Selasa, 15 Mei 2012 - 10:58 WIB
Mensos Tetapkan NSPK Pembagian Urusan Wajib Bidang Sosial
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 1843 kali


Kementerian Sosial (Kemensos) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Norma, Standard, Prosedur  Kriteria (NSPK) Pembagian Urusan Wajib Bidang Sosial dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 86 Tahun 2012  tertanggal 19 Januari 2012. Penyusunan peraturan ini dilakukan  melalui tahapan pembahasan internal, antara Kementerian/Lembaga serta dengan perwakilan Provinsi, Kabupaten/Kota.

Permensos itu mengatur pembagian tugas pokok penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari masing-masing unit kerja  di Kemensos. Adapun salinan dari Permensos Nomor 86 Tahun 2012  tertanggal 19 Januari 2012 itu dapat diunduh di www.depsos.go.id.

Penetapan NSPK tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sebelumnya Kemensos juga telah menetapkan sejumlah NSPK. antara lain (1) NSPK Kampung Siaga Bencana (KSB) melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011 ; (2) NSPK Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)  dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011;  (3) NSPK Taman Anak Sejahtera ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial  Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012;  dan (4) NPSK Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika, Penggunaan Zat Adaktif dan Psikotropika (NAPZA) dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012 .

Pada tahun 2012 ini direncanakan akan menyusun beberapa NSPK antara lain (1) Pedoman Pelaksanaan Penyuluhan Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; (2) Pedoman Pelaksanaan Komunitas Adat Terpencil (KAT); (3) Pedoman Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA); (4) Pedoman Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Panti Penyandang Disabilitas (CACAT); (5) Pedoman Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Panti Lanjut Usia, dan lainnya. Secara keseluruhan dalam tahun 2012 dini akan direncakan akan disusun + 14 NSPK .

NSPK merupakan pengaturan aplikatif dan teknis pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta strategi yang bertujuan untuk memperjelas pembagian kewenangan atas urusan pemerintahan dalam rangka mengurangi dan menghilangkan tumpang tindih kewenangan antar tingkat pemerintahan dalam suatu urusan pemerintahan.

(Kun/Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat)