Rabu, 11 Januari 2012 - 20:38 WIB
Seskab: Presiden Tidak Tebang Pilih dalam Berantas Korupsi
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 2233 kali



Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menegaskan, bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah tebang pilih dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam memberikan izin tertulis pemeriksaan pejabat yang diduga terkait tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Kejaksaan Agung maupun Polri.

"Saya tahu persis itu karena Sekretariat Kabinet yang menangani permohonan izin pemeriksaan pejabat negara ke Presiden. Selama ini Presiden tidak pernah menolak permohonan itu," kata Dipo Alam yang sedang mengikuti kunjungan kerja Presiden SBY ke Malang, Jatim, Rabu (11/1).

Penegasan itu disampaikan Seskab Dipo Alam menanggapi hasil survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengenai persepsi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, yang kemudian ditanggapi secara tendensius oleh sebuah media cetak di Jakarta dalam editorialnya.

Dipo menegaskan, semua izin pemeriksaan pejabat yang terkait kasus korupsi, dari anggota DPR, pemimpin lembaga pemerintah non kementerian,  Gubernur, Bupati/Walikota yang diajukan oleh Kejaksaan maupun Kepolisian, senantiasa diproses dan diteruskan ke Presiden. Persetujuan Presiden pun senantiasa diberikan jika telah lengkap datanya dan sesuai prosedurnya.

Pada praktiknya, kata Dipo, dalam masa dua atau tiga hari permohonan izin untuk pemeriksaan pejabat negara yang dilaporkan oleh Sekretaris Kabinet itu sudah ditandatangani Presiden. "Presiden tidak pernah menahan atau menumpuk permohonan itu di mejanya, tapi langsung menandatanganinya," tutur Dipo.

Pertimbangan lain di luar fakta dan bukti hukum, lanjut Seskab, tidak pernah menjadi dasar pengambilan keputusan pemberian persetujuan Presiden. "Buktinya, Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin dari Partai Demokrat dan Misbakhun dari partai koalisi (PKS) proses hukumnya juga disetujui Presiden," papar Seskab.

Kalaupun penanganan hukum dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tegas Seskab, Presiden tidak bisa dan tidak boleh melakukan intervensi apapun.

Dipo mempertanyakan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menemukan kepercayaan warga terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi menurun dalam kurun waktu tiga tahun terhitung Desember 2008, karena di sisi lain survei ini juga menyebutkan bahwa institusi polisi (yang merupakan bagian dari pemerintah) dinilai masyarakat "lebih bersih" dari korupsi dibandingkan KPK.

“Faktanya Presiden SBY konsisten dalam pemberantasan korupsi, dengan tidak melakukan tebang pilih atau intervensi apapun dalam proses perizinan maupun pemeriksaan hukum perkara-perkara korupsi yang melibatkan pejabat negara,” ungkap Seskab.

Mengenai nasib Gubernur Bengkulu yang dalam proses kasasidi Mahkamah Agung (MA) dijatuhi hukuman 4 tahun, menurut Dipo, Presiden menyerahkan sepenuhnya proses hukum selanjutnya kasus tersebut kepada MA maupun Kejaksaan Agung.

(ES)