Kamis, 24 Mei 2012 - 07:55 WIB
Presiden Tetapkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 2859 kali



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tanggal 14 Mei lalu, telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, yang memuat arah kebijakan nasional satu tahun. RKP 2013 ini sekaligus menjadi komitmen Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

RKP 2013 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu dimulai pada 1 Januari 2013 dan berakhir pada 31 Desember 2013. RKP terdiri atas: a. Buku I tentang Prioritas Pembangunan dan Kerangka Ekonomi Makro, sebagaimana dimuat dalam Lampiran I; b. Buku II tentang Prioritas Pembangunan Bidang (Lampiran II); dan c. Buku III tentang Rencana Pembangunan Berdimensi Kewilayahan (Lampiran III).

Perpres itu menegaskan, bahwa RKP tahun 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro tahun 2013, serta rencana kerja dan  pendanaannya.

“RKP Tahun 2013 menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2013, acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2013, dan pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2013,” bunyi Pasal 2 Ayat a,b,c Perpres tersebut.

Presiden menegaskan, bahwa dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun 2013, Pemerintah menggunakan RKP tahun 2013 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Kementerian/Lembaga menggunakan RKP tahun 2013 dalam melakukan pembahasan RAPBN dengan DPR.

“Dalam hal RKP tahun 2013 yang ditetapkan dalam Perpres ini berbeda dari hasil pembahasan bersama DPR, Pemerintah menggunakan RKP tahun 2013 hasil pembahasan dengan DPR,” tegas Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2012 itu.

Presiden menugaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisyahbana untuk menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2013 dengan hasil pembahasan bersama DPR terkait RKP tahun 2013.

Presiden juga memerintahkan Kementerian/Lembaga membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKP 2013 dan anggaran, yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indicator kinerja masing-masing. Laporan disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya tiwulan yang bersangkutan.

“Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan,” tegas Presiden sebagaimana bunyi Pasal 4 Ayat 3 Perpres tersebut.

(Pusdatin, ES)