Senin, 28 Mei 2012 - 13:39 WIB
Presiden Tandatangani UU Penanganan Konflik
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 1511 kali



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 10 Mei lalu telah menandatangani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang sebelumnya telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 11 April 2012.

Undang-Undang yang memuat 62 pasal itu mengatur mengenai penanganan konflik sosial yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Pencegahan konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Penanganan konflik pada saat konflik dilakukan melalui upaya penghentian kekerasan fisik; penetapan status keadaan konflik; tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Status keadaan konflik berada pada keadaan tertib sipil sampai dengan darurat sipil. Selanjutnya penanganan konflik pada pascakonflik dilakukan secara terpadu, terencana, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi; rehabilitasi; dan rekonstruksi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 itu menegaskan, bahwa penanganan konflik harus mencerminkan asas: kemanusiaan; hak asasi manusia; kebangsaan; kekeluargaan; kebhineka tunggal ikaan; keadilan; kesetaraan gender; ketertiban dan kepastian hukum; keberlanjutan; kearifan lokal; tanggung  jawab negara; partisipatif; tidak memihak; dan tidak membeda-bedakan.

“Penanganan konflik bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggang rasa dan toleransi ; memelihara fungsi pemerintahan; melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat,” bunyi Pasal 3 UU tersebut.

Disebutkan dalam UU tersebut, bahwa konflik dapat bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antar suku, dan antaretnis; sengketa batas wilayah; sengketa sumber daya alam; dan distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang.

Guna memelihara kondisi damai, menurut UU tersebut, setiap orang berkewajiban: a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; b. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan istiadat orang lain; c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan marrtabatnya; d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit; e. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhineka tunggal ikaan; dan/atau f. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

UU ini juga mengamanatkan penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan hasil musyawarah mengikat para pihak.

Tugas Pemerintah

Dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 2012 itu ditegaskan, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat, dan membangun sistem peringatan dini untuk mencegah konflik atau perluasan konflik di daerah yang sedang terjadi konflik melalui media komunikasi.

Dalam hal konflik telah terjadi, menurut UU, penghentian bisa dilakukan dengan  penggunaan tindakan kekerasan fisik; penetapan status keadaan konflik; tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Namun UU ini juga menegaskan, dalam hal dilakukan tindakan kekerasan fisik, harus dikoordinasikan dan dikendalikan Polri; melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat; dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengenai bantuan TNI, ditegaskan dalam status keadaan konflik skala kabupaten/kota, bupati/walikota dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada Pemerintah; untuk skala provinsi, gubernur meminta bantuan penggunaan TNI kepada Pemerintah; dan untuk skala nasional pengerahan TNI dilakukan dengan lebih dulu dilakukan konsultasi oleh Presiden kepada DPR.

“Penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI berakhir apabila telah dilakukan pencabutan penetapan status keadaan konflik; atau berakhirnya jangka waktu status keadaan konflik,” bunyi Pasal 34 Ayat 1, 2 UU tersebut.

UU ini juga membuka peluang pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial seagai lembaga penyelesaian konflik yang bersifat ad hoc di tingkat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dengan ketentuan tidak ada Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial di daerah konflik; ada Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial tetap tidak berfungsi; tidak berjalannya mekanisme musyawarah mufakat dalam Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial; dan tidak tercapainya kesepakatan melalui mekanisme musyawarah Pranata Adat dan/atau Pranata Soaial. (Pusdatin, Es)