Rabu, 18 Juli 2012 - 11:25 WIB
Pagu Anggaran Lembaga Negara 2013: MA Terbesar, KY Terkecil
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 1196 kali



Selain Kementerian (K) dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK atau lebih sering disingkat L), pemerintah dan pejabat dari lembaga-lembaga tinggi negara telah menyusun pagu indikatif berdasarkan Rancangan Awal Kerja (RAK) tahun 2013.

Di antara 8 (delapan) lembaga negara yang kedudukannya setara dengan Presiden dan Wakil Presiden; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Badan Pengawas Keuangan (BPK); Mahkamah Agung (MA); Komisi Yudisial; dan Mahkamah Konstitusi, ternyata pagu anggaran 2013 untuk MA merupakan yang terbesar, sementara pagu anggaran Komisi Yudisial (KY) merupakan yang terkecil.

Dalam lampiran Surat Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: 0096/M.PPN/03/2012 dan Nomor: S-214/MK.02/03/2012 disebutkan pagu indikatif Mahkamah Agung adalah Rp 5, 107 triliun, disusul DPR-RI sebesar Rp 2,993 triliun; BPK Rp 2,889 triliun; DPD-RI Rp 1,294 triliun; MPR Rp 712,400 miliar; Mahkamah Konstitusi Rp 221,787 miliar; dan Komisi Yudisial Rp 85,362 miliar.

Mengenai anggaran MA sebesar Rp 5,107 triliun itu sudah menyangkut biaya pegawai operasional sebesar Rp 3,171 triliun dan belanja barang operasional sebesar Rp 413,295 miliar, serta program penyelesaian perkara di MA sebesar Rp 72,500 miliar, dan program peningkatan manajemen peradilan umum  Rp 105,780 miliar, peradilan agama Rp 60,100 miliar, dan peradilan militer dan PTUN Rp 18 miliar. Keseluruhan anggaran untuk RAK MA tahun 2013 bersumber dari rupiah murni.

Adapun pagu anggaran DPR-RI tahun 2013 sebesar Rp 2,993 triliun itu termasuk biaya belanja pegawai operasional sebesar Rp 550,555 miliar, belanja barang operasional Rp 245,180 miliar. Selebihnya pagu anggaran DPR-RI tahun 2013 digunakan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis sebesar Rp 459,795 miliar; program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPR-RI sebesar Rp 408,738 triliun; program pelaksanaan fungsi legislasi sebesar Rp 501,072 miliar; pelaksanaan fungsi anggaran Rp 73,719 miliar; fungsi pengawasan Rp 280,704 miliar; dan fungsi penguatan kelembagaan sebesar Rp 1,269 triliun.

Sementara pagu anggaran BPK sebesar Rp 2,889 triliun, di antaranya yang terbesar digunakan untuk program dukungan manajemen dan tugas teknis sebesar Rp 1,338 triliun; peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPK Rp 722,029 miliar; dan program pemeriksaan keuangan Rp 670 miliar. Selain itu, di dalam pagu anggaran BPK itu juga sudah termasuk biaya belanja operasional pegawai sebesar Rp 892,245 miliar, dan belanja barang operasional Rp 251,244 miliar.

Anggaran MPR-RI sebesar Rp 712,400 miliar untuk tahun anggaran 2013, di dalamnya sudah termasuk program pelaksanaan tugas konstitusi MPR dan alat kelengkapannya Rp 638,036 miliar; belanja pegawai operasional Rp 25,321 miliar; belanja barang operasional Rp 35,078 miliar; program dukungan pelaksanaan manajemen dan tugas operasional Rp 47,837 miliar; dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur MPR-RI sebesar Rp 26,526 miliar.

Sejumlah K/L memiliki anggaran yang lebih besar atau lebih dari lembaga negara itu. Yang lebih tinggi misalnya Kejaksaan RI yang memiliki pagu anggaran Rp 4,076 triliun, sementara yang lebih rendah di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rp 738,000 miliar, PPATK Rp 79,126 miliar, dan Komnas HAM Rp 64,379 miliar.

(ES)