Rabu, 23 Juni 2010 - 08:14 WIB
Presiden Sambut Pembentukan Dewan Keamanan Nasional
Oleh : jurnalnasional.com
- Dibaca: 593 kali


          PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menyambut usulan pembentukan dewan keamanan nasional. Kepala negara mengingatkan pembentukan dewan tersebut tidak menjiplak dari badan serupa yang dimiliki negara lain. Hal tersebut disampaikan kepala negara saat memberikan sambutan pada pembukaan Seminar Nasional yang diselenggarakan Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Gedung Lemhannas, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (22/6).

           "Mari kita rumuskan, tidak harus sama dengan National Security Council di Amerika Serikat. Di sana ada presiden,wakil presiden, menteri pertahanan, menteri luar negeri, Direktur CIA, dan sebagainya," kata presiden.

           Konsep yang dijalankan negara lain tidak perlu dicontek habis-habisan untuk diimplementasikan di dalam negeri. Konsep itu, menurut presiden, justru harus menginspirasi pembentukan dewan di Indonesia.

           Presiden SBY menginstruksikkan agar pembentukan dewan disesuaikan dengan karakter dan permasalahan yang dihadapi di dalam negeri. "Kita lihat the nature of our problems, yang dihadapi negara ini, kita rumuskan, kita pilih, karena itu yang kita perlukan," katanya.

           Ia mengusulkan dewan tersebut dinamakan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional. Karena nama dewan keamanan nasional hanya merujuk pada fungsi mempertahankan diri dari ancaman eksternal.

           Padahal ancaman keamanan berasal dari dalam dan luar negeri. Ia juga mengusulkan agar nantinya dewan tersebut diisi dari unsur TNI, Polri dan para pemangku kepentingan dalam upaya pertahanan dan keamanan.

           Sebelumnya Gubernur Lemhannas Muladi mengatakan, kehadiran dewan yang akan dipimpin presiden penting dalam menjaga daya tahan bangsa. "Perlunya keberadaan Dewan Keamanan Nasional yang merupakan suatu forum koordinasi yang dipimpin oleh presiden untuk membantu presiden dalam memecahkan masalah-masalah keamanan dan kebijakan luar negeri," katanya.

           Muladi juga mengingatkan bahwa saat ini dibutuhkan pergeseran pandangan mengenai pembiayaan alat utama sistem persenjataan. Karena spektur ancaman bahaya semakin kompleks.

           "Dibutuhkan pergeseran pandangan yang melihat pembiayaan alutsista bukan lagi sebagai pengeluaran yang konsumtif, tetapi merupakan investasi jangka panjang yang dapat mengamankan dan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia termasuk sumber kekayaan alamnya, baik di darat maupun laut," katanya.

          Ia mengatakan, spektrum ancaman bahaya keamanan komprehensif semakin kompleks. Bukan hanya bersifat simetrik berpusat pada ancaman dari sebuah negara, namun juga ancaman bersifat asimetrik yang didominasi aktor-aktor bukan negara yang membahayakan keamanan manusia serta ancaman keamanan yang merupakan gabungan keduanya. Kejahatan ini muncul terutama dengan munculnya penyalahgunaan pemanfaatan perkembangan sains, teknologi informasi, komunikasi dan transportasi modern.