Selasa, 06 Desember 2011 - 19:57 WIB
Presiden Tetapkan Tata Ruang Batam, Bintan dan Karimum
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 3566 kali


Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Perpres ini berlaku mulai 2 Desember 2011, dan perubahan hanya bisa dilakukan 5 (lima) tahun sekali.

Dalam Perpres itu disebutkan, bahwa kawasan BBK meliputi 26 kecamatan di sebagian wilayah Kota Batam, sebagian wilayah Kabupaten Bintan, sebagian wilayah Kota Tanjungpinang dan sebagian wilayah Kabupaten Karimun.

Selanjutnya melalui Perpres tersebut, diatur peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan BBK, cakupan, tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang, serta peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan BBK.

“Penataan ruang Kawasan BBK bertujuan untuk mewujudkan Kawasan BBK yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, menyelenggarakan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan berdaya saing, pemantapan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara, serta peningkatan fungsi pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ekosistem kepulauan,” bunyi salah satu pasal di Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan BBK itu.

Perpres juga mengatur secara rinci kegiatan yang boleh dilakukan, dilakukan dengan syarat, maupun kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Sementara untuk mengelola Kawasan BBK, Presiden menunjuk  Menteri Pekerjaan Umum, kementerian terkait, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dan Bupati/Walikota di Kawasan BBK, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Sedang peran masyarakat dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan BBK.

Perpres ini juga menegaskan, bahwa Rencana Tata Ruang Kawasan BBK berlaku sejak tanggal 2 Desember 2011. Perubahan hanya dapat dilakukan satu kali dalam 5 tahun, kecuali terjadi bencana alam besar, atau perubahan batas wilayah daerah.

(Asdep IV, Dep.Ekon/ES).