Selasa, 14 Mei 2013 - 19:16 WIB
Perpres 27 Tahun 2013: Mendukung UMKM Sambut Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015
Oleh : Sjahriati Rochmah, SH., S.Pd., M.Hum., LL.M*)
- Dibaca: 4479 kali



Saat menghadiri Gerakan Kewirausahaan Nasional/GKN ke III di Gelora Bung Karno bulan  Maret lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sambil menegaskan pentingnya posisi Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 mendatang, juga mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi lebih aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ajakan Presiden tersebut tidak lepas dari semangat menjaga pertumbuhan Indonesia yang telah mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.

Melihat ke belakang, sejak 1998 awal titik reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada titik minus 13 (-13,1%) yang antara lain disebabkan oleh tingginya eskalasi politik dan gejolak pencarian identitas reformasi untuk negara dan rakyat. Sepuluh tahun kemudian, ekonomi Indonesia terus mengalami pertumbuhan, sehingga pada tahun 2008 berada pada angka 6,4%.

Diagram satu dekade pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak krisis ekonomi 1998

Pada tahun 2006 misalnya, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,5%, padahal pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi pada beberapa negara mengalami atau berada pada titik stagnan atau bahkan tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat dengan cukup signifikan, dimana  pada tahun 2007 mencapai 6,3%, dan tahun 2008 mencapai 6,4%. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi di titik 4,6% (karena stabilitas moneter dan sistem keuangan mengalami tekanan berat, kontraksi ekspor barang dan jasa yang cukup dalam menurunkan kepercayaan pelaku ekonomi di sektor keuangan dan sektor riil). Namun kemudian pada tahun 2010 naik mencapai 6,1%, tahun 2011 mencapai 6,5%, dan pada tahun 2012 mencapai  6,3%. (sumber Bappenas RI).

Di level internasional, posisi penting Indonesia terlihat dengan tergabungnya Indonesia dan menjadi satu-satunya negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam kelompok 20 negara (G20, forum pengganti G8) dengan status ekonomi baru bangkit. Selain itu, lembaga internasional seperti Goldman Sachs mengusulkan Indonesia dapat bergabung dengan BRIC (forum empat kekuatan negara besar dunia yaitu Brasil, Rusia, India, dan Cina), karena terbukti kuat dan mampu menghadapi krisis sebagaimana keempat negara tersebut.

Indonesia juga dipandang sebagai negara dengan ekonomi makro yang stabil, tingkat politik yang matang, memiliki keterbukaan di bidang perdagangan dan kebijakan investasi, serta kualitas pendidikan yang baik.

Memandang akselerasi pertumbuhan ekonomi, pandangan positif dunia Internasional dan ditambah dengan akan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Indonesia tengah bersiap agar dapat berperan aktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga kawasan ASEAN ke tingkat yang lebih baik. Peran serta masyarakat pun didorong agar dapat menjadi pihak pelaku yang turut andil dalam peningkatan ekonomi bangsa.

Salah satu bidang yang didorong dan didukung penuh pemerintah adalah industri mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi yang dimotori oleh masyarakat yang berjiwa wirausaha. Ajakan Presiden bahwa “Seorang Wirausaha adalah seorang yang punya ide dan seorang yang kreatif” serta “Wirausaha Muda berani memulai yang serba baru, yang belum ada” adalah wujud undangan dan dukungan atas tekad membangun ekonomi rakyat melalui UMKM.

Dukungan Pemerintah lebih tegas terlihat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha pada bulan April 2013, 1 (satu) bulan setelah Gerakan Wirausaha Nasional ke III. Perpres tersebut memfasilitasi perluasan kesempatan wirausaha untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan teknologi tepat guna, pengembangan kreatifitas, daya inovasi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pembinaan wirausaha berlangsung dalam inkubator sebagai proses pembentukan menjadi embrio wirausaha yang matang di setiap mata rantai bisnis/industri dari hulu ke hilir.

David Mc Clelland menyatakan bahwa suatu negara bisa menjadi makmur bila jumlah entrepreneur (wirausaha) sedikitnya 2% dari jumlah penduduk. Jumlah entrepreneur Indonesia saat ini menurut AIBI (Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia) baru 0,18% atau sejumlah 400.000 dari jumlah target 4,4 juta (2%) yang ideal. Sebagai perbandingan di Amerika Serikat jumlah pengusaha mencapai 11,5%, Cina 10%, Singapura 7,2%, dan di Malaysia 4%.

Gambaran dukungan negara kepada pengusaha/wirausaha dengan fasilitasi inkubator bisnis, contohnya adalah Amerika Serikat yang memiliki lebih dari 1300 inkubator bisnis, Cina lebih dari 600, Korea Selatan lebih dari 270, Jepang lebih dari 200, India lebih dari 110, Taiwan lebih dari 97, Malaysia lebih dari 106, Uzbekistan lebih dari 20 dan Eropa lebih dari 900 inkubator bisnis (sumber: National Incubation Network Association/NINA).

Memperhatikan data diatas dan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2013, sosialisasi perlu dilaksanakan dan saat ini memasuki bulan kedua dimana setiap pemerintah daerah propinsi di Indonesia diharapkan dapat  mendukung program pengembangan inkubator wirausaha dengan mendorong usaha baru berbasis inovasi, mengembangkan jejaring usaha dan memfasilitasi wirausahawan baru yang berdaya saing dengan produk bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan. 

Upaya tersebut untuk mendorong berkembangnya wirausaha yang tangguh, kreatif, inovatif, profesional dan berdaya saing memperkuat perekonomian nasional. Ke depan, diharapkan wirausaha mampu meningkatkan daya saing nasional dan berperan aktif dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 untuk mensukseskan target menjadikan Indonesia negara maju pada tahun 2025.

*) Kabid Industri, UMKM dan Koperasi, Kedeputian Bidang Perekonomian Setkab RI