Kamis, 10 Mei 2012 - 13:29 WIB
Presiden SBY Jadi Ketua Bersama Panel Tingkat Tinggi Sekjen PBB
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 633 kali



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah terpilih sebagai salah satu Ketua Bersama (co-chairs) dalam Panel Tingkat Tinggi (High-Level Panel of Eminent Persons) untuk agenda pembangunan pasca 2015, yang dibentuk  Sekjen PBB, Ban Ki-Moon, sebagai upaya  melakukan akselerasi langkah dan pembahasan post 2015 development agenda setelah KTT Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20).

Sekjen PBB Ban Ki-Moon dalam briefing yang dilakukan pada pertemuan informal Majelis Umum PBB, di Markas Besar PBB, New York, Rabu (9/5) menjelaskan, selain Presiden SBY, Perdana Menteri Inggris David Cameroon, dan Presiden Liberia Ellen Johnson-Sirleaf, juga telah bersedia menjadi ketua bersama dalam panel tingkat tinggi tersebut.

Anggota panel akan ditentukan kemudian oleh Sekjen PBB, dengan mempertimbangkan perimbangan geografis, gender, generasi dan konstituen, dan akan diumumkan setelah penyelenggaraan KTT Pembangunan tanggal 20-22 Juni 2012 di Rio de Janeiro, Brazil.

Menyusul pengumuman Sekjen PBB ini, Presiden SBY, Perdana Menteri Cameroon dan Presiden Johson-Sirleaf telah mengeluarkan pernyataan tertulis bersama, yang pada intinya menyampaikan kesiapan bekerjasama dalam mewujudkan tujuan pembangunan millennium (Millennium Development Goals/MDGs) dan menyusun agenda pembangunan baru pasca 2015.

“Penyelenggaraan panel ini perlu didukung oleh semua pihak, khususnya negara anggota PBB, sehingga hasil kerja Panel dapat bermanfaat bagi semuanya, khususnya dalam mendorong negara anggota PBB menyusun agenda pembangunan Pasca 2015,” kata Duta Besar Yusra Khan, Kuasa Usaha a.i./Deputi Wakil Tetap Indonesia pada PBB.

Pesan serupa juga disampaikan oleh Duta Besar Inggris dan Duta Besar Liberia untuk, PBB, yang menggarisbawahi perlunya dukungan negara anggota PBB terhadap upaya dan inisiatif Sekjen tersebut.

Yusra menambahkan,  penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 perlu mempertimbangkan tantangan-tantangan terbaru dalam pembangunan. Pengalaman yang diperoleh dari pelaksanaan MDGs perlu pula menjadi pertimbangan, baik kekurangan maupun kelebihannya, khususnya isu-isu negara berkembang seperti kesehatan, pendidikan bagi orang miskin dan berimbangnya kebijakan terkait dengan keberlanjutan pembangunan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mendorong inisiatif ini, Sekjen PBB telah meminta agar Ketua UN Development Group dan Executive Committee on Economic and Social Affairs (ECESA) memobilisasi dukungan atas upaya ini. Sekjen PBB juga akan mengangkat Asisten Sekjen baru, dengan portofolio khusus membantu Sekjen memajukan agenda pembangunan pasca  2015. (PTRI New York/ES)