Minggu, 22 Juli 2012 - 05:52 WIB
Dipo Alam: Peringatan Presiden Soal Kongkalikong Untuk Seluruh Pejabat
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 1228 kali



Banyak pertanyaan wartawan disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengenai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kamis (19/7) soal adanya kongkalikong antara pejabat pemerintah dengan DPR/DPRD dalam penyusunan anggaran. Menurut Seskab Dipo Alam peringatan Presiden itu tidak ditujukan kepada satu dua pejabat tertentu tetapi untuk seluruh pejabat pemerintah di pusat dan daerah, serta anggota DPR dan DPRD di seluruh tanah air.

Dipo menegaskan, pernyataan Presiden bahwa beliau prihatin terhadap penyimpangan anggaran yang dilakukan oknum eksekutif dan legislatif, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan merupakan bentuk apresiasi Presiden terhadap pelaksanaan law enforcement untuk menindak penyimpangan anggaran tersebut.

“Presiden menginstruksikan pada jajaran kabinet untuk memperkuat fungsi pengawasan memberantas praktek-praktek KKN. Bila ada anggota kabinet yang tidak tahu ada penyimpangan anggaran yang dipotong, yang merupakan kolusi antar bawahannya dengan oknum DPR/DPRD, berarti ada yang salah. Harus ada yang bertanggung jawab secara moral dan hukum,” jelas Seskab Dipo Alam di Jakarta, Minggu (22/7) pagi.

Menurut Dipo, Presiden berharap dapat terus bersama para anggota kabinet sampai tahun 2014 masa jabatannya. Namun bila penyimpangan-penyimpangan tersebut masih berlangsung, seperti yang kini banyak terkuak dalam pengadilan korupsi, mereka akan dan harus segera ditindak. Termasuk bila ada yang sulit untuk membagi waktu antara tugas pemerintahan dan tugas politik, dipersilahkan untuk memilih mundur, karena tantangan pembangunan dalam krisis ekonomi dunia kini yang masih belum pulih dapat berdampak pula ke perekonomian dan pembangunan Indonesia.

Adakah menteri atau anggota kabinet  yang dimaksud Presiden? “Sebenarnya pernyataan tersebut dikemukakan untuk seluruh anggota kabinet dan seluruh jajaran pemerintah di pusat dan daerah. Presiden juga menyerukan hal yang sama kepada lembaga legislatif  DPR dan DPRD untuk tidak berkolusi dengan pejabat pemerintah  memotong anggaran pembangunan untuk rakyat,” ungkap Dipo.

Menurut Seskab, Presiden juga sudah mengetahui dari informasi yang diterimanya mengenai hal yang ditengarai, mengenai pemotongan anggaran oleh pejabat pemerintah yang berkongkalikong dengan pejabat DPR/DPRD. Laporan itu terus dipantau, dan kemudian diproses, diantaranya sekarang banyak yang terkuak dalam pengadilan korupsi, baik yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan.

Seskab prihatin dengan banyaknya pejabat negara dari Partai Politik yang diperiksa dan perlu ditahan, bila penegak hukum meminta izin Presiden untuk pemeriksaan. Oleh karena itu, Seskab ketika melantik pejabat eselon II dan IV di lingkungan Sekretariat Kabinet (Setkab) baru-baru ini dalam kata sambutannya mengajak dan memerintahkan stafnya untuk tidak melakukan deal money politics dengan pejabat pemerintah yang mengurus anggaran dan oknum anggota DPR.

“Biar anggaran Setkab dibonsai atau di potong, tidak boleh meladeni oknum anggota DPR yang meminta agar Setkab memberi  “perhatian” kepada mereka,”tegas Seskab. “Bila ada anggaran yang dibintang (diblokir sementara kerena pelbagai alasan), dan untuk pencairan bintang tersebut harus melalui kongkalikong, lebih baik biar anggaran ditahan terus. Inilah yang Presiden maksud, jumlah anggaran yang seyogyanya dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi, jadi terganggu karena kepentingan sempit dari oknum yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat,” tukas Dipo Alam.

Mengenai para menteri dan pimpinan lembaga non-kementerian yang ditengarai ada potensi ke arah KKN dan kongkalikong “memotong” APBN, Dipo sebagai Seskab mengaku telah menegurnya langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui surat mengingatkan kolega kerjanya, termasuk ke jajaran internnya. Ini merupakan tugas Seskab sebagai bagian dari  manajemen kabinet.

Di lain hal, Seskab selaku Sekretaris Tim Penilai Akhir (TPA) pejabat eselon I juga meminta bawahan menteri, eselon I,  yang ditengarai melakukan kongkalikong, agar segera dimutasikan, atau segera diganti oleh menterinya. “Juga para Irjen yang fungsinya mengaudit, tapi lalai melakukan penertiban anggaran yang dikongkalikongkan agar segera diganti dan tidak diperpanjang masa tugasnya bila pensiun,” jelas Seskab.

Di akhir penjelasannya, Seskab mengajak dan mengingatkan dirinya sendiri dan staf, serta kolega kerjanya sesama anggota kabinet, untuk bersama-sama melaksanakan perintah Presiden agar jangan berkongkalikong dengan oknum DPR/DPRD dalam mengrogoti dana APBN untuk kepentingan diri maupun partainya.

“Dana APBN harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Fokus saja pada pekerjaan yang sudah ada pada RKP dan APBN, tidak bermain atau deal money politics. 2014 masih jauh, tak perlu "berkampanye" dengan melipat anggaran atau genit populis ke kiri ke kanan, mulai mengkampanyekan diri untuk populerisasi ke 2014, baik yang dari parpol atau non-parpol." harap Seskab.(ES)