Senin, 25 Maret 2013 - 09:05 WIB
Penanggulangan Kemiskinan Di Daerah
Oleh : H.S. Dillon, Utusan Khusus Presiden Untuk Penanggulangan Kemiskinan
- Dibaca: 3908 kali



Keberadaan masyarakat miskin masih terus menjadi tantangan yang sulit dipecahkan bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ada banyak permasalahan yang menjadi penyebab terus berlanjutnya siklus kemiskinan di tengah masyarakat Indonesia, dimulai dari kualitas hidup penduduk yang rendah, kecukupan dan mutu pangan terbatas, layanan kesehatan tidak terjangkau, dan layanan pendidikan yang berkualitas masih relatif mahal. Keseriusan pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan kemiskinan terlihat dari paradigma ‘growth with equity’ atau pertumbuhan dengan pemerataan yang dijadikan landasan program dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemudian dijabarkan dalam strategi tri-jalur (kini catur-jalur): pro-pertumbuhan, pro-kesempatan kerja, pro-warga miskin, dan pro-lingkungan.

Pada tahun 2004, pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) 1 menganggarkan dana Rp 28 triliun untuk realisasi program penanggulangan kemiskinan. Jumlah tersebut bahkan pada tahun 2012 sudah naik lebih tiga kali lipat menjadi Rp 99,2 triliun. Peningkatan jumlah anggaran yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan penurunan angka kemiskinan yang dicapai pada periode 2004 (36,1 juta orang) sampai dengan 2012 (29,13 juta orang) kurang dari 7 juta orang. Kendala apa sebenarnya yang membuat anggaran penanggulangan kemiskinan kita terkesan miskin kinerja?.

Jauh sebelum angka-angka statistik tersebut dipublikasikan, saya mengemban tugas sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Penanggulangan Kemiskinan melalui poin 3 dalam Term of Reference diberi amanat oleh Presiden RI untuk turun ke daerah guna memastikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan benar-benar menjadi prioritas pembangunan daerah. Saya sudah melakukan kunjungan ke beberapa provinsi dan kabupaten di Jawa Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah dan Barat, Bali, NTT, NTB, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Pada setiap kunjungan saya yang diterima baik oleh para pimpinan daerah, saya juga berkesempatan mengadakan dialog dengan perwakilan masyarakat, baik melalui kunjungan lapangan maupun penyelenggaraan focus group discussion bersama aparat daerah, tokoh agama, LSM, perguruan tinggi, dan juga pelaku usaha.

Dari kunjungan ke daerah ternyata pada sebahagian besar daerah kunjungan saya, masyarakat sudah mendapatkan informasi dan merasakan manfaat dari berbagai program bantuan sosial pemerintah seperti RASKIN, jamkesmas, dan beasiswa miskin. Meskipun demikian, terkesan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memiliki pemahaman bahwa bantuan yang mereka terima dimaksudkan untuk meringankan beban hidup sehari-hari, bukan menjadi sumber nafkah utama. Masyarakat harus diberi kesadaran bahwa bantuan tersebut diberikan supaya mereka dapat lebih leluasa meningkatkan keterampilan dan produktivitasnya dalam bekerja.

Di sebagian daerah, penanggulangan kemiskinan belum merupakan program pokok pemerintah daerah sehingga penciptaan dan perluasan penanggulangan kemiskinan masih terkendala. Sebagai akibatnya, penurunan jumlah penduduk miskin melambat bahkan di beberapa daerah cenderung stagnan, terdapat kesenjangan pada capaian antar daerah. Sampai pada temuan ini, satu poin untuk pertanyaan yang terlontar pada awal tulisan tadi terjawab sudah. Selain itu, dari penghimpunan informasi melalui dialog juga terlihat bahwa keterlibatan berbagai komponen terkait dalam upaya penanggulangan kemiskinan di hampir semua daerah masih sangat lemah. Memang benar bahwa pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, akan tetapi keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan hanya akan tercapai dengan dukungan dan peran aktif dari komponen-komponen masyarakat.

Keberadaan Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai kepanjangan tangan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di daerah pun belum berfungsi optimal dalam mewadahi koordinasi lintas sektor guna percepatan penaggulangan kemiskinan dengan skala lokal. Sangat mungkin hal tersebut disebabkan oleh lemahnya pengendalian dari pusat dan belum siapnya kapasitas aparat di daerah. Temuan yang menurut saya menjadi kendala utama keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di daerah adalah masih bervariasinya penggunaan data oleh masing-masing instansi pelaksana pemberian bantuan sosial. Ketidakpaduan data menyebabkan tidak terjadi komplementaritas di tingkat rumah tangga penerima bantuan dan bahkan banyak terjadi salah sasaran.

Temuan-temuan selama kunjungan daerah hendaknya dapat dijadikan bahan evaluasi baik bagi pemerintah pusat maupun daerah guna memperbaiki implementasi program penanggulangan kemiskinan sehingga kesenjangan antara pusat dan daerah pun tidak semakin melebar. Sangat penting juga untuk bersama-sama menumbuhkan semangat penolakan terhadap kemiskinan dan membuka kesempatan pada masyarakat untuk berdaya mengembangkan potensi yang mereka miliki guna keluar dari kemiskinan.

Semoga masing-masing kita dapat mempertegas tekad untuk semakin memberikan kontribusi nyata untuk membantu saudara-saudara kita yang masih tergusur derita.