Kamis, 26 Januari 2012 - 15:01 WIB
Presiden Teken Aturan Kerangka Kualifikasi Nasional
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 2353 kali



Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 17 Januari lalu telah meneken Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja untuk pemberiangpengakuankompetensikerjasesuaidenganstrukturpekerjaan di berbagaisektor.

Perpres Nomor 8 TAhun 2012 itu menyebutkan, bahwa KKNI terdiri atas 9 (sembikan) jenjang kualifikasi dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang (Sembilan) sebagai jenjang tertinggi.

Jenjang 1-3 dikelompokkan dalam jabatan operator; jenjang dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis; dan jenjang 7-9 yang dikelompokkan dalam jabatan ahli.

“Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja, ”bunyi pasal 3 Perpres Nomor 8 Tahun 2012 itu.

Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pasal 3 itu harus dinyatakan dalam sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Sementara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerja dinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempat yang bersangkutan kerja.

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kuaifikasi pada KKNI itu terdiri atas: lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1; lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2; lulusan diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3; lulusan diploma 2 paling rendah jenjang 4; lulusan diploma 3 paling rendah jenjang 5; lulusan diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6; lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara jenjang 8; lulusan Doktor Terapandan Doktor setara denga jenjang 9; lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 8 atau 7; dan lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

Adapun penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja dengan jenjang KKNI terdiri atas: lulusan pelatihan kerja tingkat operator setara dengan jenjang 1,2, dan 3; lulusan pelatihan kerja tingkat teknisi/analis setara dengan jenjang 4,5, dan 6; dan lulusan pelatihan kerja tingkat ahli setara dengan jenjang 7, 8, dan 9.

Sementara penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dilakukan dengan sertifikasi kompetensi.

Perpres Nomor 8 Tahun 2012 itu menegaskan, bahwa penerapan KKNI pada setiap sector atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan. “Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan KKNI diatur oleh MenteriTenaga Kerjadan Transmgrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M.Nuh.

(pusdatin, es)