Sabtu, 28 Januari 2012 - 08:04 WIB
Pemerintah Atur Pemberian Hibah untuk Daerah
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 2349 kali



Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hibah daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. PP ini mengatur mekanisme pemberian hibah dari Pemerintah Pusat atau pihak asing kepada Pemerintah Daerah, dan pemberian hibah Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya.

Dalam PP yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 3 Januari itu disebutkan, bahwa hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah bersumber dari APBN. Hibah itu meliputi penerimaan dalam negeri, hibah luar negeri dan pinjaman luar negeri.

"Hibah kepada Pemerintahan Daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik," bunyi Pasal 6 Ayat 3 PP No. 2/2012 itu.

Sedangkan hibah yang bersumber dari luar negeri harus terlebih dahulu diusulkan oleh kementerian teknis kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya memasukkannya ke dalam daftar kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri dalam daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah atau Daftar Rencana Kegiatan Hibah.

Kegiatan yang pembiayaannya bisa diusulkan dari pinjaman luar negeri atau hibah adalah kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional dan kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan oleh calon pemberi hibah.

Termasuk dalam kriteria urusan Pemerintah Daerah itu adalah peningkatan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan aparatur pemerintahan daerah.

"Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaraan pembiayaan sesuai ketentuan," bunyi pasal 19 ayat 2 PP No. 2/2012 itu.

Adapun mengenai penyalurannya, PP ini mengatur bahwa hibah kepada Pemerintah Daerah dapat disalurka secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja, dan juga bisa berdasarkan permintaan penyaluran dana dari Pemerintah Daerah.

"Penyaluran barang dan/atau jasa yang bersumber dari hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan langsung oleh Pemberi Hibah luar negeri setelah penandatanganan perjaanjian penerusan hibah," pasal 24 ayat 2, 3 PP Nomor 2/2012.

(Pusdatin, ES)