Selasa, 29 November 2011 - 11:43 WIB
Perpres No. 80/2011: Dana Hibah Dikelola Wali Amanat
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 4084 kali


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 10 November lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. Perpres ini mengatur setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diproleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah itu disebut Dana Perwalian. Sementara lembaga yang mengelola dana hibah untuk tujuan penggunaan tertentu disebut dengan wali amanat. Lembaga Wali Amanat ini dibentuk oleh Kementerian/Lembaga dengan kewenangan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah dengan Pemberi Hibah.

Pasal 2 Perpres Nomor 80 tahun 2011 menyebutkan, pemerintah dapat menerima hibah dalam bentuk uang, baik hibah direncanakan maupun hibah langsung untuk membiayai kegiatan melalui Dana Perwalian, yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.

Mengenai penerimaan hibah melalui Dana Perwalian harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti adanya komitmen dari Pemberi Hibah untuk memberikan dana dalam rangka pencapaian sasaran tematik prioritas pembangunan nasional, adanya kebutuhan untuk mendukung pencapaian sasaran, dan adanya persyaratan yang telah disepakati dengan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam perjanjian.

Sedang lembaga Wali Amanat yang akan mengelola penggunaan Dana Perwalian sesuai pasal 5 Perpres Nomor 80 tahun 2011 ini dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan. Selanjutnya Wali Amanat akan menetapkan Pengelola Dana Amanat, menetapkan program pengelolaan Dana Perwalian, melakukan penarikan dana hibah, memerintahkan pembayaran Dana Perwalian kepada pihak-pihak yang terkait, melakukan proses pengadaan barang/jasa, dan menyusun laporan keuangan.

“Pengelola Dana Amanat dapat berupa Kementerian/Lembaga, Lembaga Multilateral, Organisasi Non Pemerintah, Badan Usaha Nasional, dan/atau Lembaga Keuangan Asing,” bunyi pasal 11 ayat a,b,c,d,d Perpres tersebut.

Sementara kegiatan yang bisa dibiayai dengan Dana Perwalian bisa diusulkan oleh Kementerian/Lembaga, Organisasi Non Pemerintah, dan/atau Lembaga Swasta, termasuk Pemerintah Daerah kepada Majelis Wali Amanat.

Penyaluran Dana Perwalian kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, dan Lembaga Swasta dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun demikian penyaluran Dana Perwalian itu dapat dilaksanakan mendahului pengesahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja.

“Fasilitas pajak dan bea masuk untuk kegiatan yang didanai melalui Dana Perwalian dapat diberikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 22 Perpres No. 80/2011 itu.

(ES)