Rabu, 06 Juni 2012 - 11:50 WIB
Pemerintah Terbitkan Aturan Soal Jenis Dan Spesifikasi Kendaraan Darat
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 2813 kali



Dalam upaya meningkatkan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi di bidang kendaraan bermotor, serta melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, pemerintah menerbitkan peraturan mengenai jenis dan spesifikasi kendaraan (darat) kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Peraturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 dan telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Mei itu, telah menampung berbagai perubahan pengaturan yang terkait dengan penyelengaraan pengujian kendaraan bermotor, baik menyangkut unit pelaksana pengujiannya maupun mekanisne pengujian.

Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jenis dan fungsi kendaraan bermotor, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan, kewajiban yang harus dipenuhi oleh kendaraan bermotor yang dibuat/dirakit di dalam negeri dan/atau diimpor, pengujian kendaraan bermotor beserta susunannya, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor, serta pemberian sanksi administratif.

Maksimal 8 Penumpang  

Dalam PP ini jenis kendaraan bermotor dikelompokkan ke dalam: a. Sepeda motor; b. Mobil penumpang; c. Mobil bus; d. Mobil barang; dan e. Kendaraan khusus. Khusus kendaraan mobil bus dikelompokkan lagi ke dalam jenis kelompok mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil bus maxi, dan mobil bus gandeng, mobil bus tempel, dan mobil bus tingkat.

Adapun kendaraan jenis mobil barang terdiri atas mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup, mobil tangki, dan mobil penarik. Sementara kendaraan bermotor jenis kendaraan khusus meliputi kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu, seperti militer, ketertiban dan keamanan masyarakat, alat produksi, dan mobilitas penyandang cacat.

“Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis, yang terdiri atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis, pemuatan, penggunaan, penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor,” bunyi Pasal 6 Ayat 1,2 PP Nomor 55 Tahun 2012 itu.

Di antara persyaratan yang disebutkan dalam PP itu misalnya menyangkut soal lampu. Dalam PP itu disebutkan, lampu utama kendaraan bermotor selain sepeda motor harus memenuhi persyaratan: a. Berjumlah 2 (dua) buah atau kelipatannya; b. Dipasang pada bagian depan kendaraan; c. Dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.500 milimeter dari permukaan jalan, dan tidak melebihi 400 milimeter dari sisi bagian terluar kendaraan; dan d. Dapat memancarkan cahaya paling sedikir 40 (empat puluh) meter ke arah depan untuk lampu utama dekat dan 100 (seratus) meter ke arah depan untuk lampu utama jauh.

Kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu kabut yang berjumlah paling banyak 2 (dua) buah, dipasang di bagian depan kendaraan. Lampu kabut tersebut harus memenuhi persyaratan: a. Dengan cahaya warna putih atau kuning; b. Titik tertinggi permukaan penyinaran tidak melebihi titik tertinggi permukaan penyinaran dri lampu utama dekat; c. Dipasang pada ketinggian tidak melebihi 800 milimeter; dan d. Tidak menyilaukan pengguna jalan.

PP ini juga menyebutkan, bahwa kendaraan bermotor selain sepeda motor harus memiliki perlengkapan, yang terdiri atas: sabuk pengaman, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Sementara untuk sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping wajib dilengkapi helm Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pengemudi dan/atau penumpangnya.

Mengenai ketentuan jumlah penumpang, PP ini tegas menyebutkan, bahwa sepeda motor hanya dapat digunakan untuk pengemudi dan 1 (satu) penumpang; mobil penumpang hanya digunakan untuk mengangkut 7 (tujuh) penumpang selain pengemudi; mobil bus hanya digunakan untuk mengangkut lebih dari 7 (tujuh) penumpang selain pengemudi; mobil barang hanya digunakan untuk mengangkut barang; dan kendaraan khusus hanya digunakan untuk keperluan TNI, Polri, alat berat, dan kendaraan khusus untuk penyandang cacat.

PP ini juga mengatur sanksi bagi pelanggar ketentuan, mulai dari teguran tertulis, denda administratis Rp 24 juta, sampai dengan penutupan bengkel umum.

Namun PP ini juga memberikan masa peralihan selama 2 (dua) tahun untuk sepeda motor yang sudah diproduksi dengan Jumlah Berat 400 kilogram atau lebih, atau sampai habis masa berlakunya buku uji, tanda uji kendaraan.

(Pusdatin, Es)