Rabu, 28 November 2012 - 13:38 WIB
Meneladani BPSK Kota Padang
Oleh : Yulyati Kristina*)
- Dibaca: 4493 kali



Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah pada tanggal 12 Juli 2005 menetapkan sebuah Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada (BPSK) Pemerintah Kota Padang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Bandung. Kepres ini memungkinkan konsumen dan pelaku usaha di Kota Padang bahkan wilayah sekitarnya, mendapat saluran di luar pengadilan untuk berkonsultasi dan menyelesaikan perselisihan/sengketanya secara damai.

BPSK Kota Padang, pada tahun 2011 memasuki periode ke-2 dengan dilantiknya 9 anggota BPSK Kota Padang periode 2011-2016, yaitu Fatyudin, S.H., Ir. Prayitno, Desemberius, Syahrial Apt., Zulnadi, Erison AW., Azwar Siry, Erwin Bustaman, dan Zamri Malik. Pada periode ini, Fatyudin, S.H. dan Ir. Prayitno dipilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua.  Sembilan anggota BPSK Kota Padang merupakan wakil dari unsur pemerintah, unsur pelaku usaha, dan unsur LPKSM/Konsumen,  yang masing-masing unsur mempunyai 3 orang.

BPSK Kota Padang, dari tahun ke tahun  menangani/menyelesaikan kasus yang makin meningkat jumlahnya, sebagai konsekuensi terbangunnya kesadaran masyarakat/konsumen akan hak-haknya.  Hal ini terjadi berkat gencarnya BPSK Kota Padang melakukan sosialisasi mengenai keberadaan BPSK Kota Padang dalam membantu masyarakat (konsumen dan pelaku usaha) dalam menyelesaikan perselisihan/sengketa. Pada tahun 2010 jumlah kasus yang ditangani/diselesaikan BPSK sebanyak 45 kasus, pada tahun 2011 meningkat menjadi 61 kasus, dan sampai dengan bulan Juli 2012, sebanyak 66 kasus.

Dari sejumlah kasus yang diselesaikan tersebut, beberapa putusan BPSK Kota Padang diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Padang, yaitu: pada tahun 2010 sebanyak 2 (dua) putusan dibatalkan PN; pada tahun 2011 sebanyak 1 (satu) putusan BPSK diperkuat PN dan 2 (dua) putusan BPSK dibatalkan; sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 4 (empat) putusan BPSK diperkuat PN, 1 (satu) putusan BPSK dibatalkan PN, dan 3 (tiga) putusan masih dalam proses persidangan.

Dari gambaran penyelesaian kasus, Kabid Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dra. Triyani Susilawati memberikan komentar bahwa “BPSK Kota Padang telah dapat menyelesaikan kasus sekitar 90% berakhir dengan damai, sehingga Menteri Perdagangan RI merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk mencontoh BPSK Kota Padang”.

Ibarat gayung bersambut, harapan konsumen dan pelaku usaha di Kota Padang dan sekitarnya akan penyelesaian sengketa yang damai terpenuhi, tercermin dari penghargaan  yang diterima BPSK Kota Padang sebagai  BPSK terbaik Nasional oleh Pemerintah melalui Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada tanggal 13 Juni 2012.

BPSK Kota Padang ditetapkan sebagai BPSK terbaik melalui seleksi/penyaringan terkait aspek yuridis, administratif, persepsi berbagai pihak, dan catatan rekam jejak aktivitas penanganan sengketa konsumen yang dilakukan oleh penilai kolektif,  terdiri dari unsur perguruan tinggi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Yayasan Lembaga Konsumen, Badan Arbitrase Nasional (BANI), dan Direktur Pemberdayaan Konsumen, serta unsur dari Kementerian Perdagangan.

Dari 45 BPSK nominator, terpilih  15 BPSK nominator yang kemudian mengerucut menjadi 5 BPSK terbaik. BPSK Kota Padang mendapat nilai tertinggi yakni 87,08 disusul BPSK Kota Jogyakarta (81,50), BPSK Kabupaten Sukabumi (80,76), dan BPSK Kota Medan (75,79).

Perjalanan dalam melaksanakan amanah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha di Kota Padang dan wilayah sekitarnya, bukan  ringan.  BPSK Kota Padang menghadapi keterbatasan/minimnya sarana, seperti ruang sidang yang kurang representatif, ruang majelis/kantor sekretariat belum ada, bahkan buku-buku referensi terkait hukum perlindungan konsumen dan capacity building untuk peningkatan pengetahuan dan wawasan SDM Majelis dan Sekretariat BPSK Kota Padang periode ke-2 belum  tersedia dan terlaksana.

Keterbatasan itu, tidak menyurutkan langkah 9 orang Majelis dan Sekretariat BPSK Kota Padang dalam menghadapi permintaan konsultasi dan penyelesaian perselisihan konsumen.  Bahkan, dalam menghadapi kesulitan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen, BPSK Kota Padang menyikapinya dengan mengeluarkan Keputusan BPSK Nomor 01/BPSK-PDG/I/2012 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Berperkara di BPSK Kota Padang.  SOP tersebut antara lain mengatur cara penyelesaian  sengketa yang bersifat optional, yakni melalui arbitrase apabila tidak ada kesepakatan antara para pihak.

Menghadapi berbagai keterbatasan, 9 Majelis dan sekretariat BPSK Kota Padang berketetapan untuk terus menjalankan amanah yang diembannya dengan lebih baik dan lebih baik lagi.  Secercah harapan tetap mereka genggam.  Harapan akan adanya dukungan baik kebijakan maupun teknis untuk mempunyai ruang sidang yang representatif, pengadaan buku-buku referensi terkait hukum perlindungan konsumen dan capacity building untuk peningkatan pengetahuan dan wawasan SDM Majelis dan Sekretariat BPSK Kota Padang.   Lebih dari itu, harapan direalisasikannya janji terkait penghargaan sebagai BPSK terbaik nasional.

BPSK Kota Padang menyadari bahwa keberhasilannya dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut tidak terlepas dari peran Pemerintah Kota Padang dalam memberikan dukungan anggaran yang setiap tahunnya meningkat baik untuk biaya operasional maupun biaya penyebarluasan informasi.

Atas prestasi BPSK Kota Padang sebagai BPSK terbaik Nasional, pemerintah melalui Menteri Perdagangan, menjanjinkan hadiah berlimpah dan  memfasilitasi dua anggotanya menghadiri pertemuan Perlindungan Konsumen Internasional serta mengunjungi Hongkong, India, dan Malaysia.

Dengan harapan tersebut dan upaya memenuhi amanah, BPSK Kota Padang berketetapan selalu menjalankan tugas sebaik-baiknya  sehingga BPSK Kota Padang dapat memenuhi rekomendasi Menteri Perdagangan RI untuk menjadi contoh/teladan bagi BPSK Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dan pada gilirannya BPSK lainnya pun berlomba untuk menjadi yang terbaik. Semoga.

*) Kabid Perdagangan dan Kelancaran Arus Barang Setkab