Sabtu, 22 Oktober 2011 - 06:00 WIB
Presiden: Utamakan Tugas dan Kewajiban Daripada Hak dan Kewenangan
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 3114 kali



Sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, para pemimpin mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Gubernur dan para Bupati atau Walikota harus lebih mengutamakan tugas dan kewajiban dan menomorduakan hak dan kewenangan. Demikian arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada saat  membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VIII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tahun 201,  di  Bali Nusa Dua Convention Center, Denpasar, Bali,  Jumat (21/10). 

Presiden berharap Rakernas APKASI VIII ini membawa manfaat dan kebaikan yang nyata bagi  APKASI, Bupati dan jajaran pemerintah di daerah terutama  bagi kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut Presiden yang didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada APKASI dan para Bupati atas kerja keras dan pengabdiannya selama ini untuk memimpin dan memajukan daerah. 

Diakui Presiden, persoalan tidak selalu mudah, banyak tantangan dan hambatan. "Saya juga tahu dalam era demokrasi seperti ini saudara berbuat baikpun ingin berbuat baikpun ada yang terus mengkritik menyalahkan dan bahkan  menghujat. Tapi saya berharap the show must go on, teruslah berbuat yang terbaik. Bekerja dengan tulus untuk masyarakat,” tutur Presiden

Presiden menegaskan, bahwa pemimpin nasional dari Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota semua dipilih langsung  oleh rakyat dan mandat yang jelas sah dari rakyat sesuai sistem poltik yang dianut bangsa ini. Mandat ini kuat sekaligus memberikan kewajiban untuk berbuat yang terbaik  bagi rakyat. "Oleh karena itu marilah saudara-saudara, kita lanjutkan tugas pengabdian dan kerja keras kita semua untuk membangun negeri ini  terutama untuk memajukan masyarakat dan daerah saudara  masing-masing sebagaimana mandat yang saudara terima," kata SBY. 

Sebagai orang yang mengemban amanah, lanjut Kepala Negara, memang harus mengutamakan tugas dan  kewajiban  dan  menomorduakan hak dan kewenangan kita. "Jangan kita balik kita lebih mengutamakan hak dan kewenangan dibandingkan tugas dan kewajiban kita" . 

Dalam era politik dewasa ini setelah negara  kita mengalami proses reformasi dan demokratisasi. Sebagai contoh, kewenangan presiden Republik Indonesia  jauh berkurang setelah empat kali amandemen UUD 1945. "Terhadap itu semua  selaku presiden saya  tidak pernah mempersoalkan bahwa hak dan kewenangan itu demikian  berkurang, setelah dilaksanakannya empat kali perubahan terhadap konstitusi kita. Tetapi justru apa yang masih menjadi kewenangan atau  otoritas seorang Presiden itulah yang harus saya jalankan sepenuh hati dan tentu saja dengan pemahaman dari semua pihak bahwa presiden memiliki wewenang tugas dan tanggung jawab,” papar SBY sembari menyebutkan, salah satu kewenangan itu diantaranya adalah bahwa Presiden RI  memegang kekuasaan pemerintahan.

Oleh karena itu, kata SBY, kita  perlu bekerja sama.  Presiden menyatakan bahwa kita berada  dalam satu perahu. "We are sailing in one  boat. Kita harus bersama-sama bekerja sama supaya layar tidak sobek, perahu tidak pecah dan tenggelan tetapi perahu  terus maju sampai di pantai tujuan,” tutur Presiden.

Berkaitan dengan itu Presiden menyatakan, agar pemerintah mulai dari Presiden, Gubernur,Bupati,  Walikota sungguh memporioritaskan agar mengagendakan sejumlah sektor bidang yang memang menjadi harapan rakyat untuk kita tingkatkan. 

"Oleh karena itulah saudara semua sampai saya memiliki kewajiban  moral dan tugas mulia untuk memajukan memajukan daerah daerah  dan sejatinya seluruh indonesi agar dimasa depan makin maju dan sejahtera," tegas Kepala Negara.

Seperti diketahui APKASI dibentuk mengacu pada  UU nomor 32 tahun 2004, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publilk daerah dapat mengembangkan kerjasama dengan daeah lain dan pihak ketiga, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Sinergi dan saling mengntungkan yang dapat diwujudkan dalam bentuk  kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.

Dalam acara tersebut tampak hadir beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet  Dipo Alam, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra  Agung Laksono,  Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Malarangeng, para Gubernur, dan Bupati.

Acara Rakernas VIII Apkasi dimulai dengan laporan Bupati Kutai Timur selaku Ketua Umum APKASI Ir H Isran Noor, M.Si. Sambutan selamat datang oleh Gubernur Bali I Made Mangku Pastika dan Sambutan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

(Ak,kun,hsr)