Jumat, 01 Juli 2011 - 14:33 WIB
PEMERINTAH SEGERA BENTUK SATGAS BELA WNI DI LUAR NEGERI YANG TERANCAM HUKUMAN MATI
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 1560 kali



Presiden SBY dalam rapat terbatas hari ini jumat pukul 11.00 WIB  di kantor Presiden menjelaskan bahwa saat ini ada sekitar 5 juta warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal dan bekerja di luar negeri seperti negara-negara di timur tengah dan asia. Dari sekitar 5 juta WNI tersebut, sebenarnya yang betul-betul bermasalah sangat sedikit, kurang dari 1 %. Yang betul-betul serius terancam hukuman mati, jumlahnya jauh lebih kecil. "Namun, meskipun jumlahnya sedikit, kita harus tetap membantu WNI yang sedang terancam hukuman mati di luar negeri", imbuh Presiden.

Presiden menambahkan, bahwa Sebenarnya sudah banyak yang kita lakukan terkait saudara-saudara kita yang terancam hukuman mati di luar negeri, tapi permasalahannya terus berkembang secara dinamis. Contoh sdri. Darsem bisa diproses bebas dari hukuman mati, setelah kita memenuhi sejumlah persyaratan. Adalah benar kita belum lama ini dikejutkan dengan hukuman mati sdri. Ruyati. Isu ini mencuat menjadi perhatian masyarakat luas. Hukuman mati itu dilaksanakan tanpa pemerintah Indonesia diberitahu, sebagaimana  diatur dalam perjanjian protokol intenasional. Sekarang  ini trend-nya memang menghapuskan hukuman mati. Di Indonesia sendiri memang masih ada hukuman mati, terutama untuk yang extraordinary crime dengan syarat-syarat tertentu.

Pada saat ini masih ada beberapa negara yg menjatuhkan hukuman mati atas warganegera asing, termasuk warga negaranya sediri. Menurut Presiden, yang menjadi perhatiam kita adalah WNI yang terancam hukuman mati. Yang paling banyak di malaysia, menyusul di Saudi Arab, RRT dan Singapura. Ini bukan kategori WNI yang dianiaya, tapi saudara-saudara kita yang berbuat kejahatan disana, lalu terancam hukuman mati. Jadi ada kesalahan.

Dari yang dicatat, keseluruhannya yang terancam hukuman mati berjumlah 200 orang, dengan rincian 70 persen kasus narkoba, 28 persen kejahatan pembunuhan dan 2 persen dan lain-lain. "inilah yang menjadi tugas kita, dan kita harus gigih bekerja keras untuk mengatasi masalah ini", ujar Presiden dihadapan sejumlah Menteri Kabinet Pembangunan II dan calon anggota Satuan Tugas (Satgas) yang tugas utamanya adalah membela WNI di luar negeri yang terancam hukuman mati.

Ide untuk membentuk satgas dimaksudkan agar tim dapat lebih fokus dan konsentrasi serta berkesinambungan dalam bekerja untuk kepentingan kita. Dalam waktu dekat ini Presiden akan menerbitkan Keppres pembentukan Satgas dimaksud. Anggota yang dipilih terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah yang memiliki  integritas kredibilitas. "Satgas ini nantinya akan  memiliki wewenang, tapi tetap menjadi bagian dari pemerintah, tidak independen lepas dari pemerintah. Dengan demikian pemerintah harus membantu tugas satgas", tambah Presiden dalam penjelasannya. Satgas direncanakan akan memiliki sekretariat di Kantor Menkopolhukam. (Ibnu Purna)