Rabu, 07 Desember 2011 - 09:53 WIB
Presiden Tandatangani Inpres Pengendalian Kebakaran Hutan
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 3460 kali



Presiden Yudhoyono pada tanggal 30 November lalu telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 16 tahun 2011 tentang Peningkatan  Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menko Kesra, Kementrian Kehutanan, Kementerian Pertanian,  Kementerian Lingkungan Hidup, Menristek, Kementerian Dalam Negeri, Kementrian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, Jaksa Agung, TNI, Polri, BNPB, Gubernur dan Bupati/Walikota.

“Kegiatan  pengendalian kebakaran hutan dan lahan diseluruh wilayah Indonesia ini dilakukan melalui kegiatan pencegahan,  pemadaman kebakaran hutan dan lahan, dan penanganan paska kebakaran/pemulihan hutan” ujar Seskab Dipo Alam, di Jakarta, Rabu (7/12).

Adapun pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait, disamping meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan, meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi tegas bagi yang terlibat dalam kegiatan pembakaran hutan dan lahan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan yang dihubungi terpisah di Jakarta, kemarin, menjelaskan sesuai Inpres No. 16/2011, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bertugas untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan, meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kemenhut akan mewajibkan kepada pemegang izin usaha untuk memiliki SDM, sarana dan prasarana serta melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai standar yang ditentukan. Apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka Kemenhut tidak akan ragu memberikan sanksi kepada mereka,” jelas Menhut.

Inpres No. 16/2011 juga menugaskan Jaksa Agung untuk meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dan mengoptimalisasi penegakan hukum dalam penanganan tindak pindana kebakaran hutan dan lahan, disamping optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

 Sementara Panglima TNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan diinstruksikan menyiapkan dan mengerahkan kekuatan TNI untuk membantu pemadaman kebakaran, dan memberikan bantuan terhadap penanggulangan/pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

 “Agar upaya ini maksimal, diperlukannya penyusunan peraturan Gubernur tentang sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)” ujar Dipo mengakhiri penjelasan. 

Adapun alokasi biaya pelaksanaannya sesuai Inpres ini akan mempergunakan APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

(YS/ES)