Kamis, 31 Mei 2012 - 10:57 WIB
Perpres No. 55/2012: Stranas PPK Untuk Wujudkan Pemerintahan Bebas Korupsi
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 2319 kali



Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2014, yang diluncurkan oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono di Istana Wapres, Rabu (30/5) sore, merupakan acuan langkah-langkah strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Hal ini secara tegas dinyatakan  dalam diktum b. menimbang pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Mei lalu.

Perpres tersebut dimaksudkan untuk mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003, yang sudah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dengan menyusunnya dalam 2 (dua) strategi, yaitu Strategi Nasional Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menenah 2012-2014.

Stranas PPK memuat visi, misi, sasaran, strategi, dan focus kegiatan prioritas pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025, dan jangka menengah tahun 2012-2014, serta peranti anti korupsi.

Dalam Perpres ini ditegaskan, bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus menjabarkan dan melaksanakan Stranas PPK melalui Aksi PPK yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun. Penetapan Aksi PPK untuk Kementerian/Lembaga dilakukan dengan berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisyahbana, sementara untuk Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Presiden juga menugaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaaan Aksi PPK, dan memerintahkan Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas. Selanjutnya Menteri PPN/Kepala Bappenas menympaikan hasil pelaksanaan Stranas PPK kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun sekali.

Dalam melaksanakan Stranas PPK itu, Presiden meminta Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melibatkan peran serta masyarakat. Pelibatan itu dapat dimulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

“Hasil pelaksanaan Stranas PPK menjadi bahan pelapran pada forum Konferensi Negara-Negara Peserta (Conference of the State Parties) Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003,” bunyi Pasal 10 Ayat 1 Perpres Nomor 55 Tahun 2012 itu.

Mengenai biaya yang mungkin timbuk terkait dengan pelaksanaan Stranas PPK, menurut Perpres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber-sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (pusdatin, es)