Jumat, 18 Juni 2010 - 08:14 WIB
Presiden Minta Menko Kesra Kaji Sistem Jaminan Sosial Nasional
Oleh : presidensby.info
- Dibaca: 448 kali


Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan Menko Kesra dan Menko Perekonomian untuk melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal in dijelaskan oleh Menko Kesra Agung Laksono saat menjawab pertanyaan wartawan (door stop) usai mengikuti rapat terbatas membahas sistem dan kebijakan Jaminan Sosial Nasional, di Kantor Presiden, Kamis (17/6) siang.

Agung menjelaskan, sesugguhnya pemerintah secara parsial sudah melaksanakan apa yang diamanatkan UU No. 40 tahun 2004 itu. SJSN selama ini dilaksanakan melalui empat BUMN, yakni Asabri, Taspen, Jamsostek dan Askes. Kemudian juga ada jaminan kesehatan nasional atau jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang dilaksanakan Departemen Kesehatan.

"Namun demikian, di dalam SJSN tersebut ditekankan kepada 5 bentuk jaminan yang harus berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia yaitu jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jamina pensiun, dan jaminan kematian,” kata Agung.

Mengingat keuangan negara dan kemampuan lembaga-lembaga yang ada, maka Presiden menugaskan Menko Kesra untuk melakukan kajian dengan mengutamakan implementasi jaminan tersebut. Prioritasnya, mendahulukan jaminann kesehatan.

"Nantinya akan dikaji menggunakan sistem asuransi, jika asuransi cakupannya harus seluruh rakyat Indonesia yang kaya dan miskin, daerah dan pusat harus ter-cover," Agung menjelaskan. "Masalahnya, yang mampu, yang memiliki pendapatan cukup, ya bayar sendiri atau dibayar oleh majikannya. Yang tidak mampu itu dibayar oleh pemerintah. Ini yang masih dalam kaijan," Agung menambahkan.

Bulan depan, Menko Kesra akan menyampaikan kepada Presiden kajian tersebut dan hal-hal yang perlu dilakukan dengan memprioritaskan kepada jaminan kesehatan.

"Untuk saat ini Jamkesnas yang dilakukan oleh Depkes digunakan oleh 76 juta jiwa orang, terutama untuk warga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Itulah yang di-cover sekarang ini. Di luar itu masih ada yang minta, meski tidak tergolong miskin, mereka berharap perlu ada dukungan dari pemerintah, seperti cacat atau sakit cuci darah," ujar Menko Kesra.

Agung Laksono mengatakan, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 5 - Rp 6 triliun untuk Jamkesmas dari APBN.