Kamis, 22 November 2012 - 20:06 WIB
Merumuskan Agenda Pembangunan Pasca-MDGs
Oleh : Roby Arya Brata*)
- Dibaca: 3259 kali



Kemiskinan merupakan penyebab utama dari permasalahan-permasalahan sosial, politik, keamanan dan ekonomi khususnya di negara-negara berkembang. Karena itu, kemiskinan harus menjadi masalah utama dalam agenda pembangunan pasca-2015/Millennium Development Goals (MDGs). Karena kemiskinan, tujuan-tujuan MDGs seperti mencapai pendidikan dasar universal, mengurangi tingkat kematian anak, memperbaiki kesehatan ibu, memberantas HIV/AIDS, dan menjamin pembangunan lingkungan berkelanjutan akan sulit dicapai.

Pengentasan kemiskinan, karenanya, akan tetap menjadi isu kebijakan penting yang dibahas Panel Tingkat Tinggi Tokoh-tokoh Terkemuka (High-Level  Panel of  Eminent Persons) Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam merumuskan agenda pembangunan pasca-MDGs. Panel yang terdiri dari 26 tokoh terkemuka ini dipimpin bersama oleh Presiden Yudhoyono, Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf, dan Perdana Menteri Inggris David Cameron.

Semua negara, baik negara-negara maju maupun berkembang, berkepentingan untuk menghapuskan atau mengurangi kemiskinan. Negara-negara maju akan sulit menjual barang dan jasanya bila masyarakat negara-negara berkembang tidak mempunyai daya beli. Akibatnya, dalam jangka panjang perusahaan-perusahaan di negara maju itu akan mengalami kesulitan likuiditas, bahkan kebangkrutan. Keadaan ini tentu saja akan memperparah masalah ekonomi dan  pengangguran yang sedang dialami negara-negara maju sekarang ini.

 

Dampak kemiskinan

Kemiskinan di negara-negara berkembang juga akan mengancam pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) yang dampaknya sedang dan akan menimpa negara-negara maju. Karena terdesak oleh masalah hutang luar negeri dan kemiskinan, negara-negara berkembang terpaksa mengeksploitasi sumber daya alam dan pembangunan tanpa mempedulikan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.

Pola pembangunan yang tidak berkelanjutan demikian juga telah dan akan terus menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah. Deforestasi yang memberikan kontribusi pada pemanasan global dan bencana alam katastropik seperti banjir dan badai (man-made natural disaster) terus berlangsung. Dunia sedang mengalami dampak buruk kolosal yang dapat mengancam peradaban manusia akibat perubahan iklim dan pemanasan global.

Kita harus segera menghentikan pola pembangunan yang merusak seperti ini. Namun demikian, implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan global tidak boleh membatasi secara tidak adil hak negara-negara berkembang untuk membangun (right to development).

Kemiskinan juga menyebabkan barang dan jasa negara-negara berkembang sulit bersaing di pasar bebas. Karena hutang dan kemiskinan, pemerintah negara-negara berkembang tidak memiliki sumber finansial yang memadai untuk mendanai pembangunan sumber daya manusia, teknologi dan proses yang efisien untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing.

Produk barang dan jasa berkualitas rendah demikian tidak akan mampu bertahan terhadap gempuran produk barang dan jasa impor khususnya dari negara-negara maju yang lebih berkualitas. Produk ekspor negara-negara berkembang pun akan sulit bersaing di pasar internasional.

Penyebab kemiskinan

Karena itu, untuk mengatasi masalah kemiskinan khususnya di negara-negara berkembang kita harus mencari akar penyebab dari masalah global ini. Setidaknya, ada beberapa penyebab kemiskinan. Pertama, sistem ekonomi kapitalis global dan perdagangan bebas yang tidak adil bagi negara-negara berkembang.

Faktanya, akibat sistem ekonomi dan perdagangan yang tidak adil ini terjadi deindustrialisasi di beberapa negara berkembang. Misalnya, beberapa pabrik tekstil di Indonesia terpaksa gulung tikar karena produknya tidak mampu bersaing dengan produk tekstil China yang lebih murah dan berkualitas. Begitu juga produk-produk pertanian. Akibatnya, ribuan karyawan kehilangan pekerjaan dan para petani hidupnya semakin sulit. Keadaan ini tentu saja memperburuk statistik kemiskinan di negara-negara berkembang.

Hutang adalah penyebab kemiskinan selanjutnya. Hutang yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan negara-negara berkembang tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mensejahterakan rakyatnya. Karena anggaran negara terus mengalami defisit, negara tidak mampu lagi untuk membayar hutang.

Akibatnya, untuk menyelamatkan rakyat dari dampak buruk kemiskinan, negara-negara berkembang ‘dipaksa’ kembali mencari pinjaman untuk membiayai program-program sosialnya. Karenanya, negara-negara berkembang akan terus terjebak dalam lingkaran hutang dan kemiskinan.

Penyebab kemiskinan yang tidak kalah penting adalah korupsi sistemik terutama di pemerintahan negara-negara berkembang (bad governance). Banyak riset membuktikan korupsi sebagai penyebab utama menurunnya investasi dan daya saing suatu negara. Dengan kata lain, korupsi berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Korupsi dapat melemahkan fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, termasuk tujuan-tujuan MDGs. Karena itu, korupsi berkontribusi besar pada kegagalan pemerintah negara-negara berkembang untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya mengatasi masalah-masalah pengangguran dan kemiskinan beserta dampak buruknya.

Agenda pembangunan global pasca-2015/MDGs karenanya bersifat multidimensional. Pendekatan untuk mengatasi kemiskinan bersifat multiapproaches, yaitu: menciptakan sistem ekonomi dan perdagangan global yang lebih adil, inklusif dan berkelanjutan; menghapuskan hutang negara-negara berkembang (debt relief); dan memberantas korupsi global secara sistemik dan terintegrasi.

Kemiskinan adalah masalah semua negara. Karena itu, tanpa kemitraan global (global partnership) yang kuat antara negara-negara maju dan berkembang untuk mengatasinya, kemiskinan akan tetap menjadi masalah global yang dapat mengancam peradaban manusia.

*)Penulis adalah analis hukum dan kebijakan pada Sekretariat Kabinet RI. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi