Selasa, 13 November 2012 - 13:00 WIB
Kiprah BUMN Merealisasikan MP3EI
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 2997 kali



Pada hakikatnya, esensi semangat “not business as usual” yang menjiwai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah partisipasi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan (stakeholders) - Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan swasta dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Seiring dengan semakin lajunya mesin-mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia, tanggung jawab keberhasilan pembangunan ekonomi sudah tidak pada tempatnya lagi dibebankan pada pundak Pemerintah semata. Demikian pula sebaliknya, kegemilangan indikator ekonomi nasional juga merupakan capaian dan kredit bersama.

Urgensi keterlibatan semua komponen pertumbuhan ekonomi nasional tercermin dari total indikasi investasi sepanjang 2011-2014 yang jumlahnya teridentifikasi mencapai sekitar Rp 4.000 triliun. Kebutuhan dana sebesar itu tentu tidak akan dipenuhi seluruhnya dari kas internal negara (APBN) sehingga pembiayaanya perlu didistribusikan, masing-masing sebesar 49% berasal dari swasta, 12% dari pemerintah, 18% dari BUMN, dan 21% campuran. Baik BUMN maupun swasta memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam meningkatkan investasi dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sementara Pemerintah bertanggung jawab menciptakan kondisi ekonomi makro yang sehat dan iklim yang kondusif untuk berinvestasi (debottlenecking).

BUMN sebagai salah satu kontributor utama dalam MP3EI jelas memiliki potensi peran yang besar dalam melaksanakan berbagai proyek untuk mempercepat dan memperluas pembangunan nasional. Tuntutan agar andil yang potensial ini diaktualisasikan semakin digemakan dengan arahan Presiden pada Oktober lalu dalam rapat kordinasi BUMN di Yogyakarta, agar BUMN dapat menjadi lokomotif pembangunan dan memberikan kontribusi nyata dalam setiap agenda pembangunan nasional, melalui program pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan energi, infrastruktur, dan transportasi ramah lingkungan. Sebelumnya, dalam rapat kerja pembahasan MP3EI di Istana Bogor, bulan Mei lalu, Presiden juga meminta agar rakyat jangan diberikan cek kosong terkait konsep MP3EI mengingat banyak kalangan yang meragukan keberhasilannya dan bahkan memandangnya hanya sekadar pencitraan.

Untuk menepis skeptisisme dan menjawab panggilan untuk berkontribusi tadi, tidak kurang BUMN telah menyiapkan pembiayaan investasi senilai Rp 836 triliun dari tahun 2011-2014 sebagai bentuk nyata dukungan BUMN. Aksi konkret dan suportif BUMN bagi MP3EI tentu dilakukan melalui koridor usaha yang wajar dan berdasarkan prinsip-prinsip korporasi. Di antaranya melalui kebijakan belanja operasional (operating expenditure) BUMN yang ditetapkan dalam tingkat yang optimal dan diarahkan untuk menjaga, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan BUMN. Selain itu, BUMN juga meningkatkan strategi penggunaan dan percepatan belanja modal (capital expenditure) sepanjang 2011-2014 dari semula Rp 383 triliun menjadi Rp 836 triliun, atau naik Rp 453 triliun untuk mengakselerasi laju pembangunan. Ground-breaking proyek infrastruktur dalam MP3EI yang dikerjakan oleh BUMN dalam MP3EI pada semester 1-2011 hingga semester 1-2012 diproyeksikan sebesar Rp 126,66 triliun dan USD 643 juta. Dengan keunggulan diversifikasi usaha yang begitu luas, salah satu strategi investasi BUMN dalam MP3EI ini adalah melalui pola BUMN Fund dimana investasi yang dilakukan BUMN merupakan kombinasi dan sinergi dari beberapa BUMN dan dijamin pula oleh BUMN asuransi.

BUMN pun siap mentransformasikan lini bisnisnya untuk menyokong sepenuhnya agenda MP3EI. Yang teranyar adalah metamorfosis PT Pusri Palembang menjadi holding BUMN pupuk, rencana holding perkebunan dan kehutanan (tinggal menunggu PP), dan transformasi bisnis BUMN Konstruksi Hutama Karya menjadi BUMN Jalan Tol untuk mempercepat pengerjaan proyek-proyek MP3EI di Koridor Ekonomi Sumatera. Dengan kepemilikan 100% sahamnya oleh pemerintah, Hutama Karya akan menerima penugasan pemerintah membangun proyek-proyek jalan tol, meskipun secara finansial dianggap belum menguntungkan (financially unfeasible).

Beberapa konsorsium BUMN seperti Jasa Marga, Hutama Karya, Adhi Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, dan Angkasa Pura juga bersinergi membangun proyek jalan tol Nusa Dua-Bandara Ngurah Rai-Tanjung Benoa yang nantinya akan menjadi jalan tol pertama di Indonesia yang dibangun di atas laut. PT Angkasa Pura I juga akan mengembangkan Bandara Ngurah Rai di Bali. Selain untuk menjawab kebutuhan jalan dan bandara yang memang sudah mendesak, kolaborasi beberapa BUMN Karya tersebut juga dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan APEC 2013 di Bali. Lebih istimewa lagi, dana yang digunakan sama sekali tidak berasal dari APBN.

Tidak hanya berkonsentrasi di Jawa dan Bali, atas nama pemerataan pembangunan, BUMN pun berkiprah lebih jauh membangun kawasan Indonesia bagian Timur. Di Papua, BUMN memiliki tiga proyek strategis seperti Sorong West Pacific Hub Port, PLTA di Yetni dan Beliem Atas, serta Proyek Sagu milik PT Perhutani. Sementara di Kalimantan Timur, pabrik pupuk Kaltim V, telah diresmikan pelaksanaannya oleh Presiden pada akhir Oktober lalu bersamaan dengan ground-breaking enam proyek MP3EI lain dengan total nilai investasi sekitar Rp 19 triliun. Pabrik pupuk Kaltim V akan menjadi pabrik urea dan amoniak terbesar di Asia Tenggara. Sekali lagi, prestasi ini menjadi jawaban atas keraguan beberapa pihak sebelumnya. Dalam sambutannya, Presiden juga mengapresiasi pesatnya proyek infrastruktur di Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur sehingga kawasan ini tidak lagi dianggap the sleeping giant karena sekarang telah berlari semakin kencang.

Menyangkut ketahanan pangan yang terkait dengan tema pembangunan Koridor Ekonomi Sumatera, Sulawesi, Bali-NTT, dan Papua-Kepulauan Maluku, BUMN kini juga memiliki positioning sebagai penyokong penting ketahanan pangan nasional. Tiga fase kritikal telah dilewati yaitu restrukturisasi PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani, integrasi Bulog dan PT Pupuk Indonesia sebagai BUMN Pangan, serta restrukturisasi Perum Jasa Tirta I, II, dan PT Berdikari  selaku pendukung. Bahkan sebelumnya, BUMN telah meluncurkan aksi konkret seperti Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) melalui pemanfaatan lahan seluas 3,2 juta hektare. Program dengan skema “yarnen” (bayar setelah panen) ini diproyeksikan akan melipatgandakan produksi beras sampai dengan 1,5 juta ton pada tahun 2013. Sementara di Kalimantan Barat, BUMN telah siap dengan program food estate berupa pencetakan sawah baru sampai dengan 100.000 hektare, buah kerja sama PT Pupuk Indonesia, PT Sang Hyang Seri, dan PT Pertani.

Tidak kalah pentingnya adalah peran BUMN Perbankan dalam menjawab salah satu kendala klasik dalam setiap proyek pembangunan yaitu pendanaan. Dengan ukuran aset dan peroleh laba yang kini setara dengan perbankan di Eropa, bank-bank BUMN diharapkan dapat membentuk konsorsium untuk mengucurkan kredit dengan bunga rendah kepada BUMN yang ingin membangun infrastruktur. Pengukuran risiko yang terukur dan sumber pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan diharapkan dapat menekan margin risiko atas proyek-proyek dari sesama BUMN sehingga pada gilirannya akan menekan suku bunga pinjaman dan yang terpenting menyederhanakan prosedur dan aksesibilitas kepada kredit perbankan.

Di luar proyek yang bersentuhan langsung dengan MP3EI, apabila dicermati, sangat banyak peran BUMN yang terkait dengan program pengembangan ekonomi masyarakat (pro-rakyat), antara lain melalui dukungan Kredit Usaha Rakyat, Public Service Obligation, dan penyaluran dana PKBL yang terbagi atas Program Kemitraan (Rp 14,1 triliun dengan 750 Ribu mitra/kali transaksi), dan Bina Lingkungan (Rp 4,3 triliun). Dengan cakupan peran yang sedemikian luas dan strategis, tidaklah salah apabila BUMN mendapatkan atensi dan perlakuan yang ekuivalen dengan pelaku-pelaku ekonomi lain sebagai suatu entitas bisnis yang steril dari pengaruh prinsip-prinsip non-korporasi. Hanya dengan demikian, BUMN dapat menjadi penghela gerbong MP3EI dan membawa ekonomi Indonesia masuk dalam jajaran sepuluh negara dengan kekuatan ekonomi terbesar pada dekade mendatang. (AM/Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan, Deputi Bidang Perekonomian)