sektor kehidupan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pencapaian kesejahteraan rakyat. Pembangunan ini perlu dukungan dari masyarakat juga partisipasi aktif untuk ikut serta memanfaatkan momentum pembangunan ini. 

Pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum sudah mengupayakan program pembangunan dengan maksimal walaupun masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Integrasi yang bersinergi antara Kementerian dan lembaga pemerintah akan membantu mewujudkan pembangunan yang maksimal, juga menjaga maintenance dari infrastruktur pembangunan itu sendiri. Lewat program kerja yang bersinergi dan kebijaksanaan yang saling melengkapi, upaya mewujudkan pemerataan hasil pembangunan dapat diwujudkan. Sehingga pembangunan tidak hanya terlihat di ibu kota negara dan dirasakan oleh warga kota, tetapi juga merata di daerah pedalaman, di daerah tertinggal bahkan di perbatasan. Dengan demikian mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyejahterakan rakyatnya, bukalah kemustahilan.

*) Kedeputian Persidangan Kabinet Setkab