Transfer Dana Pusat Masih Dominasi Pendapatan Asli Daerah
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 603 kali
Staf Khusus Presiden (SKP) bidang ekonomi Firmazah mengemukakan, sampai dengan Triwulan I tahun anggaran 2012, transfer dana dari Pemerintah Pusat masih mendominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh tanah air.
“Di tingkat propinsi, secara kumulatif transfer pusat mencapai lebih 51% dari seluruh penerimaan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kumulatif di seluruh propinsi sebesar 46.1%. Sementara Kabupaten menerima transfer pusat sebesar 87.1% dari total penerimaannya. Sementara Pemerintah Kota menerima sebesar 71.8%,” kata Firmanzah di Jakarta, akhir pekan lalu
Tabel 1.
Komposisi Realisasi Persen Pendapatan Pemerintah Daerah selama Triwulan-I 2012 (kumulatif)
Pemerintah Daerah | PAD | Transfer Pusat | Lain-lain |
Propinsi | 46.1% | 51.1% | 2.8% |
Kabupaten | 7.0% | 87.1% | 5.9% |
Kota | 17.8% | 71.8% | 10.4% |
Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah
Adapun mengenai penyerapannya, menurut Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) itu, secara umum masih didominasi oleh belanja pegawai, kemudian berturut-turut diikuti oleh belanja lainnya, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
“Rata-rata penyerapan anggaran untuk belanja pegawai pada Kabupaten mencapai 16,4% sedangkan untuk Kota dan Provinsi masing-masing penyerapannya mencapai 17% dan 16,9%,” ungkap Firmanzah.
Sementara itu, belanja lainnya yang juga bagian dari belanja tidak langsung rata-rata terserap sebesar 8,5% untuk Kabupaten., untuk kota rata-rata terserap 9,7%, dan untuk provinsi rata-rata terserap terserap 19,2% .
Untuk komponen belanja barang jasa, menurut Firmanzah, rata-rata penyerapannya sebesar 7,3% untuk Kabupaten. Sementara itu, Kota dan Provinsi masing-masing penyerapannya sebesar 9,1% dan 6,7%. “Rata-rata Penyerapan anggaran untuk belanja modal relatif kecil, yaitu Kabupaten hanya sebesar 2,3% sedangkan Kota dan Provinsi sama-sama sebesar 2,5%,” lanjut Firmanzah.
Penyerapan dan Pertumbuhan
Menurut Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Firmanzah, secara umum serapan pemerintah propinsi atas rencana belanja tahun 2012 masih rendah. Daerah-daerah propinsi yang serapannya masih rendah itu antara lain Nangroe Aceh Darussaam (NAD) sebesar 4.25%, Papua Barat 5.66%, Riau 6.05%, Bali 6.48%, dan Sulawesi Barat 7.92%.
“Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut umumnya juga sangat rendah pada triwulan pertama tahun 2012 ini. Hanya Papua Barat yang tumbuh 5.7% dalam triwulan ini,” ungkap Firmanzah.
Tabel 2.
Realisasi dan Persen Capaian Belanja Propinsi selama Triwulan-I 2012 (terkecil)
Propinsi | Rencana Belanja * | Realisasi * | Persen Capaian | Pertumbuhan Ekonomi (%) (q-o-q) |
Prov. Aceh | 9,511,939 | 404,505 | 4.25 | 0,8 |
Prov. Papua Barat | 3,998,381 | 226,311 | 5.66 | 5,7 |
Prov. Riau | 6,366,656 | 384,946 | 6.05 | -0,9 |
Prov. Bali | 3,656,633 | 237,123 | 6.48 | -0,1 |
Prov. Sulawesi Barat | 969,009 | 76,724 | 7.92 | 0,2 |
* dalam juta rupiah
Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah
Urutan penyerapan anggaran belanja terbesar, menurut Firmanzah, dicapai Propinsi Kalimantan Selatan, yakni sebesar 27.16%. “Hanya Kalimantan Selatan yang menyerap lebih dari 20%. Sementara posisi berikutnya Propinsi Lampung, hanya 18.49%, Jambi 16.1%, Maluku 15.97%, dan Sulawesi Tengah 15.61%. Propinsi DKI Jakarta yang memiliki APBD terbesar hanya berhasil menyerap 10.56%,” kata dia.
Tabel 3.
Realisasi dan Persen Capaian Belanja Propinsi selama Triwulan-I 2012 (terbesar)
Propinsi | Rencana Belanja * | Realisasi * | Persen Capaian | Pertumbuhan Ekonomi (%) (q-o-q) |
Prov. Kalimantan Selatan | 3,108,944 | 844,303 | 27.16 | -7,5 |
Prov. Lampung | 2,838,250 | 524,704 | 18.49 | 10,0 |
Prov. Jambi | 1,942,504 | 312,498 | 16.09 | -2,1 |
Prov. Maluku | 1,931,199 | 228,317 | 15.97 | -0,7 |
Prov. Sulawesi Tengah | 1,429,870 | 301,416 | 15.61 | -0,2 |
* dalam juta rupiah
Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah
Adapun pada tingkat Kabupaten/Kota, selama triwulan pertama 2012, menurut Firmanzah, penyerapan anggaran belanja berkisar antara 2% hingga 24%. Kab/Kota yang menyerap anggaran belanja paling kecil adalah Kab. Nias sebesar 2%. Diikuti Kab. Kutai Timur 2.1% dan Kab.Indragiri Hilir 2.15%.
Tabel 4.
Realisasi dan Persen Capaian Belanja Kabupaten/Kota selama Triwulan-I 2012 (terkecil)
Kab/Kota | Rencana Belanja * | Realisasi * | Persen Capaian |
Kab. Nias | 431,735 | 8,630 | 2.00 |
Kab. Kutai Timur | 2,684,544 | 56,411 | 2.10 |
Kab. Indragiri Hilir | 1,445,827 | 31,152 | 2.15 |
Kab. Mamberamo Raya | 702,168 | 15,955 | 2.27 |
Kab. Probolinggo | 1,276,919 | 29,955 | 2.35 |
* dalam juta rupiah
Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah
Sementara, penyerapan belanja tertinggi dicapai oleh Kab. Sukoharjo sebesar 23.5% dan diikuti oleh Kota Palu 22%, Kab. OKU Selatan 21.5%, Kota Banjarbaru 21.17%, serta Kota Gorontalo 20.13%.
Tabel 5.
Realisasi dan Persen Capaian Belanja Kabupaten/Kota selama Triwulan-I 2012 (terbesar)
Kab/Kota | Rencana Belanja * | Realisasi * | Persen Capaian |
Kab. Sukoharjo | 1,105,748 | 259,779 | 23.49 |
Kota Palu | 758,192 | 166,931 | 22.02 |
Kab. OKU Selatan | 628,391 | 135,198 | 21.51 |
Kota Banjarbaru | 538,304 | 113,934 | 21.17 |
Kota Gorontalo | 565,457 | 113,820 | 20.13 |
* dalam juta rupiah
Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah
(ES)

- Menko Kesra: BLSM Cair Setelah Pengumuman Kenaikan Harga BBM (45)
- Apresiasi DPR, Presiden Minta Jajaran Pemerintah Laksanakan APBNP 2013 (91)
- Seskab: Kurangi Subsidi BBM, Pemerintah Prioritaskan Rakyat Kecil (135)
- Inilah Pokok-Pokok APBN-P 2013 (246)
- Menkeu: Kenaikan Harga BBM Tinggal Menunggu Proses Administratif (278)
- Mendagri Ingatkan Gubernur, Bupati/Walikota Agar Laksanakan Program BLSM (207)
- Presiden Luncurkan Laporan "The New Global Parnertship" (196)
- Minta Masyarakat Tenang, Wapres Jamin BLSM Tidak Berafiliasi Politik (167)
- Jadwal Tes CPNS untuk Tenaga Honorer Kategori II Bergeser ke September (596)
- Menakertrans Upayakan Kenaikan Harga BBM Tidak Berdampak Pada PHK Massal (182)



