Selasa, 22 Mei 2012 - 09:26 WIB
Pemerintah Tetapkan PNBP Pada Kementerian Pertanian
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 2112 kali



Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 dan telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 dinilai Pemerintah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditetapkan kembali jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 yang telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 April lalu, telah ditetapkan Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian terhitung tanggal ditandatanganinya PP tersebut.

Dalam PP baru itu disebutkan, bahwa jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian meliputi penerimaan dari: a. perolehan hasil pertanian; b. jasa perpustakaan, pengolahan data, dan reproduksi peta; c. jasa pengembangan diseminasi dan teknologi; d. jasa pemberian hak dan perizinan; e. jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan; f. jasa layanan pengujian, analisis, dan pengembangan pertanian; g. jasa penelitian, alih teknologi hasil penelitian, dan pengembangan pertanian yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain; h. dan jasa penggunaan sarana dan prasarana.

Adapun tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai f dan huruf h, tercantum dalam lampiran PP tersebut. Sementara tarif PNBP untuk huruf g sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.

PP Nomor 48 Tahun 2012 itu juga menegaskan, bahwa dalam hal alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang telah dilindungi sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual, terhadap pengguna alih teknologi yang mengembangkan secara komersial dikenakan royalty atas dasar persentase dari harga pokok penjualan selama jangka waktu kerjasama, paling banyak 10%.

Karantina Hewan Dan Tumbuhan

Mengenai tarif dan jenis PNBP dalam jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan, PP tersebut menyebutkan, bahwa tarif dan jenis yang diberlakukan adalah atas tindakan dan jenis media pembawa hama dan penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan karantina.

“Dalam hal dilakukan penolakan atau pemusnahan terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan atau media pembawa organisme pengganggu tumbuhan, pemilik media tidak dikenakan kewajiban membayar jasa tindakan karantina hewan atau tumbuhan,” bunyi Pasal 3 Ayat 2 PP tersebut.

Pemerintah juga mengenakan tarif Rp 0,- (nol rupiah) untuk pemeriksaan fisik di tempat pemasukan bagi karantina hewan dan tumbuhan yang akan digunakan untuk bantuan sosial. Syaratnya, harus ada surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.

PP Nomor 48 Tahun 2012 ini juga menegaskan, bahwa seluruh penerimaan PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

(Pusdatin, ES)