Kamis, 03 Januari 2013 - 10:16 WIB
Ketahanan Pangan dan Energi :
Reiterasi Presiden SBY DI ASEAN - India Summit 2012

Oleh : Jusuf, SKP bidang Pangan dan Energi
- Dibaca: 3180 kali



Setelah 20 tahun menjalin hubungan, ASEAN-India memiliki kesempatan  membangun tujuan baru yang lebih lanjut akan meningkatkan kemitraan kedua belah pihak. Suatu tujuan baru yang mensinergikan kebijakan India, Look East Policy dan dan Community Building Effort milik ASEAN. Untuk itu, perlu adanya pengaturan bidang prioritas kerjasama strategis sebagai patokan dalam dua puluh tahun ke depan. Terkait hal tersebut salah satu hal penting yang disoroti adalah perlunya dimulai dan dipromosikannya kerjasama bidang ketahanan pangan dan energi antara ASEAN-India.

Penegasan tersebut disampaikan dalam pidato Presiden SBY pada KTT Peringatan (Commemorative Summit) ASEAN-India, di New Delhi. KTT Peringatan ulang tahun ke-20 kerja sama ASEAN-India tersebut mengambil tema “ASEAN-India Partnership for Peace and Shared Prosperity”. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian acara penting selama kunjungan Presiden SBY ke luar negeri, yakni Malaysia dan India pada 20-21 Desember 2012. KTT ini memiliki arti yang strategis dalam kerja sama ASEAN-India karena tidak saja ditujukan untuk memperingati 20 tahun kemitraan ASEAN-India, namun juga untuk memetakan kerja sama ASEAN-India untuk satu dasawarsa ke depan.

India telah menjadi mitra wicara penuh dengan ASEAN sejak KTT ke-5 ASEAN di Bangkok, Thailand tanggal 14-15 Desember 1995. Sebelumnya menjadi mitra wicara sektoral sejak 1992. Melalui kebijakan luar negerinya yang baru yaitu “Look East Policy”, India semakin memberikan perhatian terhadap kawasan Asia Tenggara. Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan ekonomi India secara lebih serius dan mendalam dengan negara-negara sahabat di kawasan timurnya. India semakin aktif berpartisipasi dalam berbagai forum ASEAN, seperti KTT ASEAN-India, KTT Asia Timur, ASEAN Regional Forum, dan Post Ministerial Conference (PMC) sejak menjadi mitra wicara penuh ASEAN.

Top of Form

Dengan populasi gabungan dari 1,8 miliar, ASEAN dan India harus mengatasi kedua masalah strategis ketahanan pangan dan keamanan energi. Dalam kasus keamanan energi, diperkirakan bahwa kebutuhan energi dunia akan meningkat 50 persen pada tahun 2030 dan wilayah ASEAN  dan India  plus China diprediksi akan memerlukan lebih banyak energi. Beberapa negara akan menjadi lebih tergantung pada BBM untuk memenuhi kebutuhan energinya. Oleh karena itu penting bagi ASEAN-India untuk bekerja sama dalam mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan.

Sedangkan dalam bidang ketahanan pangan, karena penduduk negara – negara anggota ASEAN plus India diperkirakan oleh Divisi Populasi dari The United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) akan mencapai sekitar 2 miliar pada tahun 2025,  maka ASEAN-India akan menghadapi tantangan mendesak untuk menyediakan kecukupan pasokan pangan bagi penduduknya.  Ini dapat diatasi apabila ASEAN-India mampu meningkatkan produksi pangan, produktivitas lahan dan keterjangkauan harga pangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk mengatasi masalah ketahanan pangan dan energi. Termasuk diantaranya adalah dengan mendorong kerjasama penelitian tingkat lanjut di sektor pertanian antar pusat-pusat penelitian pangan maupun energi di ASEAN dan India.

Penegasan dan sekaligus ajakan kepala negara tersebut merupakan cermin dari keseriusan pemerintah Indonesia dalam bidang ketahanan pangan dan energi. Food and energy security merupakan salah satu aspek pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus dalam proses pembangunan nasional sejak era kepemimpinan Presiden SBY. Keseriusan tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program maupun gerakan. Dalam bidang ketahanan pangan diantaranya adalah melalui Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K), sinergitas akademisi, bisnis, pemerintah dan lembaga masyarakat  (ABG Plus) untuk peningkatan produksi pangan, melaksanakan revitalisasi Bulog sebagai lembaga penyangga pangan nasional, serta mengesahkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

GP3K diawali dengan Instruksi Presiden no. 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Iklim Ekstrim. Dalam Inpres tersebut Kementerian dan BUMN memiliki tugas untuk menyediakan lahan pada kawasan hutan dengan pola tumpang sari produksi untuk tanaman padi, menyediakan dan menyalurkan sarana produksi dan distribusi beras, serta mengadakan dan mengelola cadangan beras pemerintah. Implementasi program GP3K dilakukan melalui pendekatan Optimasisasi Lahan Sawah, yaitu inovasi paket usaha tani dikembangkan di lahan sawah untuk meningkatkan produktivitas. Adapun skema kerja sama dengan petani adalah sistem Yarnen (Bayar Panen) dimana seluruh kebutuhan sarana produksi petani dibantu dalam bentuk pinjaman natura dan innatura serta dikembalikan oleh petani setelah Panen. 

Pelaksanaan ABG Plus merupakan kerjasama antara akademisi, bisnis, Government, plus lembaga masyarakat. Peningkatan produksi dilakukan secara terintegrasi agar sistem pertanian dari hulu sampai hilir berlangsung secara efisien dan efektif, disertai adanya jaminan pasar dan harga. Pengelolaan secara terintegrasi akan memaksimalkan potensi (resources) yang terdapat pada masing-masing pelaku, sehingga produksi dapat meningkat dan profit oriented pada petani atau Poktan/Gapoktan untuk kesejahteraan rakyat kecil dapat meningkat pula.

Revitalisasi Perum Bulog dimaksudkan untuk menjadikan BUMN pangan tersebut sebagai penyangga tiga komoditas  utama yakni beras, gula, dan kedelai. Perum Bulog akan mendapat kuota impor setelah ada pembicaraan dengan Menteri Pertanian sehingga impor ketiga komoditas penting tersebut tidak seluruhnya diserahkan kepada swasta. Kebijakan tersebut bukan untuk mematikan swasta, namun agar Perum Bulog mempunyai stok, sehingga jika terjadi kekurangan pasokan di pasar, BUMN pangan ini dapat melakukan intervensi untuk menjaga kestabilan harga.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan penegasan tentang ketahanan pangan nasional yang harus dibangun dengan dasar azaz kemandirian dan kedaulatan pangan.  Produksi  dalam negeri menjadi tumpuan utama pasokan pangan nasional sedangkan pangan impor merupakan pilihan terakhir manakala produksi dalam negeri tidak mencukupi.  Bahkan, Indonesia mentargetkan untuk menjadi pemasok beras dunia dengan pencanangan produksi beras surplus 10 juta ton di tahun 2014.

Di bidang ketahanan energi, wujud nyata perhatian Presiden SBY diantaranya adalah adanya komitmen pemerintah untuk menurunkan ketergantungan pada minyak bumi serta meningkatkan peran jenis energi baru dan terbarukan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 5/2006. Salah satu tindaklanjutnya adalah pembentukan Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan (Ditjen EBTK) di Kementerian ESDM yang khusus menangani bidang tersebut.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga kesinambungan ketersediaan energi nasional yang berlanjutan dengan memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan energi terbarukan dan konservasi energi. Melalui Blue Print Pengelolaan Energi Nasional, pemerintah telah menetapkan target pemanfaatan energi baru dan terbarukan, khususnya biomassa, nuklir, tenaga air, tenaga surya dan tenaga angin menjadi lebih dari 17 persen hingga 2025.

Pemerintah menyadari untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi bukanlah hal yang mudah dan dapat dicapai dalam waktu singkat. Perlu proses panjang, perencanaan yang matang dan kerja keras serta sinergi dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Hambatan dan tantangan yang menghadang pun tidak sedikit. Namun dengan melihat hasil – hasil capaian pembangunan dalam dua bidang tersebut selama ini, kita yakin bahwa negeri ini akan mampu memiliki ketahanan pangan dan energi yang kuat di masa mendatang.