Rabu, 02 Januari 2013 - 22:03 WIB
Sekretaris Kabinet Tidak Melanggar Undang-Undang
Oleh : Bistok Simbolon
- Dibaca: 1892 kali



 

 

 

Pernyataan Lily Wahid di media yang menyatakan bahwa Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, telah melanggar UU seyogianya perlu diperinci agar tidak memberikan kebingungan dalam memahami arti melanggar UU. Menurut Lily Wahid, pelanggaran dilakukan terhadap:

 

  1. Pasal 15 ayat (5) UU Keuangan Negara berbunyi, “APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.”   
  2. Pasal 96 ayat (2c) UU MD3 berbunyi, “Tugas komisi di bidang anggaran adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi.”
  3. Pasal 157 ayat (3) UU MD3 berbunyi, “Komisi dengan kementerian/lembaga melakukan rapat kerja dan/atau rapat dengar pendapat untuk membahas rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tersebut.”

Memperhatikan bunyi pasal di atas yang dituduhkan Lily Wahid telah dilanggar oleh Seskab, korelasinya lebih kepada substansi surat Seskab kepada Menteri keuangan terkait optimalisasi anggaran, yang sesungguhnya perlu juga diketahui dan dipahami argumentasi logisnya. Hal tersebut semata-mata untuk memperkaya informasi dan pengetahuan kita tentang sesuatu hal tindakan yang dinyatakan sebagai melanggar UU.

Surat Seskab kepada Menteri Keuangan sebagaimana diketahui adalah implementasi salah satu bentuk tugas Seskab dalam rangka cabinet management sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Perpres No. 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet. Surat Seskab juga merupakan salah satu bentuk komunikasi antar sesama pembantu Presiden yang bertujuan untuk menjalankan direktif Presiden.  

Bahwa substansi surat Seskab yang kemudian mengkomunikasikan hal terkait optimalisasi anggaran, sesungguhnya dapat dipahami oleh karena APBN merupakan subject to review yang terbuka untuk diubah seiring dengan perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan perubahan kebijakan fiskal yang berpengaruh terhadap komposisi APBN itu sendiri, sehingga dimungkinkan dibuatnya APBN-P (untuk APBN-P Tahun 2012 dituangkan dalam UU No. 4 Tahun 2012).  

Perubahan APBN/APBN-P, termasuk hal pemblokiran, dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan, hal mana juga dapat dilakukan oleh DPR melalui Komisi-Komisi (contoh pemblokiran anggaran pembangunan Gedung KPK oleh DPR). Pemblokiran oleh Menteri Keuangan dapat dilakukan terhadap realisasi anggaran K/L tertentu manakala penggunaan dana APBN tidak sesuai dengan Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, sebagai pelaksanaan UU Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa, “Berdasarkan Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berjalan.”

Kewenangan pemblokiran oleh Menteri Keuangan juga diatur dalam dasar hukum yang sah, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 112 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 

Menelusuri argumentasi logis perihal surat Seskab tersebut, baik dari aspek administratif dan substantif pada hakekatnya tidak melanggar UU, bahkan argumentasi logis dimaksud nampak jelas dibangun atas dasar hukum yang jelas sebagai upaya seorang pembantu Presiden dalam mengawal dan mengantisipasi terjadinya pemanfaatan keuangan negara yang tidak pada tempatnya dan berujung pada kerugian negara.