Rabu, 07 Maret 2012 - 14:23 WIB
Upaya Pemerintah Indonesia dalam Penanggulangan Pelanggaran HKI
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 2870 kali


Pemerintah Indonesia melalui Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Timnas PPHKI) yang dipimpin oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto telah melakukan serangkaian kegiatan dalam menanggulangi pelanggaran HKI dan mencegah pembajakan sesuai dengan Keppres Nomor 4 Tahun 2006 yang menjadi dasar pembentukan Timnas.

Dalam salah satu laporannya Timnas PPHKI menyampaikan sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

A. Kelompok Kerja Preemtif:Pengembangan SDM melalui pelatihan di dalam negeri maupun luar negeri dan sosialisasi/publikasi melawan pelanggaran HKI.

B. Kelompok Kerja Preventif:

-Penyusunan PP mengenai injunction (penetapan sementara) yang akan mengatur dan memberi kewenangan kepada pengadilan untuk memerintahkan penyitaan barang palsu, sebagai upaya menekan pelanggaran HKI;

-Revisi UU tentang Paten, Merek, Hak Cipta, dan Desain Industri;

-Pembahasan RUU tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Sumber Daya Genetik, RUU tentang Pengetahuan Tradisional, dan RUU tentang Ekspresi Budaya Nasional;

-Regulasi tentang pengendalian impor dan ekspor barang hasil pelanggaran HKI, panduan uji kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan (BUSS) dan juknis regsitrasi obar;

-Kerjasama dalam forum pertemuan internasional terkait HKI seperti World Intellectual Property Organization (WIPO), World Trade Organization (WTO), dsb

C. Kelompok Kerja Represif:

-Selain penegakan hukum oleh Polri dan Kejaksaan Agung atas tindak pidana HKI, telah pula dibentuk Direktorat Penyidikan bidang HKI pada Kemenkumham untuk meningkatkan koordinasi PPNS di Ditjen HKI dengan aparat hukum lainnya;

-Berdasarkan statistik terjadi penurunan jumlah kasus pelanggaran HKI yang ditangani oleh Polri pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010.

Kendala-kendala yang dihadapi Timnas PPHKI di lapangan antara lain terbatasnya SDM bidang HKI, minimnya anggaran kegiatan instansi-instansi terkait, minimnya pengenalan HKI di dunia pendidikan, minimnya pemahaman tentang HKI di kalangan penegak hukum, dan ringannya putusan pengadilan yang tidak menimbulkan efek jera.

Kecewa

Timnas PPHKI memperkirakan berbagai kendala tersebut berpengaruh terhadap capaian upaya perlindungan dan penanggulangan pelanggaran HKI dan juga nilai ekonomi yang hilang.

“Bisa dibayangkan jumlah potensi pemasukan bagi negara maupun pemegang HKI yang hilang akibat peredaran barang palsu/bajakan,” tulis Timnas PPHKI.

Kendala-kendala tersebut, jelas Timnas PPHKI, telah mempengaruhi penilaian dan citra Indonesia di dunia Internasional, sebagaimana dilakukan oleh United States Trade Representative (USTR) yang dalam penilaiannya tahun 2010 dan 2011 memasukkan Indonesia dalam status priority watch list atau negara dengan masalah pembajakan hak cipta yang masih tinggi, dan oleh karenanya perlu mendapat pengawasan khusus oleh Amerika Serikat.

USTR merupakan  bagian dari Kantor Eksekutif Kepresidenan Amerika Serikat yang bertugas mengembangkan dan mengkoordinasikan kebijakan perdagangan, investasi, dan mengawasi negosiasi perdagangan dengan negara lain.

Penetapan tersebut membuat kecewa Tim Nasional PPHKI yang dipimpin oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, karena upaya-upaya Indonesia dalam penanggulangan pelanggaran HKI dinilai masih belum cukup. Namun demikian, Timnas PPHKI akan menjadikan penilaian itu sebagai tantangan untuk berupaya lebih keras agar bisa keluar dari status priority watch list dari Amerika Serkat (AS).

(Purnomo Sucipto dan Susilo Yanuardi-DPOK)