Selasa, 31 Januari 2012 - 12:48 WIB
UKP4 Bantu Presiden Kendalikan 15 Program
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 2238 kali



Guna memperkuat tugas dan fungsi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 25 Januari lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2009 tentang UKP4.

Perubahan yang tertuang dalam Perpres No, 10/2012 itu di antaranya adalah penambahan prioritas pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan UKP4 ,yakni peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan perwujudkan pertumbuhan ekonomi dan berkeadilan.

Selain itu, UKP4 menyelenggarakan fungsi membantu Presiden dalam menetapkan unsur dan tata cara pengendalian pelaksanaan program, pembenahan sistem, pemantauan kemajuan, analisa kebijakan, dan mengusulkan langkah untuk memperlancar program.

Perpres ini juga memberikan peluang UKP4 untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, karena dalam Pasal 4 ayat e. disebutkan bahwa UKP4 menyelenggarakan fungsi menerima saran dan keluhan masyarakat serta melakukan pemantauan, analisa dan tindak lanjut terkait pelaksanaan program dan tugas Pemerintah dan membantu untuk mengatasinya.

PP No. 10/2012 ini juga menegaskan fungsi UKP4 untuk membantu Presiden dalam pengendalian 15 (lima belas) program prioritas unggulan, yaitu: 1. Pencegahan dan pemberantasan mafia hukum; 2. Revitalisasi industri pertahanan; 3. Penanggulangan terorisme; 4. Peningkatan daya listrik dan jangkauannya; 5. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan; 6. Revitalisasi industri pupuk dan industri gula; 7. Penyempurnaan peraturan dan informasi pertanahan, sumber daya alam dan tata ruang; 8. Pembangunan infrastruktur; 9. Penyediaan dana penjamin untuk Kredit Usaha Kecil, Menengah dan Usaha Mikro (KUKM); 10. Peningkatan efektivitas skema pembiayaan dan peningkatkan investasi; 11. Penguatan kontribusi Indonesia dalam isu perubahan iklim, global, lingkungan, dan usaha persiapannya; 12. Reformasi kesehatan masyarakat; 13. Penyelarasan program antara bidang pendidikan dan dunia kerja; 14. Kesiapan upaya penanggulangan bencana; dan 15. Peningkatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UKP4 mendapatkan informasi dan dukungan teknis dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemda, dan pihak lain yang terkait,” bunyi Pasal 5 Ayat b. Perpres No. 10/2012 itu.

UKP4 juga melaksanakan koordinasi dengan Pimpinan Lembaga Negara, Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah, dan pihak lain yang terkait.

6 Deputi

Terkait dengan peningkatan fungsi dan tugas itu, Perpres juga memperluas organisasi UKP4 dari 4 (empat) deputi pada Perpres No. 54/2009 menjadi 6 (enam) deputi. Sementara di jajaran Tenaga Profesional, yang sebelumnya terdiri atas masing-masing 16 (enam belas) orang Asisten Ahli, Asisten, Asisten Muda, dan  Tenaga Terampil, dalam Perpres No. 10/2012 berubah menjadi paling banyak 15 (lima belas) orang  Asisten Ahli, 30 (tiga puluh) orang Asisten, 20 (dua puluh) Asisten Muda, dan 15 (lima belas) orang Tenaga Terampil.

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UKP4 dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas (task force) untuk penanganan masalah tertentu,” bunyi Pasal 8 Ayat 3 PP No. 10/2012 itu.

(pusdatin, es)