Rabu, 02 Mei 2012 - 10:49 WIB
Pemerintah Siapkan Perpres Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 1736 kali



Guna mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif, khususnya untuk mengakselerasi implementasi Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), salah satunya dalam memberikan kepastian hukum dalam pengadaan tanah, Pemerintah saat ini sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Penyusunan Perpres tersebut yang saat ini terus digodok oleh Pemerintah secara intensif, pada dasarnya merupakan amanah dari UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dari rancangan yang ada, Perpres tersebut akan menjabarkan lebih lanjut mengenai pengaturan tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang meliputi tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.

Selain itu Perpres tersebut juga memuat secara khusus mengenai pengaturan sumber dana pengadaan tanah, termasuk pengadaan tanah berskala kecil maupun pengadaan tanah untuk pembangunanh infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi.

“Perpres yang telah dinanti oleh berbagai pihak ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan yang selama ini sering menjadi persoalan, dan tidak terselesaikan melalui aturan-aturan yang ada saat ini, seperti Perpres No. 36 Tahun 2005 jo. Perpres No. 65 Tahun 2006,” terang seorang pejabat pemerintah.

Penyusunan rancangan Perpres yang baru ini, jelas pejabat tersebut, selain melibatkan Badan Pertanahan Nasional BNP), juga melibatkan beberapa kementerian/lembaga teknis terkait, Kejaksaan Agung, Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, akademisi dan tenaga profesional lain.

“Mengingat pentingnya Perpres ini dan sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam melakukan debottlenecking, Pemerintah berkehendak untuk menyelesaikan Perpres ini dalam waktu segera. Walaupun sebenarnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pemerintah masih diberikan waktu paling lambat sampai tanggal 13 Januari 2013,” tukas pejabat itu. (KH/Asdep 4 Perekonomian/ES)