Senin, 23 April 2012 - 10:02 WIB
Pemerintah Mulai Bagikan Tunjangan Profesi Dan Tambahan Penghasilan Guru
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 3295 kali



Terhitung mulai 1 Januari 2012 lalu, Pemerintah memberikan Tunjangan Profesi (TP) sebesar 1 kali gaji pokok dan Dana Tambahan Penghasilan (DTP) sebesar Rp 250.000 bagi para guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemberian Tunjangan Profesi dan Dana Tambahan Penghasilan (DTP) itu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD dan PMK Nomor 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD.

"Kedua PMK yang berlaku pada tanggal 9 Maret 2012 itu merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Ayat (12) UU Nomor 22 Tahun 2012 tentang APBN 2012," bunyi siaran pers Kementerian Keuangan, Senin (22/4).

Disebutkan dalam siaran pers tersebut, bahwa Tunjangan Profesi Guru PNSD diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kuota Tahun 2006 - 2011. Sedangkan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD diberikan sebagai tambahan penghasilan bagu Guru PNSD yang belum mendapatkan Tunjangan Penghasilan Guru PNSD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"TP Guru PNSD diberikan 1 (satu) kali gaji pokok Guru PNSD yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012, dan DTP akan diberikan sebesar Rp 250.000 per orang per bulan terhitung mulai 1 Januari 2012," lanjut siaran pers itu.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 30,559 triliun untuk TP Guru PNSD, dan Rp 2,898 triliun untuk DTP Guru PNSD. Adapun penyaluran dan pembayaran TP dan DTP Guru PNSD dilaksanakan triwulanan.

"Pembayaran TP dan TP dilaksanakan pada minggu terakhir Maret 2012, minggu terakhir Juni 2012, minggu terakhir September 2012, dan minggu terakhir November 2012," jelas siaran pers Kemenkeu itu.

Pembayaran untuk TP maupun DTP Guru PNSD dilaksanakan sebanyak 12 bulan dalam setahun, dan tidak termasuk untuk bulan ke-13. "Pembayarannya dilakukan oleh Pemda setelah menerima TP dan DTP Guru PNSD di Rekening Kas Umum Daerah secara triwulanan," tulis Siaran Pers Kemenkeu. (ES)