Jumat, 05 Agustus 2011 - 13:19 WIB
Presiden Keluarkan Keppres Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 2948 kali



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia pada 1 Agustus 2011. Keppres ini menindaklanjuti ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.  Yaitu,  agar pemerintah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia  dengan Keputusan Presiden.

Dalam Keppres yang terdiri atas 13 pasal itu disebutkan, Badan Promosi Pariwisata Indonesia merupakan lembaga swasta mandiri yang berkedudukan di ibu kota negara.

Badan ini mempunyai tugas meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia; meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa; meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan; dan melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

“Badan Promosi Pariwisata Indonesia berfungsi menjadi koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha dipusat dan daerah, dan mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah,” demikian bunyi Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 itu.

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Indonesia terdiri atas dua unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana. Unsur penentu kebijakan beranggotakan 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas 4 orang wakil dari asosiasi kepariwisataan (4 orang); 2 orang wakil asosiasi profesi; 1 orang wakil asosiasi penerbangan; dan 2 orang wakil dari pakar/akademisi.

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia diusulkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan kepada Presiden untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun. Unsur penentu kebijakan ini dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota.

“Pengangkatan dan pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia ditetapkan oleh Presiden,” demikian bunyi Pasal 6 Keppres Nomor 22 Tahun 2011 itu.

Adapun unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia dipimpin oleh seorang direktur pelaksana  dengan dibantu oleh beberapa direktur yang diangkat sesuai dengan kebutuhan, dengan masa kerja paling lama tiga tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa kerja berikutnya.

“Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana akan diatur melalui Peraturan Badan Promosi Pariwisata Indonesia,”  demikian bunyi Pasal 8 ayat (4) Keppres tersebut.

Koordinasi dan Monitoring 

Dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 itu disebutkan, dalam melaksanakan tugasnya Badan Promosi Pariwisata Indonesia wajib melakukan koordinasi dengan kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan, instansi pemerintah pusat dan daerah, serta Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Badan Promosi Pariwisata Indonesia  juga wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui menteri yang tugas dan tangung jawabnya di bidang kepariwisataan. Yang dilaporkan adalah kinerja secara berkala sekurang-kurangnya enam) bulan sekali, dan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik setiap tahunnya. 

Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Indonesia itu berasal dari hibah APBN dan APBD, dunia usaha dan masyarakat, dan juga bisa berasal dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Hanya saja pengelolaan dana yang berasal dari non APBN dan non APBD wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan secara luas kepada masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan,  jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada 2010 mencapai 7,002 juta orang atau melebihi target Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebesar 7 juta orang. Jumlah kunjungan 7,002 juta wisatawan ini juga melebihi jumlah kunjungan wisatawan pada 2009 lalu, sebesar 6,233 juta orang.

(es)