Minggu, 14 Agustus 2011 - 14:51 WIB
Presiden : Kita Ingin Betul Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 2143 kali



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, semenjak menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2004 lalu, dirinya telah mengubah pendekatan dalam menyelesaikan masalah Papua, dari yang tadinya pendekatan keamanan ke pendekatan kesejahteraan.

Pemerintah, kata Presiden, telah mengutamakan percepatan pembangunan ekonomi, melakukan percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat, pendidikan lokal, kesehatan, dan infrastruktur. “Kita melakukan semua yang sangat diinginkan masyarakat Papua. Jelas itu menjadi kebijakan kita,” ucap SBY dalam acara “Ramadhan Bersama Presiden”, yang ditayangkan TVRI, Jumat (12/8) lalu.

Meski demikian Kepala Negara menegaskan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus tetap tegak, kedaulatan tidak boleh diganggu. Kalau gangguan di Papua menyangkut pelanggaran hukum, kata Kepala Negara, ya hukum harus ditegakkan. Kalau itu gerakan bersenjata akan diatasi dengan cara dihentikan gerakan bersenjata itu.

“Sangat jelas hukum harus ditegakkan, kedaulatan negara pun harus dijaga. Tetapi jangan lupa bahwa kita ingin betul meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua sehingga makin ke depan bisa kita atasi,” ucap Kepala Negara.

Diakui Presiden, hingga saat ini  masih ada elemen-elemen masyarakat  Papua  yang ingin melawan negaranya. Untuk hal ini, menurut Presiden, harus diatasi dengan bijak, dengan tepat tetapi tetap tegas karena menyangkut kedaulatan negara.

Pemberantasan Korupsi

Menyinggung mengenai masalah pemberantasan korupsi, Presiden SBY mengingatkan dirinya masih tetap menempatkan masalah tersebut sebagai agenda utama. Namun ia mengingatkan pemberantasan korupsi  tidak semudah membalik tangan. Negara lain pun memerlukan waktu 10, 15 hingga 20 tahun untuk membikin sistemnya menjadi bersih.

“Kita lakukan segalanya, pemberantasan korupsi kita lakukan dengan sekuat tenaga. Menindak korupsi ya kita lakukan, dan tidak boleh tebang pilih. Siapapun yang melakukan korupsi, hukum ditegakkan,” tegas SBY.

Kepala Negara mempersilahkan penegak hukum melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dirinya berjanji akan mendukung sepenuhnya langkah penegak hukum dengan catatan objektif, adil, transparan, bisa diikuti oleh masyarakat, dan semuanya bisa dipertanggung jawabkan. “Tidak ada perubahan apapun, pemberantasan korupsi tegap menjadi prioritas,” tegasnya.

Diakui Presiden ada kecenderungan mempolitisir pemberitaan korupsi sehingga seolah-olah menghiasi wacana atau diskursus pada gelanggang politik di tanah air. “Tapi nggak apa-apa namanya negara demokratis, kami aka tetap fokus melakukan pembenahan internal. Kalau ada pelanggaran hukum tegakkanlah hukum itu seadil-adilnya,” ujar SBY.

Presiden mengingatkan yang bisa mengadili adalah pengadilan, yang oleh undang-undang diberikan amanat untuk itu. Bukan pengadilan yang lain, yang belum-belum sudah memvonis ini salah itu salah. “Saya menghormati supremasi hukum, hormati pranata hukum. Dengan demikian segalanya menjadi jelas,” papar Presiden.

(es)