Rabu, 11 April 2012 - 13:18 WIB
Perpres Baru Lapindo: Makin Luas Wilayah Yang Ditangani Pemerintah
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 1101 kali



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 5 April lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Pepres baru ini memperluas wilayah yang dimasukkan dalam wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak (PAT).

Dalam Pasal 15B Ayat 1 Perpres Nomor 14 Tahun 2012 itu disebutkan, bahwa wilayah penanganan luapan lumpur di luar PAT adalah di Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jatim, dengan batas-batas:

  1. sebelah utara: tanggul batas PAT;
  2. sebelah timur: jalan tol ruas Porong – Gempol;
  3. sebekah selatan: Kali Porong;
  4. sebelah barat: batas Desa Pejaralam dengan Keluarahan Mindi.

 

Termasuk wilayah penanganan luapan lumpur dimaksud adalah RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 12 RW 12 Kelurahan Siring; RT 01 dan RT 02 di wilayah RW 01 Kelurahan Jatirejo; serta RT 10, RT 13 dan RT 15 di wilayah RW 02 Keluarahan Mindi, yang terkena dampak semburan lumpur berupa samblesan, retakan maupun semburan gas berbahaya sehingga menjadi tidak layak huni.

Selain itu, yang juga termasuk wilayah penanganan luapan lumpur di luar PAT berdasarkan hasil kajian Tim Terpadu adalah:

  1. RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04 di wilayah RW 06; RT 05, RT 06 dan RT 07 di wilayah RW 07 beserta hamparan sawah dengan batas sebelah timur sawah Desa Keboguyang, Kec. Jabo, sebelah barat tanggul, sebelah utara batas Desa Glagaharum, Kecamatan Porong, dan sebelah selatan Kali Porong, yang terletak di Desa Besuki, Kec. Jabo.
  2. RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, dan RT 07 di wilayah RW 01; RT 08, RT 09, RT 11, RT 12, dan RT 14 di wilayah RW 02; serta RT 16, RT 17, RT 18, RT 19, RT 20 dan RT 21 di wilayah RW 03, Kelurahan Mindi, Kecamatan Porong.
  3. RT 07 di wilayah RW 02; RT 08, RT 09, dan RT 10 di wilayah RW 03; serta RT 09 dan RT 10 di wilayah RW 03; serta RT 11, RT 12, RT 13 dan RT 14 di wilayah RW 04, Desa Pamotan, Kec. Porong.
  4. RT 10 di sebelah timur jalan kampong dan batas sebelah timur sungai di wilayah RW 03; RT 11 dan RT 12 di wilayah RW 04; serta RT 15, RT 16, dan sebagian RT 17 di wilayah RW 05, Keluarahan Gedang, Kec. Porong.
  5. RT 02, RT 03 dan RT 04 di wilayah RW 01; RT 05, RT 06, dan RT 14 di wilayah RW 02; RT 08, RT 09, RT 10, dan RT 11 di wilayah RW 03; RT 12 dan RT 15 di wilayah RW 04, serta sehamparan sawah yang terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin.
  6. Sebagian RT 07 dan sebagian RT 08 di wilayah RW 02; sebagian RT 11, RT 12, dan sebagian RT 13 di wilayah RW 03, serta sebagian RT 14, sebagian RT 15, dan sebagian RT 16 di wilayah RW 04, Desa Gempolsari, Kec. Tanggulangin.
  7. Sebagian RT 05 di wilayah RW 02; serta sebagian RT 02, sebagian RT 03, sebagian RT 04, RT 05, dan RT 06 di wilayah RW 03, Desa Kalitengah, Kec. Tanggulangin.
  8. Sehamparan sawa di sebelah timur jalan alternative Surabaya-Malang, sebelah barat sawah Desa Renokenongo, Kec. Porong, sebelah utara tanggul, dan sebelah selatan jalan desa, Desa Glagaharum, Kecamatan Porong; dan

Sehamparan sawah dengan batas sebelah timur Sungai Ketapang, sebelah barat jalan relokasi arteri Porong, sebelah utara bekas rel lori, dan sebelah selatan Desa Pamotan, yang terletak di Desa Wunut, Kecamatan Porong.

Jual Beli

Terhadap tanah, bangunan dan sawah di area-area yang disebutkan di atas, sesuai Perpres Nomor 37 Tahun 2012 ini dilakukan pembelian tanah dan bangunan dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan lokasi berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang disahkan oleh Pemerintah.

“Jual beli sebagaimana dimaksud bersifat khusus sehingga tidak berlaku ketentuan dasar perhitungan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 66 Tahun 2006,” bunyi Pasal 15B Ayat 4.

Adapun pembayaran penanganan masalah sosial berupa bantuan sosial serta pembelian tanah dan bangunan dilakukan secara bertahap dengan skema: a. sebesar 20% Tahun Anggaran 2011; dan e. sisanya dibayarkan lunas pada Tahun Anggaran 2012.

Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakat di wilayah-wilayah di atas dilakukan dengan ketentuan: a. pembayaran bantuan sosial dibayarkan pada Tahun Anggaran 2012; dan b. pembayaran jual beli tanah dan bangunan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Pembayaran penanganan masalah sosial ini diterimakan kepada pemilik tanah dan bangunan, yang besarannya dimusyawarahkan dngan mempertimbangkan rasa keadilan oleh BPLS dengan mengacu pada besaran yang dibayarkan oleh PT. Lapindo Brantas,” bunyi Pasal 15B ayat Perpres Nomor 37 Tahun 2012.

Perpres ini juga menegaskan, bahwa demi kemasyarakat masyarakat dalam penanganan masalah sosial kemasyarakat di wilayah-wilayah yang disebutkan di atas, wilayah tidak aman tersebut dikosongkan untuk paling lambat 2 (dua) tahun.

Selama masa pengosongan, Pemerintah memberikan bantuan sosial berupa: a. bantuan kontrak rumah untuk paling lama 2 (dua) tahun; bantuan tunjangan hidup selama 6 (enam) bulan; dan c. biaya evakuasi.

Setelah masa pengosongan paling lama 2 (dua) tahun selanjutnya dilakukan pembelian tanah  dan bangunan di wilayah tersebut. (Pusdatin, ES)