Jumat, 24 Juni 2011 - 09:01 WIB
PERTEMUAN KONSULTASI PRESIDEN DENGAN PIMPINAN DPR RI
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 1620 kali



Pada hari ini, Kamis, 23 Juni 2011 bertempat di Istana Negara telah diselenggarakan pertemuan konsultasi antara Presiden dengan pimpinan DPR RI. Dalam pertemuan konsultasi tersebut Presiden didampingi oleh Wakil Presiden dan para menteri serta pejabat terkait. Pertemuan konsultasi ini bertujuan untuk mempersamakan cara pandang, mengidentifikasi masalah-masalah yang krusial, kemudian bersinergi sesuai dengan kewenangan dan domainnya masing-masing sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 maupun UU untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Menurut Presiden pertemuan konsultasi seperti ini tidak menggantikan mekanisme dan kelembagaan lain, baik yang diatur dalam UU maupun tata tertib DPR. Hal ini karena forum ini bukan forum pengambilan keputusan. Dengan demikian sebagaimana biasanya akan ada langkah tindak lanjut, baik di tingkat pemerintah  maupun di tingkat DPR.

Pertemuan konsultasi antara Presiden dan DPR kali membahas 3 agenda utama. Pertama, percepatan penyelesaian RUU yang telah diprioritaskan di dalam prolegnas tahun 2011, baik RUU yang masih dalam penyiapan yang diserahkan kepada pemerintah maupun kepada DPR untuk segera diajukan. Dalam hal ini pemerintah dan DPR sepakat untuk mengoptimalkan penyelesaian pembahasan RUU yang saat ini telah memasuki pembicaraan tingkat pertama dengan cara lebih mengintensifkan mekanisme dan tata cara pembahasan RUU agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, pemerintah dan DPR sepakat untuk memperkuat lembaga masing-masing dengan menunjuk wakil yang akan menjadi vocal point dalam rangka percepatan penyelesaian legislasi.

Kedua, Penataan pemekaran daerah. Sesuai pasal 18 UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonomi baru bertujuan untuk mempercepat pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Menyikapi kinerja daerah otonomi baru yang dicapai selama ini, pemerintah dan DPR sepakat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan konsisten serta sungguh-sungguh terhadap hasil pemekaran daerah.

Selain itu, dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang semakin meningkat untuk membentuk daerah otonomi baru, pemerintah dan DPR sepakat untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan verifikasi usulan pembentukan daerah otonomi baru serta menyempurnakan aturan persyaratan pembentukan daerah otonomi baru secepat mungkin. Pemerintah dan DPR sepakat untuk segera menyelesaikan konsep grand design penataan daerah sebagai acuan dalam pemekaran daerah agar lebih terkendali dan terarah. Dengan demikian, pembentukan, penggabungan dan penyesuaian daerah otonomi baru akan sesuai dengan tujuan yang sesungguhnya.

Ketiga, tindak lanjut rekomendasi DPR tentang penanganan TKI di Saudi Arabia. Diharapkan pemerintah dapat memberikan perlindungan kepada warga negara yang bekerja di luar negeri agar mereka memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan murah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya. Terkait dengan itu, dewan meminta kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi DPR tentang penanganan TKI di Saudi Arabia dan negara-negara lainnya. Pemerintah sepakat untuk memperkuat kelembagaan dengan melakukan pembenahan tugas dan fungsi lembaga serta sistem regulasi secara komprehensif terkait masalah TKI di luar negeri.

Pada akhir pertemuan Presiden dan pimpinan DPR sepakat untuk menjalin komunikasi yang baik dan melakukan pertemuan konsultasi secara rutin setiap 4 bulan sekali guna merespon permasalahan yang perlu penanganan segera sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya masing-masing.

(Kedeputian Persidangan Kabinet)